(ICMI) Minta Pemerintah di Akun Google Dan YouTube di Blokir

0
608

JAKARTA, Zonadinamika.com- Meutya Hafid Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR mengatakan tidak setuju jika Google dan YouTube diblokir soalnya masalah pornografi dan kekerasan. ,kedua situs tersebut dipandang sebagai jalur akses ke berbagai informasi dan juga bisa dipakai untuk berbagai hal positif. Ucap Meutya Hafid di Gedung Senayan jakarta DPR, Rabu (8/6/2016) kemarin.

“Lanjut Meutya menurut saya mestinya konten saja yang diblokir, bukan situsnya. Kemudian Kemenkominfo membuat polisi cyber untuk mengawasi berbagai konten yang tidak sesuai ketentuan. Jangan blokir Google dan YouTube-nya,” Ujarnya

“Meutya juga mengatakan bahwa rata-rata negara maju, seperti Amerika Serikat dan Singapura, memiliki polisi khusus yang menangani berbagai masalah cyber. Tak ada salahnya jika Indonesia mulai meniru hal itu.

“Polisi cyber ini Intinya bekerja melakukan filtering konten negatif di internet. “Kalau sekarang memang sudah ada, tapi menurut saya kurang banyak,” banyak serta belum efektif imbuhnya.

Lebih Tegas Hafid katakan ” Selain soal memperketat pengawasan terhadap konten negatif, juga menyarankan agar kementerian lebih gencar menyelenggarakan pendidikan internet yang sehat. Tujuannya agar lebih banyak orang yang melek internet dan paham cara untuk memanfaatkannya sebagai sesuatu yang positif.

Soalnya Pengawasan konten yang dilakukan Kemenkominfo saat ini adalah melalui tim panel serta Trust Positif yang mencegah akses menuju situs bermuatan negatif. Kedua mekanisme tersebut bekerja dengan cara menerima laporan dari masyarakat. Ujarnya

Sebelumnya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta pemerintah untuk memblokir Google dan YouTube. Alasannya antara lain soal banyaknya yang memakai kedua layanan tersebut untuk mengakses konten pornografi dan kekerasan.

Namun ternyata di dalam kubu ICMI sendiri belum seluruhnya sepakat mengenai rekomendasi pemblokiran atas alasan tersebut.

Wakil Ketua Umum ICMI Bidang Iptek, Inovasi, dan Kewirausahaan Ilham Akbar Habibie justru tidak setuju soal pemblokiran dan mengatakan, rekomendasi tersebut masih akan dibahas secara internal.(An) .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here