Kinerja Yang Buruk, Puluhan Ribu Perkara Raib di Kepolisian

0
464

JAKARTA – Zonadinamika.com. Buruknya kinerja kepolisian di mata rakyat selama ini, membuat sejumlah pihak memintah, perlunya reformasi total di badan kepolisian RI.

Sebuah LBH Jakarta bersama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) membeberkan hasil penelitian terkait pelaksanaan prapenuntutan perkara periode 2012 sampai 2014.

Hasilnya, ada terdapat 255.618 perkara dari total kurang lebih 645.780 perkara yang disidik oleh penyidik kepolisian, yang penyidikannya tidak diberitahukan kepada penuntut umum.

“Ratusan ribu perkara yang disidik tanpa diberitahukan kepada penuntut umum dapat diartikan sebagai perkara yang disidik tanpa adanya transparansi, check and balance, dan pengawasan dari penuntut umum,” kata pengacara publik LBH Jakarta, Ichsan Zikry, Kamis (21/7).

Menurutnya, tanpa adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), tentunya penyidikan akan kehilangan pengawasan dari penuntut umum.

Di satu sisi, penyidikan tanpa pengawasan tentu akan membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan seperti salah tangkap, kriminalisasi, penyiksaan korupsi peradilan hingga praktik jual-beli perkara.

“Semua ini adalah imbas dari penyidikan yang dilakukan tanpa pengawasan efektif,” ungkap Ichsan saat membuka hasil penelitian berjudul “Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara” itu.

Yang lebih mengejutkan lagi, dari hasil penelitian diketahui ada terdapat kurang lebih 44.273 perkara yang hilang dari total kurang lebih 353.000 perkara yang diterima oleh penuntut umum sepanjang 2012 sampai 2014.

Menyingkapi kondisi itu, peneliti MaPPI FHUI, Adery Ardhan menjelaskan, terjadinya kasus-kasus perkara yang raib dalam jumlah yang begitu besar adalah bukti dari tidak efektifnya pola koordinasi antara penyidik dan penuntut umum.

Adery menjelaskan, tidak adanya keterlibatan aktif penuntut umum dalam tahap penyidikan mengakibatkan seringkali adanya jurang pemisah terkait pemahaman antara penyidik dan penuntut umum. Akhirnya, berujung pada tidak mampunya penyidik memenuhi petunjuk penuntut umum atau bolak-balik berkas perkara yang berkepanjangan.

“Permasalahannya adalah, saat penyidik tidak mampu memenuhi petunjuk JPU, penyidik malah menggantung perkara tersebut. Seharusnya, apabila memang tidak bisa memenuhi petunjuk JPU, penyidik harus fair untuk menghentikan perkara,” kata Adery.

Dari temuan hasil penelitian tersebut, setidaknya diperoleh gambaran bahwa mekanisme prapenuntutan, atau mekanisme koordinasi penyidik dan penuntut umum masih belum efektif.

Hal ini tergambar dari pelanggaran kewajiban pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum yang terjadi dalam jumlah yang sangat masif, dan begitu banyaknya jumlah perkara-perkara yang hilang.

Ke depannya, diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan perbaikan pola hubungan penyidik dan penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. (AN/SP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here