Oknum Penegak Hukum Di Kuningan Diduga Permainkan Hukum Demi Kepentingan Kelompok

0
342

KUNINGAN – Zonadinamika.com.Jual beli tanah yang akhirnya bermuara pada proses hukum yang  terjadi di Kuningan, Jawa Barat, Seapudin  yang menjual tanahnya di kawasan Kabupaten Bogor pada Mamat Rahmat.

Mamat yang membeli Tanah dari Saepudin seluas 1400 meter persegi dan dijual Rp 2,2 miliar dengan sistem Pembayaran menyicil via transfer antar bank.

Telah disepakati pula soal serah terima sertifikat. Jadi saat pembayaran telah lunas, sertifikat baru akan diberikan oleh Seapullah kepada Mamat.

Mamat sudah mencicil 4 kali pembayaran dengan total Rp 1,35 miliar. Denga rincian, cicilan pertama Rp 50 juta, kedua dan ketiga Rp 500 juta, keempat Rp 300 juta.

Pembayaran belum lunas, Mamat meminta sertifikat tanah dan Seapudin menolak hal itu, karena kesepakatan sertifikat baru diberikan jika pembayaran lunas.

Atas tolakan oleh Saepudin, Mamat tidak terimah dan kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Seapudin dengan tuduhan penipuan atas jual beli tanah.

Proses tersebut akhirnya berlabuh ke meja hijau dan Seapudin ditetapkan sebagai terdakwa dengan tuntutan pasal 378/372 KUHP.

Namun, sebelum berkas perkara singgah di Pengadilan Negeri Kuningan, kuat dugaan semua tahapan prosedurnya telah dibuat-buat oleh oknum penegak hukum Kuningan. Terlebih dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan.

Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKRI) angkat bicara dan menduga, ada pengkondisian dalam pemufakatan jahat yang dilakukan oknum-oknum aparat penegak hukum.

Sekjen LAKRI Bejo Sumanto menuding Kejari Kuningan mengabaikan surat edaran Kejaksaan Agung Nomor : SE – 004/J.A/11/1993  tentang Surat Dakwan yang di buat Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga kasus dinaikan ke P21 tanpa melalui prosedur yang benar dan tata cara aturan hukum yang ada. kasus yang harusnya masuk dalam ranah perdata dipaksakan oknum nakal untuk masuk ke ranah pidana.  Paparnya.

“Proses ditetapkannya terdakwa dengan waktu satu hari yang bersamaan, tentang pelimpahan dari pihak kepolisian pada tanggal (11/1/2017), diterima Kejaksaan Negeri Kuningan dan dibentuk tim Jaksa Penuntut Umum (JPU ) oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, selanjutnya ditetapkan tersangka dan diperiksa semua dokumen hasil penyidikan Polres Kuningan. Semuanya pada tanggal yang sama,” jelasnya.

Terdakwa melalui kuasa hukumnya, Yasin Abdulah coba mengajak pemohon (Mamat) untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan.

Ajakan itu juga jadi bagian eksepsi yang disampaikan ke Majelis Hakim, Senin (20/2/2017). Namun semua permohonan itu ditolak.

“Perkara ini terkesan dipaksakan karena dimana dalam hal ini antara terlapor maupun pelapor terjadinya awal dari kesepakan jual beli tanah seluas 1400 meter persegi yang berada di Kabupaten Bogor. Lalu harga jual tanah itu disepakati Rp 2,2 miliar. Tetapi menurut pelapor harga hanya Rp 2 miliar,” ucapnya.

Atas kasus inipun dia meresa klainnya telah dikriminalisasi. Pasalnya perkara jual beli tanah ini seharusnya masuk perdata bukan pidana.

Yang tidak habis pikir dalam kasus ini, Mamat sebagai pelapor justru meminta agar uangnya dikembalikan dengan tetap melanjutkan proses hukum.

Padahal klainnya memiliki etikad baik untuk menyelesaikan kasus. Mamat hanya diminta agar membayar uang sisa dari harga yang sudah disepakati.

“Tapi tetap saja dia meminta agar dikembalin duitnya (yang sudah ditransfer), apa motifnya,” pungkas Yasin.

Semantara, sidang perkara tersebut akan berlanjut Senin ( 27/2) dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), sidang perkara No : 03/pid/2017/PN KNG yang dipimpin Hakim ketua Uli Purnama SH.MH,  Hakim anggota Dicky Ramdhani SH, Rini Kartika SH.MH.

(dev)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here