Terkait Dugaan Korupsi, KPK Datangi Kantor Bina Marga Karawang

0
1850

KARAWANG,Zonadinamika.com.Gerak cepat akan reaksi Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) dalam menanggapi laporan sejumlah lembaga, terkait dugaan pelangggaran yang berindikasi pada tindak pinada korupsi yang di perankan oleh Kadis Bina Marga dan Pengairan Karawang Jawa Barat, Acep Jamhuri.

Tidak banyak yang tahu, bahwa KPK sudah mulai nyusup ke kantor Dinas Marga, 14 April pecan lalu, Tiga orang penyidik dari KPK sudah melakukan pemantaun langsung ke Marka proyek tersebut.

“Pihak KPK pada kamis 14 April lalu, KPK sudah mendatangi kantor Bina Marga dan sebelum melaju ke kantor tersebut, penyidik KPK terlebih dahulu ke kantor kejaksaan, saya di minta mengantar mereka (penyidik KPK-red) ke Bina Marga, bersama petugas dari Polres Karawang dan saat itu, kami tidak diperbolehkan ikut ke dalam, kami hanya di suruh nunggu di luar, dan pihak KPK masuk, bak gaya wartawan biasa, sehingga tidak banyak orang curiga”. Kata salah seorang Jaksa di lingkungan kejari Karawang pada Zonadinamika.com.

Untuk di ketahui, berawal langkah hukum yang di tempuh oleh 15 Asosiasi Jasa Konstruksi barang / Jasa, se Kabupaten Karawang, yang tergabung dalam Komunitas yang merupakan perwakilannya, melaporkan Kepala Dinas Bina Marga ke KPK, diantaranya adalah, Asosiasi Gapensi, Gapeknas, Askumindo, Garansi, Aspeknas, Komunitas Pemborong Karawang (KPK) dan, Gapeknas.

Para pekarya dalam Kontruksi ini melaporkan dinas Bina Marga dan Pengairan kepada KPK, berdasarkan surat laporan nomor 56/200, KPK, pada tanggal 08/04 2016 yang diterima oleh Deputi bidang penindakan tindak pidana korupsi, yang ditanda tangani oleh Lala, di jalan Rasuna Said Kav C.1 Jakarta.

Adapun dasar hukum laparan tersebut yaitu mengacu kepada peraturan Presiden RI, nomor 4 tahun 2015, juga telah diatur dalam penggunaan anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan / atau anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD). Diantaranya termasuk kemitraan antara dinas terkait dengan Asosiasi Jasa Konstruksi, yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.

Dengan demikian, kini keenam Asosiasi menuntut haknya untuk mendapat paket pekerjaan barang dan jasa, yang ada di lingkungan dinas Bina Marga dan Pengairan. Sedangkan, paket pekerjaan yang sudah digelar (Lelang) melalui Layanan Pekerjaan Sistem Elektronik (LPSE) tahun anggaran 2016, sudah mencapai kurang lebih sekitar 160 paket pekerjaan. Betul memang LPSE itu normatif, tapi secara tehnik diduga bisa saja itu ada permainan,” ujar Oya.

Menurut Oya Sanjaya Bachtiar Ir,M Hun, Ketua Asosiasi KPK, yang didampingi H. Tatas Kusnadi ketua Gapensi, Arsanul Tanjung, dan H. Dudung Abdul Kohar, kepada BINTANGNEWS.com mengatakan,” H, Acep Jamhuri kepala dinas Bina Marga dan Pengairan Karawang, diduga telah menyalahi wewnangnya dengan tidak transparansi public yang pada akhirnya dapat menghabat kebijakan Bupati.

Masih menurut Oya,” benar saya telah melaporkan Acep Jamhuri, Kadin Bina Marga Itu kepada KPK, karena diduga Kadin BM itu telah banyak melakukan beberapa Pelanggaran secara hukum, diantara adalah:

1 Melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalah gunakan kewenangan, karena jabatan/kedudukannya untuk memperkaya diri yang Merugikan keuangan Negara (ps.2 ps.3 UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme).
2 Melakukan penggelapan dalam jabatan (ps8, ps9, ps 10, UU No. 20/2001)
3 Melakukan pemerasan dalam jabatan ( UU No. 28/1999)
4 Melakukan tindak pidana yang terkait dengan pemborongan ( UU No. 18/1999)
5 Melakukan geratifikasi ( pasal 12B dan Pasal 12C UU No.20 tahun 2001)
6 Merusak tatanan, etika dan norma birokrasi (UU No. 28/1999)
7 Menciptakan ketidak-percayaan ( dis-trust) public atas layanan pemerintah ( UU No. 37/2008 tentang Ombudsman RI), serta.
8 Merusak Transparansi persaingan usaha yang sehat ( ps.22 UU No.5/1999 tentang Persaingan usaha yang sehat),” ujar Oya Sanjaya.
(zd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here