Padang Pariaman, ZonaDinamikanews.com,- Sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) merupakan sertifikat yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat tanah yang sah. Prona dikeluarkan oleh BPN melalui program reforma agraria untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah.

Pembagian Sertifikat tanah gratis melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Atau (PTSL) merupakan Program Presiden RI Joko Widodo. Sejak awal dicanangkan program sertifikat program nasional agraria (PRONA) di Bawah Badan Pertanahan Nasional (BPN), ini tidak dipungut biaya alias gratis. Masyarakat bisa mendapatkan sertifikat tanah mereka dengan mengurus sejumlah dokumen melalui kantor Kelurahan Atau Desa setempat.

Namun sayangnya program gratis untuk masyarakat kurang mampu justru diciderai dengan ulah oknum dari aparat Nagari Sikucur Timur, Sikucur Barat, Nagari Sikucur Tengah, dan Nagari Sikucur Utara Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Oknum diduga meminta sejumlah uang dari warga yang ingin membuat sertifikat Prona.

Sesuai dengan temuan dilapangan serta pengakuan dari masyarakat masing-masing Korban dipungut biaya Rp.300.000, sampai Rp.1.500.000 per orangnya untuk pengambilan sertifikat prona. ada puluhan warga lainnya yang juga dipungut biaya Rp.300.000 Hingga Rp. 1.500.000. Padahal program tersebut gratis namun karena hanya rakyat kecil sehingga tak mampu berbuat apa – apa dan terpaksa mengikuti keinginan dari oknum Perangkat Nagari Sikucur Timur, Sikucur Barat, Sikucur Tengah dan Sikucur Utara.

Hal senada juga diungkapkan masyarakat yang mengaku keberatan dengan adanya pungutan liar dari oknum Perangkat Nagari tersebut. Dimana ia telah beberapa kali mengurus sertifikat Prona namun dimintai uang oleh oknum Nagari sebesar Rp. 1.500.000 persertifikat dan kedua kalinya kembali diminta sebesar Rp.500.000.

Saat dikonfirmasi melalui Via WhatsApp, Ketua Bamus Nagari Sikucur Timur, Hendra Putra, mengatakan, “untuk di Korong Matua, kamu lakukan musyawarah dengan masyarakat yang ikut serta, dan masyarakat membantu biaya operasional dilapangan, yang dipergunakan untuk :
1. Sewa rumah dari tim dilapangan
2. Biaya makan minum tim dilapangan
3. Membantu para datuak dan ninik mamak untuk uang tanda tangannya.
4. Memberi uang basa-basi untuk tim anggota pengukuran.
Jadi untuk peserta kami tidak ada kami paksa untuk membayar. Ungkap Hendra Putra

Disinyalir pelaku Pungli, Ketua Bamus Hendra Putra, Sekretaris Yudha, dan Bendahara Muzahar, serta Wali Korong juga terlibat. Kerugian semua korban yang ada di 4 Nagari tersebut lebih kurang 600 juta dari puluhan korban.

(Z)