AGAM SUMBAR zonadinamika com.Sengketa terminal pasar lama Lubuk Basung Sumatra Barat belum menunjukan titik terang dan masi berposes di Pengadilan negeri Lubuk Basung dengan no perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Lbb. Selasa 12/2/2019.

Bupati Agam Indra Catri sebagai penggugat yang menggugat PT Sitingkai Sakti Group beserta para pemilik toko diarea terminal. Penggugat melakukan gugatannya berdasarkan surat perjanjian bersama tanggal 10 September 1989.

Pada perjanjian bersama tersebut untuk sarana penunjang pasar Pt sitingkai juga membuat fasilitas toko 100 petak untuk para pedagang. Toko tersebut di jual kepada pedang dengan dasar Hak Guna Bangunan ( HGB) selama 20 tahun. Atas imbalan dari PT Sitingkai telah melakukan pembangunan sebuah terminal.

Segala biaya yang timbul oleh pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab oleh Pt sitingkai, bukan tanggung jawab Pemda Agam(Indra catri),dengan berdirinya toko tersebut juga akan mendapatkan peningkatan pajak.

Lokasi terminal yang di bangun diatas tanah milik adat Nagari Lubuk Basung dan Nagari Garagahan sebagai pihak pertama.

Bupati kepala daerah tingkat II Agam sebagai pihak kedua.

Masa (HGB ) 20 telah berakhir tepat pada tanggal Sekretaris Daerah Kabupaten Agam mengirimkan Surat pada wali nagari Lubuk Basung dengan Nomor 590/298/APT-IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang bahan masukan secara tertulis atas permohonan perpanjangan HGB yang di ajukan oleh Pt Sitingkai Sakti Group yang berlokasi di pasar lama Lubuk Basung.

Undangan tersebut bersifat penting dihadiri oleh para SKPD terkait pada Senin 18/5/2009 yang bertempat exs kantor Bawasda Kabupaten Agam. Undangan di tanda tangani oleh Syafirman SH.

Rapat tersebut membahas bahan-bahan untuk perpanjangan HGB.

Penuturan sejumlah pedagang pada sabtu tanggal 16/2-2019 kira kira pukul 15-30 wib di Lubuk Basung pada awak media ini mengatakan “kami para pedagang di sini hanya sekedar mencari makan bukan mencari kekayaan dan bukan mencari ke kekuasaan di tempat ini,kami sempat di datanggi oleh berberapa orang oknum anggota dari dari kesatuan PM (polisi militer),dulu pengacar dari negara, sekarang jadi pengacara pribadi entah apa yang terjadi saya ngak tahu” paparnya.

Para pendangan kondisi yang mereka alami selama ini jauh penegasan yang tertuang dalam UU DASAR 1945 sila kelima jelas tertulis keadilan seluruh rakyat indonesia apakah? kami – kami ini tak layak mendapatkan nya?bahkan menilai bupati dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.

“Kami berberapa para pedagang menilai” bupati Agam” tidak berpihak pada para pedagang yang berada di lokasi terminal ini,kalau bupati Agam tidak berpihak pada kami tidak tertutup kemungkinan,kami dari berberapa dari pedagang akan melanjutkan permasalaan ini ‘ke provinsi kapan perlu sampai kepusat’tutur pedagang'( mei’ridwan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here