Biaya Izin Gelper Terselubung ,Ketua DPRD Kota Batam Minta Transparan ,Dan Penegakan Perda Gelper

0
883

55JudiBATAM-Zonadinamika.com. Permainan ketangkasan jenis gelper  kembali di buka di kota Batam secara menyeluruh,bahkan hampir di setiap lokasi seperti di ruko,Mall,bahkan di pasar induk di operasikan mengatas namakan telah memliki izin dari Dinas BPM kota Batam.Meski demikian bukanlah suatu adanya  jaminan hukum permainan gelper bisa bertahan lama.

Banyak pengusaha menuding Pemko Batam tidak bertanggung jawab atas penerbitan dan pengawasan perizinan yang di terbitkannya sehingga mempengaruhi dunia usaha hiburan di Batam selalu buka-tutup.

Ada apa di kantor Dinas BPM kota Batam prihal pengurusan biaya  perizinan sampai saat ini masih di rahasiakan bahkan standarisasi mesin gelper yang bisa di operasikan seakan-akan tidak memiliki payung hukum sehingga akan merugikan para pengusaha di Batam yang kerap di tutup oleh aparat gabungan pada saat operasi  razia penertiban.

Nuryanto Ketua DPRD kota Batam pada hari senin tanggal 27juli 2015 saat di konfirmasi media ini menjelaskan “Sebenarnya ada izin gelper sesuai dengan perda pariwisata,perda 17/2001di revisi nomor 3/2003 yang mengatur tentang gelper.

Terkait buka tutup hal tersebut selamanya ini ,saya melihat ketidak konsistenan pemko Batam dalam melaksanakan perda tersebut.Sehingga pengawasannya tidak maksimal banyak penyimpangan izin.Tapi penindakan hukum harusnya yang obyektif,yang salah menyimpang baru di tindahkan sesuai aturan tidak bisa di samaratakan lantas semua di tutup.Jadi terkesan pemko Batam tidak memberikan kepastian hukum yang akan merugikan dunia investasi di Batam.

Prihal adanya informasi mahalnya biaya pengurusan izin gelper hal tersebut di perda biaya di atur melalui SK Walikota Batam .bisa kita melihat pendapatan daerah (PAD) dari izin gelper berapa ? Maka perlu keterbukaan pemko Batam terkait perizinan standar gimana ? berapa lama ,berapa duitnya ?persyaratan apa  ? bisa saja kita revisi biar jelas ,menurut saya sudah waktunya pemko Batam berubah. DPRD kota Batam sudah beberapa kali meminta kepada pemko Batam agar terkait perizinan di lakukan dengan terbuka …terkait dengan hal izin gelper.

Dengan adanya undang-undang keterbukaan dan ketransparanan dalam pelayanan publik harus tidak ada alasan lagi untuk tidak melaksanakannya.Kalau sekarang mereka masih tertutup ini menjadi masalah kita bersama .Maka kemarin di dalam pokok-pokok pikiran DPRD kota Batam kita minta perizinan dan pungutan pajak daerah di lakukan dengan sistem online agar semua pihak bisa mengakses.Mungkin dengan sistem ini secara tidak langsung akan mengubah mental kita bersama,jelasnya.

Dari informasi yang di himpun media ini di lapangan di sinyalir berbagai pungutan mengalir untuk menerbitkan domisili izin usaha yang di keluarkan RT/RW setempat di kenakan Rp.5.000.000,-di tingkat kelurahan mencapai Rp.10.000.000,-bahkan ketingkat kecamatan di kenakan biaya Rp.20.000.000,-.

Sementara untuk pengurusan izin gelper di kantor BPM kota Batam dengan sistem prosedur di peroleh informasi di kenakan biaya pungutan/satu izin mencapai Rp.80.000.000,- sampai Rp.100.000.000,-belum lagi sistem pengurusan izin yang tidak memenuhi prosedur atau sistem tembak /kilat di kantor BPM kota Batam di peroleh informasi di kenakan biaya dua kali lipat.

Hingga berita ini di muat ,pejabat di Dinas BPM kota Batam sampai saat ini belum bersedia di konfirmasi ,bahkan di hubungi melalui ponsel selulernya tidak ada jawaban.Lalu benarkah Mulai dari tingkat RT/RW ,Lurah dan Camat bahkan Dinas BPM kota Batam melakukan  pungutan terkait pengurusan izin gelanggang permainan ketangkasan jenis gelper nilainya kian begitu besar .(SS.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here