Kasus Wabup Dan Jejen Termasuk Delik Berpasangan, Kenapa Jaksa Tidak Memproses Kasus Jimmy

0
513

KARAWANG,Zonadinamika.com.Pasca laporan H. Jejen mantan anggota dewan karawang, yang melaporkan dan memintah keadilan pada penegak hukum di Lingkungan Kejaksaan Negeri Karawang, Terkait  kasus suap yang menimpah dirinya, jaksa yang di nilai tidak menengakkan keadilan, yang hanya memproses penerima suap sementara Jimmy yang kini menjadi wakil bupati Karawang lolos dari jerat hukum sebagai penyuap

Ditegaskan oleh bunyi pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 11 ini bersumber dari pasal 418 KUHpidana yang bunyinya hampir sama, hanya berbeda jumlah ancaman hukumannya saja,

Jika melihat peristiwa konkrit yang mengacu pada putusan pengadilan dalam perkara Nomor: 329/Pid.B/2009/PN.Kwg, tanggal 18 Agustus 2009 menyatakan bahwa H. Jejen Apandi Nugraha terbukti bersalah melanggar Pasal 11 UU Ri No. 31 Tahun 1999 Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang TIPIKOR jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidan dijatuhi hukumna penjara selam 1 (satu) tahun dan denda sejumlah 50Juta., Ini telah jelas bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan suap atau pemberian hadiah yang si pemberi dan si penerima sama-sama harus dihukum. Si penerima telah dihukum berdasarkan Pasal 11, sedangkan si Pemberi dapat dihukum dengan Pasal Pasal 13 tentang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara .

Unsur – unsur perbuatan pidananya adalah : – Memberi hadiah atau janji ; – Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; – Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri yang bersangkutan ; atau Oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut Pasal 13 Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Atau pasal Pasal 5 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: 1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau 2. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bahwa kapasitas saya tidak berbicara dapat diterapkan pasal berapa-berapnya akan tetap saya melihat disini sudah ada peristiwa konkrit dimana si penerima telah dihukum, sedangkan si pemberi tidak tersenutuh sama sekali, sedikit pendapat saya tentang delik ini :

Pada dasarnya delik suap tergolong sebagai delik berpasangan, yang tidak dapat dilakukan dalam bentuk perbuatan satu pihak, tetapi harus perbuatan dua pihak sekaligus, yaitu: perbuatan pemberi suap (actieve omkoping) dan perbuatan penerima suap (passieve omkoping). Dalam literatur delik suap digolongkan sebagai noodzakelijke deelneming (penyertaan mutlak perlu), yaitu tindak pidana yang hanya dapat terjadi karena kepesertaan pemberi suap dan penerima suap secara sekaligus.

Singkatnya, bukan delik suap jika perbuatan yang terjadi hanya perbuatan pemberi saja, dan tidak ada penerimanya, sebaliknya tidak mungkin sebagai suap jika hanya ada penerimanya saja tanpa pemberinya. Konsepsi ini berpengaruh dalam ranah praktek, yaitu tidak mungkin menuntut pemberi suap tanpa ada penerimanya. Menjadi tidak logis jika dalam suatu peristiwa pidana suap menyuap, hanya “berhasil” di tangkap atau dihukum hanya penerima supa saja tanpa pemberi suap.

Bagian inti delik (bestanddeel delict) suap adalah adanya “kesepakatan”, “deal”, “transaksi” antara pemberi dan penerima. unsur-unsur delik suap bukan sempurna jika kehendak si pemberi dan si penerima untuk “berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Berkaitan dengan Laporan; Bahwa adalah hak setiap orang untuk mengajukan laporan terhadap peritiwa yang mengandung pidana sebagiman diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA Pasal 1 angka (24) Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Kita kaitkan denda ketentuan Pasal 108 ayat (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis; dalam tatan ini adalah hak setiap orang yang harus kita garis bawahi, jadi pertannyaannya apakah orang tersebut akan menggunakan haknya atau tidak itu adalah subjektif seseorang yang menetukannya; jika melihat Pasal 108 ayat (1) dalam peristiwa ini sementara dapat disimpulkan bahwa adalah haknya Jejen untuk melapor, pertanyaannya apakah Jejen mau menggunakan haknya atau tidak, pada tatanan ini Jejen telah menggunakan haknya tersebut.

Lain halnya dengan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik;, untuk lebih jelas lagi kita ketentuan kata WAJIB, disitu ada kata kewajiban yang harus digaris bawahi, dalam hal ini adalah Jaksa yang menangani perkara Jejen tersebut seharusnya tanpa ada laporan dari Jejen segera menindak perkara itu, karena ada kata wajib yang merupakan perintah, jika tidak dilakasanakan tentu ada konsekuensi hukumnya, jika kita lihat dari pristiwa konkrit ini adalah layak jika kita pertanyakan ada apa dengan jaksa yang tidak memproses perkara ini sejak 2009 (sejak diputus perkara tersebut) oleh karena itu kita harus kawal terus perkara ini jangan sampai mengalami stak karena jelas sudah ada pelapornya yaitu Jejen.

Pendapat saya tidak ada alasan untuk Jaksa tidak memproses laporan Jejen ini, menurut saya laporan tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAPidana dan sejalan dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang memuat beberapa pokok hal kaidah hukum baru, yaitu makna “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP; yaitu didasarkan sekurang-kurang pada: 1. Adanya Keterangan Saksi dan Surat; 2. Adanya Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli; 3. Adanya Surat dan Keterangan Ahli.

Oleh karennya putusan pengadilan tersebut dapat dikualifikasi sebagai bukti surat ditambah dengan Keterangan Pelapor sebagi saksi, maka tidak ada kata lain bagi Jaksa selain segera menindaklanjuti laporan tersebut, Dalam hal ini, bukti atau bukti permulaan atau alat bukti tersebut sudah cukup untuk dapat digunakan dalam penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan.

Ketidak adilan para penegak hukum inilah yang membuat Sekjen LSM KOMPAK Reformasi Pancajihadi AL Panji sangat menyayangkan kinerja kejaksaan Negeri Karawang, Harusnya kasus ini tentunya tidak akan muncul bila jaksa proaktif menindak sang penyuap sejak dari dulu. Walaupun kasus ini dinilai sudah agak lama ini tidak ada alasan untuk tidak menindaklanjutinya.

Justru masyarakat akan bertanya tanya kenapa kasus ini terjadi seperti tebang pilih dan semacam ada perlindungan apalagi Jimmy ini dikenal sebagai tokoh politik maka jangan heran kalau ada asumsi di masyarakat mempertanyakan profesionalisme jaksa dan sepertinya jaksa bermain politik melindungi politisi. Kalau ada anggapan Jejen memunculkan kasus ini berindikasi politik justru saya berpendapat lain justru jaksalah yang bermain politik tidak serta merta menangani kasus Jimmy malah seperti melindunginya padahal kasus ini terjadi tahun 2009. Jadi jelas jaksa bermain politik.

Catatan : Supriadi adalah praktisi hukum tinggal di Kampung Sawah Jaya Kerta Karawang, dan berkantor di Kantor Pengacara Supriadi & Rekan yang beralamat Di Pertokoan Tunas Dharma Fly Over Karawang Barat. Selama beracara di Karawang kasus yang sangat menonjol adalah memenangkan Praperadilan Kepala Desa Asep Kadarusman melawan Polres Karawang. dan Memenangkan sebagian gugatan ke KPU Karawang terkait Plt. Bupati Cellica Nurachadiana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here