Pansus I DPRD Kotabaru Kunker Ke Kapuas

0
663

Kuala Kapuas –Zonadinamika.com. Pansus I DPRD Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kapuas yang bertujuan untuk melakukan studi banding/membandingkan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kotabaru tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol terhadap Peraturan Daerah yang terkait di Kabupaten Kapuas, Kamis (18/2) Pagi.

Rapat/kunjungan kerja yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Kapuas tersebut dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs H Hidayatullah dan dihadiri oleh Ketua Pansus I DPRD Kotabaru Asmail SH beserta anggota, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hj Deni Widanarni SE, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kapuas Andreas Nuah, Kepala Satpol PP Kabupaten Kapuas Drs Yunabut, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Drs Ibak,MPd Bidang Perdagangan Disperindagkop UMKM Kapuas Piangson, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Karolinae S Sos dan Kepala bagian/sub bagian beserta staf dari Bagian Hukum Setda Kapuas.

Asisten Pemerintahan dan Kesra dalam pengantarnya mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru. H Hidayatullah menginformasikan bahwa mengenai keterkaitan dengan Peraturan Daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Kabupaten Kapuas itu sendiri peraturannya masih berbentuk Peraturan Bupati Kapuas dan belum menjadi Peraturan Daerah.

Peraturan Bupati tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan, Tempat, Golongan, Kapasitas/Kuota dan Lokasi Penjualan Minuman Beralkohol. Ia pun mengemukakan alasan mengapa masih dalam bentuk peraturan bupati karena minuman beralkohol sampai saat ini di Kabupaten Kapuas masih bisa dikendalikan secara maksimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Kapuas.

“Antisipasi evaluasi Peraturan Bupati ini secara umum bahwa SKPD terkait dapat mengawal dengan maksimal penyebaran/perdagangannya sampai ke daerah pedalaman dan kami pemerintah daerah memberikan wewenang kepada Camat untuk melakukan penindakan mendasar terhadap penyebaran minuam beralkohol supaya tidak disalahgunakan,”ungkapnya.

Dalam menanggapi hal tersebut maka Ketua Pansus I DPRD Kotabaru tetap menyikapinya dengan antusias. Walaupun masih dalam bentuk Peraturan Bupati, pihaknya tetap ingin mengetahui pelaksanaan dari Peraturan Bupati tersebut karena di Kotabaru itu sendiri baik perusahan-perusahan atau perhotelan sampai saat ini masih belum diberikan izin mengadakan penyebaran/perdagangan dari minuman beralkohol.

“Di Kabupaten Kotabaru baik hotel dan perusahaan masih belum dibuatkan izin minuman beralkohol dan yang ingin kami ketahui bagaimana mencantumkan izin untuk boleh memperdagangkan kemudian bagaimana kontribusi dan pengawasannya ke depan supaya izin tersebut tidak disalah gunakan serta bagaimana perolehan pendapatannya,” tuturnya.

Adapun beberapa penjelasan dari SKPD terkait dalam hal menyikapi pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu dari BPPT Kabupaten Kapuas hanya mengacu pada ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu antara lain memuat pengaturan tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Deni Widanarni mengaku pihaknya untuk sementara tidak memungut pajak lain hanya adanya retribusi.

Dari Disperindagkop, melalui Bidang Perdagangan, pihaknya mengatakan di Kabupaten Kapuas secara khusus hanya hotel yang berada di Kecamatan Selat dan Kapuas Hilir yang sudah diberikan izin untuk memperdagangkan minuman beralkohol. Ia mengungkapkan, Disperindagkop selalu mengawasi dan sampai saat ini tidak ada masalah.

“Selama ini evaluasi yang kami terima lancar-lancar saja, tidak ada permasalahan karena kami juga melibatkan pihak Kecamatan seperti adanya Tim Pengawas untuk mengawasi distribusinya dan sampain saat ini tidak ada masalah, perkembangannya masih sesuai dengan peraturan bupati,”katanya.

Selain itu, Yunabut selaku Kepala Satpol PP pun mengatakan tugas pengawasan dan pengendalian di lapangan menjadi tanggung jawab Satpol PP Kabupaten Kapuas yang berkordinasi dengan instansi terkait baik secara administrasi melakukan pemberian dan pengawasan di lapangan baik di dalam maupun di luar daerah. Ia mengungkapkan, apa yang dilakukan sampai saat ini dengan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait cukup baik dan saling berkordinasi.

Baik Dispenda Kapuas mengaku hal yang sama, perkembangannya memberikan pendapatan yang cukup signifikan melalui pajak retribusi terkait yang menjadi dasarnya. Badan Kesbangpol dan Linmas pun terus melakukan sosialiasasi bekerja sama dengan BNK dan BNN tentang minuman beralkohol yang dilaksanakan di Kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas. (Angga)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here