Penghianat, PT Cladtek 10 Tahun Tidak Daftarkan TKA Peserta Jamsostek

0
863

BATAM-Zonadinamika.com. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-67/MEN/IV/2004 Tahun 2004 Tentang pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja bagi kerja Asing.

Pada pasal 2 menengaskan, Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia wajib mengikutsertakan tenaga kerja asing yang bersangkutan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 3 mengatakan, Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Namun pekerja di PT. Cladtek telah berhianat dan tidak mengindahkan surat keputusan menteri tersebut, Salah seoarang TKA megadukan kekecewaannya ke kantor Disnaker kota Batam selama 10 tahun di pekerjakan di PT Cladtek yang beralamat di Batu Ampar tidak di daftarkan kepesertaan jamsostek.

Pada hal terhadap setiap tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia dan tidak terdaftar kepesertaan jamsostek di Negara asalnya di berlakukan undang-undang nonor 3 tahun 1992.Bahkan bukan hanya di berlakukan terhadap TKA sendiri saja,juga melibatkan keluarganya seperti istri dan anak-anak mereka.

Sanngat di sayangkaan, pejabat disnaker kota Batam tidak memahami keputusan tersebut, sehingga dengan lantang di dengan mengandalkan kebodohannya mengatakan “Tidak pernah ada aturan selama ini bagi pekerja TKA di wajibkan perusahaan mendaftarkan pekerja kepesertaan jamsostek, Namun tahun 2015 di wajibkan baru wajib”.

Kasus yang menimpah sejumlah TKA di PT. Clatek, saat sejumlah TKA melaporkan keluhan mereka ke dinas tenaga kerja Pemko Batam tidak mampu menangani dan di arahkan pada mediasi.

Salah seoarang kerabat pekerja TKA warga Negara Indonesi berinisial S,mengatakan “Sangat di sayangkan sikap kepala Disnaker kota Batam menangani perkara ini tidak adanya kehati-hatian.

Perusahaan sudah jelas melawan hukum tidak mendaftarkan pekerja TKA dalam kepesertaan jamsostek malah perkara ini di alihkan kebagian mediasi atupun perundingan.

Awalnya sudah kami daftarkan ke bagian yang membidangi pengawasan di lantai 2 kantor Disnaker kota Batam ,tidak lama kemudian di alihkan kasus tersebut ke bidang mediasi ,apakah ini tidak salah tuan ,namanya kewajiban perusahaan kok malah di arahkan berunding yang mana sebenarnya acuan maupun aturan hukum kita.
Saya kemarin bertanya kepada pegawai Disnaker kota Batam mana undang-undang maupun peraturan di Negara kita prihal TKA larangan tidak di wajibkan pekerja TKA di daftarkan kepesertaannya ke program jamsostek.

Seraya berharap menteri tenaga kerja Memberikan pemahaman yang sebenarnya ,bagai mana kalau pekerja TKA sakit siapa yang harus membayar segala perobatannya,bila terjadi pula pekerja TKA kalau meninggal dunia siapa yang harus bertanggung jawab untuk biaya ongkos memulangkan ke Negara asalnya.

Dalam prihal perlindungan pekerja TKA patutnya “Menteri tenaga kerja ,DPR RI di pusat “harusnya memberikan kepastian hukum terhadap TKA,jangan seenaknya pejabat Disnaker kota Batam bilang tidak adanya aturan hukum yang mengwajibkan TKA di ikut sertakan kepesertaan jamsostek,jelasnya.

Thulu Kanam pekerja TKA,mengatakan “Saya sangat kecewa terhadap kinerja Disnaker kota Batam yang mengatakan tidak adanya aturan hukum di Indonesia bagi pekerja TKA pihak perusahaan di wajibkan mendaftarkan ke jamsostek.
Sementara pihak PT Clatek tidak ada menyediakan ansuransi bagi pekerja TKA,lalu di mana perlindungan hukum sebagai kami tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.
Baru-baru ini saya mengalami sakit dan melakukan perobatan ke rumah sakit semua menggunakan biaya saya sendiri,saya pikir jika di klaim ke PT Cladtek pasti di bayar,sampai saat ini tidak ada biaya pengganti yang di berikan perusahaan.

Kasus seperti ini bukan kali ini saja ,saya bekerja di PT Cladtek Manufakturing sejak tanggal 12 september 2005 hingga saya di PHK sepihak oleh pihak perusahaan tanggal 8 Mei 2015 tanpa adanya perjanjian awal kontrak kerja.

Sementara sesuai dengan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) yang saya miliki akan berakhir di bulan September nantinya.Yang menjadi pertanyaan saya kepada pemerintah Indonesia apakah tidak di wajibkan pihak perusahaan PT Cladtek membayarkan sisa masa berakhirnya IMTA akibat tidak adanya kontrak kerja ,serta Jamsostek yang selama ini di abaikan perusahaan ?

Kenapa Disnaker kota Batam menyikapi permasalahan yang saya hadapi saat ini di alihkan menjadi mediasi ataupun perundingan,jika tidak ada kesepakatan bersama antara perusahaan dengan karyawan kasus ini akan di lanjutkan ke pengadilan hubungan industrial,apakah ini tidak salah ? Saya hanya menuntut sisa masa kerja dan uang jamsostek yang tidak di bayarkan PT Cladtek, kok malah harus menghabiskan waktu yang begitu sangat panjang.Sementara IMTA saya akan berakhir di bulan September ini,jelasnya.(SS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here