Kasus Kadis PU Papua dinilai politik, AMPTI: Siap membela Gubernur Papua

0
385

JAYAPURA –Zonadinamika.com.  Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) berpendapat bahwa kasus penetapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Papua, Maikel Kambuaya (MK) sebagai tersangka korupsi merupakan kasus yang sedang dipolitisasi dan dimanfaatkan oleh para pesaing politik bapak Lukas Enembe untuk mengkriminalisasi (menjatuhkan) yang bersangkutan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMPTPI Pusat, Yanuarius Lagowan mengatakan, pihaknya telah menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan yang aneh, di antaranya kasus pembangunan ruas jalan Kemiri-Depapre dengan dugaan kerugian uang miliaran rupiah tersebut telah  melalui proses pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) namun kasus tersebut tidak ditemukan adanya kerugian negara dari kasus Kemiri-Depapre yang dimaksud.

“Kami menilai bahwa di Papua masih banyak kasus korupsi yang sudah lama dibiarkan oleh KPK. Misalnya kasus pembangunan bandara di distrik Dipa dan Menou, Kabupaten Nabire pada tahun anggaran 2014 dengan nilai Rp. 30,000,000,000 yang jelas-jelas diduga merugikan negara dan laporan pengaduannya sudah masuk kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2016,” jelas Yanuarius Lagowan melalui keterangannya, Kamis, (16/2/2017).

Namun, kata dia, hingga kini belum ada kemajuan tindaklanjut dari KPK sehingga pihaknya merasa heran, sebab kasus di DPU Papua tiba-tiba muncul pada saat menjelang Pilgub Papua tahun 2018.

Maka, pihaknya menyatakan, pada dasarnya AMPTPI mendukung KPK agar mengusut tuntas kasus-kasus korupsi di Papua tanpa tebang pilih. “Kami meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar kasus yang menjerat Kepala Dinas  PU Papua dapat diselesaikan secara benar dan adil tanpa adanya campur tangan dari pihak tertentu, apalagi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pilgub 2018 nanti,” tegasnya.

Wakil Sekjen AMPTPI Pusat, Hendrikus Madai menyayangkan, apabila kasus dugaan korupsi di Dinas PU tersebut dikait-kaitkan dengan Gubernur Papua. Sebab, bagi pihaknya jika hal itu terjadi maka telah jelas kasus politisasi.

“Dan kami meyakini kasus tersebut tidak akan jalan secara baik dan adil. Jika kasus ini mengarah pada kasus kriminalisasi atau politisasi untuk menjatuhkan Gubernur Papua, maka kami Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia akan mendukung bapak Gubernur Papua dan siap membela yang bersangkutan,” katanya tegas. (AB)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here