FPPA Belu Latih Kader Untuk Tanggap Terhadap Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak.

0
471

ATAMBUA-Zonadinamika.com, Forum Peduli Perempuan dan Anak (FPPA) menggelar Pelatihan Tentang Sistem Peradilan Terpadu dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan mengajak masyarakat untuk melindungi perempuam dan anak terhadap tindakan hukum yang menjeratnya dengan jalan Sistem Peradilan yang benar.

Kegiatan yang berlangsung Jumat, 21/8/15 di Aula Hotel Paradiso Atambua ini, berjumlah sebanyak 70 peserta sesuai daftar hadir yang dibuat, juga menghadirkan segenap elemen yang ada di Kabupaten Belu diantaranya Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, serta Institusi terkait.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Atambua, Mohammad Anam, SH kepada Media mengungkapkan bahwa dalam peradilan pidana itu sendiri, kekhususannya pada tingkat proses tahapan dan aturan untuk melakukan upaya diversi, diversi disini adalah pengalihan, proses penyelesaian diluar pengadilan. Berikutnya ada restorative justice, disitu ada pemulihan keadaan kepentingan anak seperti semula.

“Upaya diversi yang dilakukan kejaksaan yaitu telah diselesaikan 3 perkara dan langsung kita buat berita acara dirversinya untuk dimintakan penetapan ke pengadilan sehingga bisa dilakukan hasil atas permusyawaratan disversi itu, ke lembaga pemasyarakatan dalam hal ini sebagai pemantau kemasyarakatan. supaya hasil musyawarah disversi itu bisa terlaksana pada tingkatan dilapangan oleh kedua belah pihak tadi,” Jelas Dia.

Menurutnya hal ini bisa menurunkan tingkat jeratan hukum kepada anak itu sendiri, dari filosofi sistem peradilan anak itu sendiri adalah upaya melakukan tindakan terbaik bagi masa depan anak, dan anak sendiri rentan terhadap perubahan-perubahan yang bisa kedepannya menjadi makin jahat dan apabila penerapan proses sistem peradilan anak ini bisa berjalan terus menerus dan tidak ada kendala, maka anak itu secara masa depan dan regenerasi bangsa ini lebih baik.

“Undang-Undang Peradilan Anak ini dibuat sesuai dengan nomenklaturnya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang ini baru berlaku sejak 2014. Mungkin sarana dan prasarananya dan sistem penanganannya sendiri mungkin setiap institusi masih memerlukan penyesuaian,” Katanya.

Lanjut Dia, Jadi saya harapkan kedepan antar Integrative Justice System ini antara lembaga yang terkait bisa bekerjasama dengan baik.
Jua peserta dapat memahami proses-proses apabila dimasyarakat peserta dapat mengetahui bagaimana proses perlindungan anak sendiri itu bisa diterapkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak itu untuk mencari solusi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga peserta juga bisa mengerti sistem peradilan anak ini lebih ditekankan pada musyawarah dan hasilnya adalah diversi.

“Sampai bulan agustus 2015 itu sendiri untuk diversi ada 3 perkara, untuk pelanggaran terhadap hak anak itu minimal kurungannya diatas tujuh tahun, itu bisa dikaitkan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 sendiri mengenai perlindungan anak bahwa mengenai persetubuhan terhadap anak, itu ancamannya diatas tujuh tahun sampai 15 tahun itu dilakukan penyelesaian didalam pengadilan,” Ungkapnya.

Suster Seisilia, Ssps, Ketua FPPA Kabupaten Belu, menyatakan bahwa upaya dari FPPA yaitu menegakkan keadilan bagi perempuan dan anak-anak baik sebagai korban dan pelaku itu punya hak untuk dilindungi.

“Sebetulnya undang-undang ini sudah ada, cuma pelaksanaanya kurang, itu yang menyebabkan kekerasan tetap terjadi, jadi harus ditegakkan,” Kata Sesilia.

Selain itu, dengan kami memberi kegiatan ini, supaya masyarakat juga tahu bahwa ada sistem peradilan pidana terpadu ada sistem peradilan pidana anak sehingga mereka bisa melindungi anak-anak mereka dengan sistem yang ada.

Pihaknya juga sudah mempraktekkan dua kali di Kecamatan Kakuluk Mesak, dimana anak sebagai pelaku kami selesaikan dengan Kepala Desa dengan Kepala Dusun dengan Tua Adat dengan orang tua kedua belah pihak, karena anak itu sebaiknya jangan dimasukkan ke penjara, karena anak ini mereka nanti akan mengalami trauma sebab masih kecil.

“Lalu kalau mereka masuk penjara, juga disini tidak ada penjara anak juga, yang ada hanya di Kupang, dicampur lagi dengan Penjara Dewasa mereka tambah lagi dan tidak baik karena pergaulannya dengan orang-orang dewasa banyak napi yang pengalamannya tidak baik, jelas anak semakin trauma,” Tegasnya.

Kemudian, lanjut Sesilia Kalau anak dibawa ke penjara di kupang itu agak kesulitan, karena sebagai anak yang masuk penjara, orang tua juga harus mengunjungi dan jaraknya sangat jauh. Jadi dengan banyak pertimbangan juga, selain itu kami bersyukur karena ada sistem peradilan pidana anak serta peradilan pidana terpadu ini, Pihaknya dari FPPA akan terus mengadakan sosialisasi dan disini yang kami latih ada 70 orang, kami berharap dari mereka yang sudah dilatih dapat mensosialisasikan ke masyarakat lain.

“Untuk rekomendasi menyangkut usulan-usulan saat kegiatan ini, nantinya kami minta dari semua peserta dan pihak-pihak yang hadir dari beberapa unsur diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat,” Sergah Dia.

Setelah kegiatan ini, saya akan ke Kupang dalam rangka memperjuangkan Gender Budgetting di kantor DPRD Provinsi NTT.

Solusi yang diambil untuk anak dan perempuan yang terkena dampak hukum yang memberatkan dia, kami mendampingi, dan memberi konselling serta berusaha supaya mereka jangan sampai ke penjara.
Selain sidang dipengadilan dan Mediasi, tapi juga harus gunakan cara sistem peradilan untuk mengurangi dampak psikologis terhadap anak.

“Kami ke provinsi untuk memperjuangkan anggaran yang akan digunakan buat kegiatan kemanusiaan terhadap perempuan dan anak. Sebab di tiap Desa masih membutuhkan bimbingan mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan masyarakat sangat antusias terhadap kegiatan ini karena bernunasa positif,” Pungkasnya. (NF).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here