Jonan : Urus Izinya Pemblokiran Di Cabut

0
483

Jakarta -Zona dinamika.com. Permintaan pemblokiran aplikasi Uber dan Grab Car kepada Menteri Komunikasi dan Informatika punya tujuan edukatif. Permintaan pemblokiran itu agar pengusaha yang menjalankan bisnis transportasi berbasis online mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini jelas di akui Menteri Perhubungan Ignasius Jonan

“Wacana pemblokiran agar pengusaha Grab atau Uber itu harus urus izinnya. Ya Kalau tidak kita blokir izin nya tutur Jonan dalam wawancara kepada para awak media di jkarta Senin 14 Maret 2016.

“Lebih lanjut Jonan memberikan sinyal, pemblokiran aplikasi itu hanya bersifat sementara. Jika izin telah diurus serta diselesaikan, maka pemblokiran bisa dicabut lagi. Jonan mengakui hari ini ia telah mengirimkan dua surat, pertama kepada Presiden Jokowi dan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara. Surat ke Jokowi berisi penjelasan duduk persoalan usulan pemblokiran sedangkan surat kepada Menkominfo untuk meminta kementerian itu memblokir aplikasi Uber dan Grab Car.

Jonan yang juga Mantan Direktur PT KAI itu menjelaskan sesuai aturan, “Semua sarana transportasi umum harus terdaftar, lulus uji KIR. Itu jadi syarat mutlak , tujuan nya agar sarana transportasi itu bisa dipantau untuk memastikan kenyamanan bagi pelanggan atau pengguna.

Lebih tegas lagi Jonan sampaikan ,pada dasarnya tak mempermasalahkan keberadaan aplikasi. Bahkan Jonan, mengakui adanya aplikasi transportasi itu justru memberikan efisiensi operasional.

“Tambah Jonan Permasalahannya, sarana (transportasi umum) itu harus terdaftar. Plat hitam harus di-KIR, untuk keselamatan. Jadi tak menghambat, ini harus diurus, karena (sarana) yang lainnya juga diurus,” Ucap nya.

Lebih Jelasnya sebelumnya Jonan menilai operasi Uber dan Grab Car melanggar beberapa aturan di antaranya, melanggar pasal 138 ayat 3 UU Nomor 22 tahun 2009 dengan poin angkutan umum dan atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

“Pelanggaran terhadap pasal 139 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Liintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan penyediaaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau badan hukum lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Dalam suratnya, kedua juga layanan tersebut juga dituding melanggar pasal 173 ayat 1 tentang Angkutan Jalan, pasal 5 ayat 2 UU nomor 25 tahun 2007, Kepres Nomor 90 tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing tandasnya. (An)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here