Dugaan Pungli Komite di SMKN 2 Gunungsitoli Resmi Dilapor ke Ombusdman RI SUMUT

0
308

Gunungsitoli, zonadinamiknews. Com– Dugaan pelanggaran hukum atau indikasi pungli yang diperankan oleh komite sekolah di SMK 2 gunungsitoli, sebagaimana viral Di media sosial akhir akhir ini dan mengundang atensi kepolres Nias dan pihak-pihak lain.

Dimana orangtua siswi (korban), yang rapornya ditahan oleh pihak sekolah karena belum melunasi sangkutan uang komite sekolah selama enam bulan Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sangat kecewa dan berontak, yang akhirnya melayangkan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Sumatera Utara (Sumut) tertanggal 12 September 2019.

Laporan tentang dugaan pungutan liar berkodok komite Sekolah, Pengadaan baju kejuruan siswa/I dan rangkap jabatan Di SMKN2 GUNUNGSITOLI Oleh Oknum di SMKN 2.Gunungsitoli, turut dilampirkan 1 (satu) set berkas, 1 (satu) buah VCD/DVD Visual yang juga disanpakan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, Bapak Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, Bapak ketua umum gerakan komunikasi & silaturahmi wali murid sebagai Tennyson.

Dalam laporanya menjelaskan bahwa, dengan adanya pemungutan dana komite di SMKN 2 GUNUNGSITOLI TA. 2018/2019, sangat membebani orang tua siswa dan menduga dalam pengelolaan, pemanfaatan dana tersebut tidak sesuai peruntukannya dan mekanisme atau peraturan yang mengaturnya. Karna di SMKN 2 Gunungsitoli yang dipimpin langsung oleh saudara TEDEUS TALI’ALULU NDRURU, S.Pd sebagai Kepala Sekolahnya selaku pengawas Komite SMKN 2 Gunungsitoli bersama dengan pengurus Komite telah ditetapkan nilai yang harus dibayar oleh orangtua siswa sebesar Rp 60.000 setiap bulan/siswa.

2. Bahwa pembayaran uang pungutan tersebut diatas jadwal pembayaranya telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan pengurus komite an. ALUIZARO TELAUMBANUA, SE, yang juga sebagai penyelenggara pendidikan dan atau bendahara sekolah di SMKN 2 GUNUNGSITOLI. Hingga pada saat waktu pembayaran yang telah ditentukan belum saya penuhi maka berujung penahanan raport anaknya An. Anaria Mendrofa. Siswi kelas XI Pada hari senin 22/7/2019. Sebelumya Sonifati mendrofa selaku orangtua siswa beberapa kali datang mengambil raport anaknya di SMKN 2 GUNUNGSITOLI, menjumpai pihak sekolah (wali kelas, kepsek, dan bendahara konite sekolah),namun pihak sekolah tetap bersikap keras untuk menahan rapor anaknya. Malah oknum pihak sekolah (KTU) yang juga merangkap sebagai bendahara kimite dan kepala desa sisarahili gamo, An. ALUIZARO TELAUMBANUA, SE memaksakanya untuk melunasi uang Komite dan bertindak arogan dengan melontarkan kata kata kotor (mencaci maki) serta tidak mau memberikan rapor anaknya
sebelum sangkutan dilunasi.

Tindakan yang tidak terpuji serta tidak patut dicontoh dan ditauladani yang diperagakan oleh ALUIZARO TELAUMBANUA, SE terjadi dihadapan sejumlah pendidik/penyelenggara pendidikan, sejumlah siswa/siswi yang ada pada saat itu. sebagaimana viral di media sosial akhir-akhir ini hingga mengundang atensi Bapak Kapolres Nias dan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara Kota Gunungsitoli ke rumahnya untuk melihat kondisi siswi An. Anaria Mendrofa.

Berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Komite SMK Negeri 2 Gunungsitoli TA. 2018/2019 ditemukan bahwa penggunaan dana sumbangan orangtua/Komite untuk bantuan insentif jabatan fungsional kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program studi, wali kelas, koordinator (Pramuka, BAS, adiwiyata dan perpustakaan). Insentif pegawai tidak tetap/tata usaha/ tenaga kependidikan baik koordinator tata usaha, pegawai administrasi, pegawai tenaga sarana prasarana, jaga malam dan insentif pengurus barang.

Dan juga dikeluarkan untuk pengeluaran komite meliputi : insentif bendahara komite (bendahara I dan bendahara II), biaya rapat pembahasan RAPBS, biaya rapat paripurna komite, biaya administrasi komite dan pembuatan Kartu sumbangan orangtua, bantuan transport pengurus komite pada rapat pengurus komite/triwulan dan transport badan pemeriksa keuangan komite, biaya transport secretariat komite.

Tindakan arogansi yang diperagakan oleh pihak sekolah bersama komite di SMKN2 Gunungsitoli, tentang penahanan rapor siswi, pungutan kimite dan rangkap jabatan ,kuat dugaan telah mengkangkangi Peratuan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 telah mengatur tentang tata cara pengelolaan dana pendidikan. Sedangkan Peratuan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 dengan tegas melarang PNS menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Namun menjadi tidak etis dan melanggar aturan bila dana masyarakat digunakan untuk membayar gaji dan insentif PNS.

Selain pungutan dana/ uang komite, juga pihak sekolah SMKN 2 GUNUNGSITOLI melalui oknum An. ALUIZARO TELAUMBANUA, SE melakukan pengadaan baju seragam kejuruan siswa/siswi, dengan harga yang sangat jauh berbeda. Dimana pihak sekolah memungut biaya seragam kejuruan tersebut Rp. 285.000(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)/stell, sedangkan saat saya tanyakan langsung kepada penjahit hanya diketahui Rp. 250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah), tentu dari perbedaan jumlah nilai pembelian baju seragam kejuruan siswa/siswi dimaksud telah terjadi mark-up dan/ atau manipulasi harga yang dapat merugikan orangtua siswa/siswi peserta didik di SMKN 2 GUNUNGSITOLI.

ALUIZARO TELAUMBANUA, SE merangkapa jabatan sebagai KTU SMKN 2 Gunungsitoli, Bendahara Sekolah/BOS, Bendahara II Komite SMKN 2 Gunungsitoli dan Kepala Desa Defenitif Desa Sisarahili Gamo Kecamatan Gunungsitoli. diduga kerasa telah melanggar Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur Pendidik atau tenaga pendidik dari sekolah yang bersangkutan, Penyelenggara sekolah yang bersangkuta, Pemerintah Desa, dan seterusnya. Pasal 7 (3) Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).

Pasal 10 (1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. (4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah. Pasal 12 Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang :

a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah; b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya; c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung; d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung; f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite Sekolah; i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah. Pasal 13 (1) Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orangtua/wali peserta didik, masyarakat, dan kepala Sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. laporan kegiatan Komite Sekolah; b. laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Atas pungutan uang komite yang berujung kepenahanan rapor ada saya, dan pengadaan baju seragam kejuruan yang dilakukan oleh pihak komite bersama pihak sekolah, yang merupakan Kekerasan terhadap Anak ??? (Psikis) diduga keras, telah terjadinya pelanggaran : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sesuai UU tersebut, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pasal 423 KUHP: “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun”. Pasal 368 KUHP: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Sonifati Mendrofa meminta kepada ombudsman RI Sumut untuk segera menyikapi dan menindaklajuti surat laporanya agar dapat segera diproses secara hukum.

Menurut soni, yang ditemui media ini, menuturkan bahwa Surat laporan yang ia layangkan melalui kantor pos dan giro Gunungsitoli, yang ditunjukan kepada kepala Ombudsman RI SUMUT, dipastikan sudah diterima. “ya, Surat yang kita kirim lewat pos dan giro Gunungsitoli, sudah pasti dan telah diterima. baru saja kita komunikasi dengan pihak Ombusmand RI SUMUT, dengan bapak edward silaban selaku asisten Ombudsman RI SUMUT dan beliau mengakui bahwa surat laporan itu sudah sampai, menunggu proses selanjutnya.

Dalam minggu ini juga kita akan menghadiri pertemuan yang digelar oleh jejaring kedan Ombusmand RI SUMUT, dalam membahas berbagai keluhan keluahan masyarakat tentang berbagai pungutan disekolah, pengadaan buku, baju seragam, dll. Mari kita doakan agar kegiatan yang akan digelar tersebut berjalan lancar dan sukses. @ tim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here