Perjalanan Sidang Pengaruhi Elektabilitas Ahok

0
329

JAKARTAZonadinamika.com. Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menggelar lima kali persidangan kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sejauh ini, Majelis Hakim yang menyidangkan kasus itu dinilai mampu bersikap netral, antara lain memberi kebebasan kepada jaksa penuntut umum (JPU) dan kuasa hukum terdakwa untuk melakukan klarifikasi kepada saksi yang telah dihadirkan.

Netralitas hakim tersebut, sangat penting untuk menentukan vonis yang dijatuhkan di penghujung persidangan kelak. Hal itu tentu juga berpengaruh terhadap elektabilitas Ahok yang menjadi cagub DKI Jakarta dalam pemilihan yang akan berlangsung 15 Februari mendatang.

Demikian pandangan pakar hukum yang juga Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji, dan pakar hukum dari Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, secara terpisah, Minggu (15/1) dan Senin (16/1).

Indriyanto menilai persidangan perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok, sejauh ini berjalan lancar. “Sepanjang pemberitaan yang saya baca, persidangan Ahok berjalan secara lancar, dan pengadilan bersikap netral dengan memberikan kebebasan kepada pihak penasihat hukum maupun JPU dalam proses klarifikasi saksi-saksi walau dinilai saksi auditu,” katanya.

Dia menekankan kehadiran saksi dari JPU yang berstatus sebagai saksi testimonium de auditu atau saksi yang mendengar peristiwa dari orang lain. Sejauh ini, JPU menghadirkan sejumlah saksi yang melaporkan Ahok ke kepolisian, seperti Sekjen Front Pembela Islam DKI Jakarta Novel Chaidir Hasan, Imam FPI DKI Muchsian Alatas, Ketua Umum Koalisi Advokasi Rakyat, Gus Joy Setiawan, Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman, Sekretaris Forum Umat Islam Bogor Willyudin Abdul Rasyid, serta pendiri Yayasan Pembina Muallaf Irena Center Irena Handono. Namun, para saksi ini mengaku tidak menyaksikan langsung pidato Ahok di Kepulauan Seribu, yang mereka laporkan ke kepolisian atas dugaan penodaan agama. Dalam persidangan, para saksi ini mengaku hanya melihat, mendengar, dan mengetahui dugaan penodaan agama yang dilakukan Ahok melalui video yang tersebar di media sosial.

Indriyanto mengatakan, saksi auditu seharusnya tidak dapat dipertimbangkan keterangannya sebagai saksi di persidangan. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat mengabaikan keterangan dari saksi auditu tersebut. “Dalam pemahaman, saksi auditu seharusnya tidak dapat dipertimbangkan keterangannya sebagai saksi. Artinya hakim dapat mengabaikan keterangan saksi auditu. Kesaksian mereka adalah bukan kesaksian menurut UU (KUHAP),” jelasnya.

Meski demikian, Indriyanto mengaku tak dapat menilai saksi-saksi yang telah dihadirkan JPU ini justru menguntungkan Ahok atau tidak. Menurutnya, menguntungkan atau tidaknya keterangan saksi terhadap terdakwa merupakan penilaian hakim.
“Saya tidak dapat menilai demikian (keterangan saksi auditu menguntungkan Ahok). Kalau hakim menilai ini sebagai kesaksian auditu, maka hakim dapat mengabaikan kesaksian yang demikian. Dan tentunya hakimlah yang menilai kesaksian demikian menguntungkan tidaknya bagi terdakwa,” ungkap Indriyanto.

Bergantung Saksi Ahli
Hal senada disampaikan Agustinus Pohan, bahwa saksi-saksi pelapor yang dihadirkan JPU merupakan saksi fakta. Namun, lantaran para saksi melihat peristiwa dugaan penodaan agama ini melalui rekaman, keterangan yang disampaikan di persidangan tidak terlalu berarti. “Saksi pelapor merupakan saksi fakta. Karena fakta yang dilihat semata merupakan rekaman, maka tidak terlalu berarti,” kata Agustinus.

Menurut Agustinus, dalam perkara dugaan penodaan agama, persoalannya bukan terletak pada fakta yang dilaporkan para saksi ini. Lebih dari itu, persoalan perkara ini merupakan makna dari fakta yang berupa pernyataan Ahok. Untuk itu, saksi pelapor tidak dapat menilai pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu yang mereka laporkan merupakan penodaan agama. Penilaian pidato Ahok tersebut menodai agama atau tidak merupakan kompetensi dari saksi ahli, yang nantinya dihadirkan di persidangan.

“Persoalan sesungguhnya bukan pada fakta, tetapi apa maķna dari fakta yang berupa pernyataan tersebut. Dalam kaitan itu maka saksi pelapor tidak bisa memberikan penilaian. Kompetensi untuk menilai hanya pada saksi ahli,” katanya.

Agustinus mengatakan, Majelis Hakim dapat menentukan perkara ini setelah mempertimbangkan keterangan ahli. Meskipun, katanya dalam memutuskan perkara ini, Majelis Hakim juga tidak terikat pada keterangan ahli di persidangan. “Pada akhirnya tentu Majelis Hakim yang menentukan setelah mempertimbangkan keterangan ahli. Artinya Majelis Hakim juga tidak terikat pada keterangan ahli,” ungkapnya.

Untuk itu, Agustinus mengaku belum dapat membaca arah persidangan dugaan penodaan agama yang telah digelar lima kali ini. Menurutnya, persidangan ini ditentukan pada keterangan ahli mengenai makna pernyataan Ahok dan pembuktian ada atau tidaknya kesengajaan Ahok untuk menistakan agama.

“Saya kira belum dapat dibaca tentang arah persidangan. Mungkin nanti sangat ditentukan pada keterangan ahli tentang apakah pernyataan terdakwa bermakna penistaan atau tidak. Beriķutnya mengenai pembuktian ada atau tidak adanya kesengajaan terdakwa untuk menista,” jelasnya.

Sedangkan, peneliti CSIS Arya Fernandes menilai sidang kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok belum berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas Ahok. Menurutnya, kalau pun ada, namun pengaruhnya sangat kecil.
“Pengaruhnya tidak signifikan terhadap peningkatan atau penurunan elektabilitas Ahok,” kata Arya di Jakarta, Senin (16/1).

Arya memprediksi bahwa pengaruhnya besar sidang kasus Ahok nanti terjadi jika sudah ada vonis yang berkekuatan hukum tetap. Namun, kata dia, publik belum tahu dan bisa memastikan apakah vonisnya sebelum atau sesudah pilkada, karena proses hukumnya masih lama.

“Jika Ahok dinyatakan tidak bersalah, maka elektabilitasnya naik. Jika divonis bersalah, maka elektabilitasnya turun,” jelas dia.
Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer Mohammad Qodari. Menurut Qodari, sidang kasus Ahok tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat elektabilitas Ahok.

“Sidang kasus Ahok dampaknya sangat terbatas karena proses sidangnya berlangsung tertutup. Jika terbuka, kemungkinan besar sidang tersebut bisa mempengaruhi elektabilitas Ahok,” ujar Qodari. (AN/B1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here