Rakyat Distrik Topo, Siriwo Di Kabupaten Nabire Butuh Tindakan Pro Rakyat

0
856

JAYAPURA,Zonadinamika.com. Wilayah Distrik Topo dan Distrik Siriwo, merupakan wilayah yang memiliki satu sistim budaya dan satu wilayah adat. Dalam kehidupan masyarakat sangat harmonis, kekerabatan, kegotong-royongan dan mereka hidup pada ketergantungan alamnya mereka sendiri.

Jika kita melihat bahwa, secara potensi kekayaanya kami merasa sangat luar biasa karena Tuhan menciptakan kekayaan yang sangat luar biasa bagi kami, untuk mengelolah dan memiliki demi kepentingan kami maupun kepentingan sesama, lebih khususnya dalam mempertahankan keberlangsungan hidup dan kehidupan bagi kami.

Banyak potensi diantaranya kekayaan Emas, Perak, Kayu, hewan sepertinya burung Cenderawasih, Gangguru, rotan, wisata, air, tumbuh-tubuhan yang sangat bernilai dan termasuk manusianya itu sendiri.

Wilayah Distrik Topo dan Distrik Siriwo sebagai wilayah administrasi kerja dari pemerintah kabupaten Nabire dari sekian distrik yang ada di kabupaten nabire. Distrik topo dan distrik siriwo terletak pada bagian utara sebagai basis pemilihan dari wilayah tiga atau wilah kerja dari kabupaten nabire.

Dalam rangka akserasi, proses percepatan pembangunan kedua distrik lebih khusus dan pada umumnya untuk mendukung kesejahtrakan masyarakat kabupaten nabire pada umumnya dan lebih khusus-nya distrik topo dan dstrik siriwo maka, pemerintah melakukan banyak program diantaranya,’’mendatangkan infestor tambang emas, material batu, dan kayu untuk beroperasi di kedua wilayah distrik tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat kedua distrik dewasa ini, kami sebagai intelektual menilai dari kehidupan sebelum memasukan infestor asin maupun lokal oleh pemerintah sangat berbedah jauh artinya bahwa kehidupan semula aman dibanding sekarang karena semua sendi kehidupan masyarakat sangat menurung atau rusak baik itu segi tatanan adat, Agama, Ekonomi rakyat dan lebih utama adalah kengamanan dan kedamaian kedua distrik itu rakyat harapkan.

Dilihat dari kehadiran para infestor dalam pengoperasian baik itu kekayaan alam dibawah tanah maupu diatas tanah berupa emas, perak, material kerikil maupun pembabatan hutang secara illegal,sangatlah jelas bahwa ada dampak negatif secara signifikan antaranya:

1. Dampak Keamanan dan ketertiban

Kalau kita melihat wilayah yang sebelumnya rawan atau kriminalitas tinggi itu bukan di kedua distrik sesungguhnya tetapi didalam pusat kota yaitu Karang dan oyehe. Pihak keamanan di Porles Nabire sekarang menandakan tempat garis merah atau wilayah anarkis adalah masyarakat atau pemuda distrik topo dengan alasan palang-memalang di jalan bahkan sampai terjadi konfilk antara keamanan, sopir-sopir yang mengangkut barang bangunan di beberapa kabupaten dan lain sebagainya Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya.

Kami sebagai intelektual membenarkan tindakan kepolisian karena mengganggu keaman dan ketertiban tetapi, kami disini sebagai intelektul pertanyakan juga kepada lembaga DPRD dan Pemerintah kabupaten Nabire keterlibatan mereka pada keluarkan perisinan apakah berdasarkan asas ekonomi dan demokrasi serta pengawasan itu sampai dimana Tanya dia…?

Karena maraknya investor dan tidak melihat kesejahtraan masyarakat setempat pada hal kehidupan masyarakat baik itu orang asli maupun pendatang sangat erat dan aman dalam kehidupan mereka sebelumnya, jadi musti cari penyebabnya oleh pemerintah dan (DPR) Kabupaten Nabire karena mereka ini dipilih oleh kami rakyat kabupaten nabire semestinya ambil tindakan pro Negara dan rakyat bukan pro kepada pihak ketiga.

2. kerusakan alam

Dampak kerusakan alam daerah tambang yang kami lihat adalah tidak melaui porosedur kerja tambang mereka gusur sembarangan, tidak ada kekhususan pembuangan limbah tanah buangan, akhirnya air jadi kabur tiap hari sampai habitat yang ada dalam air mulai punah, kekeringan air bersih terjadi pada hal air sebagai kebutuhan utama bagi rakyat setempatpihak inspestor tidak kerja pada sasaran kerja, penebangan pohon sembarangan sedangkan perusahan kayu yang beroperasi pun tidak melakukan penghijauan kembali yang disebut reboisasi sehingga tanah menjadi tandus dan selau terjadi lonsor rakyat jadi sasaran korbang.

3. Hilangnya lapangan Kerja

Pada dasarnya kehidupan mereka adalah ketergantungan pada alam dan kebungnya rakyat setempat sebagai sumber pendapatan mereka rata-rata adalah hasil berburuh, bertani, pendulangan emas secara alat manual.

Namun semuanya, beralifungsikan terjadi dengan tempat industry oleh pemerintah demi hegemoni ekonomi grobal sehingga hilang juga semua lapangan pekerjaan rakyat. sekarang mereka sebagian masih menetap leles emas dari buangan material oleh investor Asing maupung investor Indonesia.

Rakyatnya lain pindah dan kembali kerumah di distrik Topo sering palang-palang di jalan trans Nabire- Paniai masyarakat lain penangguran di kota kabupaten nabire karena tidak ada lapangan pekerjaan.

Kalau kita respon dengan situasi yang terjadi kedua Distrik ini dengan hati yang dingin dan berkaca pada siapa dan apa penyebab faktor pemicu konflik itu sebenarnya bukan pada pemuda distrik topo tetapi, kita cari siapa yang beri izin siapa penambangan dan siapa yang mengawasi semua proses ini berjalan mulus begitu saja. Pembangunan kabupaten Nabire tersebut agar kita mengetahui sebab, dan siapa aktor sebenarnya yang tersembunyi dan menciptakan situasi ganas di kedua distrik tersebut.

Kami sebagai rakyat Kabupaten Nabire paham dan mengerti bahwa semua program pembangunan maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh semua pemimpin di dunia pasti demi kepada kesejahtran rakyat namun, kita tidak bisa pungkiri akan hal itu bahwa ada kejangkalan-kejangkalan sedikit yang selalu tejadi sehingga terjadi situasi social yang tidak kondusif.

Kondisi social yang tidak kondusif membuat masyarakat harus berbicara, meminta perlindungan kepada pihak yang memiliki power kebijakan agar menanggapi dengan secara serius karena rakyat kritik merupakan bentuk mengingatkatkan dan menegur antara satu sama lain sebagai sesama anak Bangsa.

Perlu pahami oleh pemerintah Kabupaten Nabire juga bahwa kami tidak punya niat untuk melarang yang sudah investasi maupun infestasi kedepan tetapi kami meminta hak-hak kami rakyat dan kami juga minta kepada pihak penambang secara illegal ini juga ingat kewajibanya maupun proses atau koridor kerja sesuai dengan master playing yang dibuat berdasarkan berbagai analisis secara asas lingkungan ekonomi masyarakat setempat demi bisa tercapai pada efisien kerja, dan demorasi agar tidak ada dampak di kemudian hari harap dia.

Dalam Undang-Undan Dasar Negarara Republik Indonesi Tahun 1945 Bab XIV Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahtraan Rakyat menyatakan bahwa; Pasal 33 Ayat 1 perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,

Pasal, 33 Ayat 3 , Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang Terkandung Di dalamnya Dikuasai Oleh Negara dan Dipergunakan Sebesar-Besarnya Demi Kemakmuran dan Kesejahtraan Masyarakat Itu Sendiri,

Pasal 33 Ayat 4, perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan asas demograsi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional Oleh sebab itu, semua proses pembangunan di Kabupaten Nabire maupun pengambil kebijakan-kebijakan publik yang di ambil oleh pemerintah harus mengaju kepada pro rakyat berdasarkan asas perekonomian berkelanjutan, keberhasilan kekeluargaan serta asas demograsi agar masyarakat Kabupaten Nabire pada umumnya dan lebih khususnya Distrik Topo dan Distrik Siriwo agar benar-benar menikmati hasil dari pada proses pembagunan di Kabupaten Nabire.

Harapan hidup kami semua makluk dibawah kolom langit ini ingin selamat, tenang, aman dan damai diatas Bumi yang Tuhan tempatkan Maka, kepada Pihak yang punya power mohon selamatkan segera Alam dan Manusia yang kini kehilangan harapan hidup ditengah-tengah ganasnya badai buatan manusia ini.

(Penulis adalah: Petrus Magai Mahasiswa Dari Kampus Stisipol Silas Papare di Jayapur-Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here