Pertanyakan Pemangkasan Anggaran APBD, Belasan Pemuda Datangi Kantor Kejari Ampana Dan DPRD

0
559

Touna –Zonadinamika.com. Belasan pemuda yang menamakan diri Gerakan Pemuda Tojo Una Una (Touna) mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Ampana dan kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Touna, Kamis (4/2).

Belasan pemuda mendatangi kantor Kejari Ampana dan kantor DPRD Touna, guna mempertanyakan tentang pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016.

Kepedulian belasan pemuda tersebut di lakukan melalui aksi damai yang digelar di tiga tempat berbeda, yakni pertokoan Jalan Trans Sulawesi, kantor Kejari Ampana dan Gedung DPRD Kabupaten Touna.

Mawan Abdullah selaku Koordinator Lapangan (Korlap) dalam aksi tersebut mengatakan, adanya pemangkasan terhadap APBD tahun 2016 yang diminta oleh Penjabat Bupati Touna, Abubakar Nophan Saleh kepada DPRD Touna melalui suratnya, dinilai syarat dengan kepentingan dan telah melanggar hukum.

“Padahal APBD Touna pada tahun 2016 yang mencapai Rp 1 triliuan lebih merupakan babak baru bagi daerah ini dalam sisi anggaran. Hal ini sangat membantu bagi rakyat Touna pada umumnya dan Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Selama ini anggaran menjadi masalah di SKPD ketika pelayanan di masyarakat kurang maksimal, ” katanya.

Lanjut dikatakannya, namun alokasi keuangan daerah melalui APBD tersebut bukan justru memberikan kesejahteraan bagi rakyat namun hanya dialokasikan bagi kepentingan sekelompok orang bahkan menimbulakan penderitaan bagi rakyat.

“Rakyat tidak pernah mau tahu dan mau cari tahu berapa alokasi dana APBD Touna setiap tahunnya, yang mereka tahu adalah bagaimana mereka bisa makan dan hidup untuk hari ini, ” ujarnya.

Dia menyebutkan, pengalokasian dana kesehatan bagi rakyat Kabupaten Touna pada tahun 2015 kurang lebih Rp 9 Miliar, namun pada tahun 2016 pengalokasiannya justru menurun menjadi Rp 8 Miliar.

“Kita ketahui bersama terkait Jamkesda masih jauh dari harapan karena alokasi dana untuk jaminan kesehatan di rakyat tidak cukup. Bahkan anehnya DPRD justru memangkas atau mengalihkan dana tersebut untuk hal lain, ” sebutnya.

Pantauan media ini usai melakukan aksi di pertokoan Jalan Trans Sulawesi, masa aksi kemudian melanjutkan aksinya di kantor Kejari Ampana. Di instansi penegak hukum ini, mereka meminta kepada pihak Kejaksaan untuk melakukan tindakan berupa penyelidikan terhadap pemangkasan anggaran dalam APBD setelah ditetapkan.

“Kami minta Kejaksaan Negeri Ampana, mengusut kasus ini, karena telah merugikan rakyat dan syarat dengan kepentingan sekelompok orang serta diduga adanya praktik korupsi di dalamnya serta menyalahgunakan wewenang selaku seorang pebajat,” kata Rusli salah seorang pengunjuk rasa dalam orasinya.

Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Ampana , Hadi Sulanto yang menemui pendemo mengatakan, pihaknya mengapresiasi kadatangan Pemuda Touna ke kantornya untuk menyuarakan hal-hal yang dirasa jangal teradi di daerah ini.

Menurutnya, pihaknya dalam hal Kejari masuk dalam tim pengamanan dan pengawal pembangunan daerah, yang bertugas untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran terhadap keuangan daerah oleh pemerintah daerah, telah berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Touna terkait hal yang disampaikan.

“Kami sebenarnya akan bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Touna, untuk melakukan sharing terhadap permasalaha yang terjadi pada hari ini, namun kami tunda karena ada kehadiran teman-teman, ” katanya.

Dia menyebutkan, usai menerima aksi ini pihaknya akan bertemu dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Penjabat Bupati Touna, untuk membicarakan hal ini, sehingga upaya pencegahan terhadap pelanggaran hukum anggaran daerah bisa diantisipasi.

“Karena fungsi kami salah satunya yani melakukan tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan anggaran daerah, ” katanya lagi.

Sementara di DPRD massa aksi yang datang diterima sejumlah anggota DPRD Touna di ruang aspirasi. Mereka diterima oleh Ketua Komisi 1, Rahmat dan dua orang anggota DPRD lainnya yakni Arifin PK Tututana dan Ansar Talano.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi I Rahmat mengungkapkan, bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pemengkasan terhadap APBD tahun 2016 yang diperuntukan bagi kepentingan hak dasar rakyat seperti Jamkesda.

Malah kata dia, pihaknya justru menaikan anggaran Jamkesda dari sebelumnya hanya Rp 7.500 per orang menjadi Rp 12.000 per orang yang.

“Kami tidak pernah melakukan pemangkasan anggaran yang diperuntukan bagi kesehatan seperti Jamkesda, justru kami menaikannya, ” ujarnya.

Dia mengaku, Penjabat Bupati Touna pernah menyurat kepada DPRD, untuk meminta agar sejumlah mata anggaran yang ada di SKPD seperti pembangunan kantor dan pengadaan mobil diakukan penyesuaian karena, Bupati melihat masih ada ruang yang menjadi prioritas seperti urusan Jamkesda.

“Bupati melihat Jamkesda sangat penting dari pada pembangunan gedung dan pengadaan mobil, karena Jamkesda merupakan hak dasar bagi masyarakat yang harus segera dipenuhi dan berharap kepada DPRD agar sejumlah item kegiatan yang melekat di SKPD dapat ditunda pelaksanaanya dan pembahasan anggarannya dilakukan dan dimasukan dalam APBD Perubahan Tahun 2016 mendatang,” ujarnya.

Usai mendapat penjelasan dari Ketua Komisi I DPRD Touna Rahmat, massa aksi yang berjumlah belasan orang tersebut membubarkan diri dan meninggalkan kantor DPRD Touna.(Yahya.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here