Padang Pariaman-Zonadinamikanews.com,-Aksi oknum berlabel pendidik di SMPN 1 Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, diduga keras lakukan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun ajaran 2022.

Bahkan oknum tersebut di tuding telah melaporkan LPJ dana BOS dengan penuh rekayasa, guna menutupi permainan kotornya.Dalam laporan pertanggungjawaban dana BOS tersebut sarat dengan modus Mark up bahkan di sebut ada yang fiktif.

Dugaan korupsi di SMPN 1 Batang Anai, yang beralamat di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat , juga di bocorkan oleh sala seorang sumber di lingkungan sekolah.

Kepada media ini mengatakan, bahwa dugaan korupsi yang paling menonjol dalam alokasi dan BOS tersebut ada di kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana tahap I Rp. 55.582.000 + Tahap II Rp. 16.717.000 + Tahap III Rp.116.893.900, disebut kegiatan ini nyaris fiktif karena fakta di lapangan bertolak belakang besaran anggaran.

Sumber mengatakan dugaan praktek Mark up dana BOS tersebut, terindikasi kuat pada Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran Tahap I Rp. 16.955.550, Tahap III Rp. 87.477.000, Kegiatan Administrasi Sekolah Tahap I Rp. 20.067.500, + Tahap II Rp. 29.875.000, + Tahap III Rp. 159.200.882 , Pemeliharaan sarana dan prasarana tahap I Rp. 55.582.000 + Tahap II Rp. 16.717.000 + Tahap III Rp.116.893.900, Pembayaran honor Tahap I Rp. 36.600.000 + Tahap II Rp. 117.080.000 Tahap III Rp. 82.280.000, Kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler Tahap III Rp. 29.847.000, Kegiatan pengembangan perpustakaan Tahap II Rp. 29.875.000.

Angka-angka ini benar di luar pemikiran akal sehat, sebab angka tersebut tidak sesuai fakta dilapangan, apalagi dalam kegiatan sarana prasarana, pembayaran honor dan pengembangan perpustakaan, serta pembelian ATK.

Dengan adanya temuan dilapangan maka dilakukan konfirmasi Via WhatsApp dengan Kepala Sekolah SMPN 01 Batang Anai mengenai Mark Up dana BOS, hingga saat ini tidak ada jawaban.

“Bongkar semua pungli dan korupsi dana bos di SMPN 1 Batang Anai, dengan modus mark up anggaran, serta pemotongan sertifikasi guru”.harap sumber.

Informasi yang beredar, Ternyata kasus ini juga pernah dilaporkan ke saber pungli dan sampai ditindak lanjuti ke polres, namun ditengah jalan diduga sengaja mandek, karena salah satu guru yang lapor sudah dikondisikan, dan selama ini SPJ dan ajukan anggaran kepala sekolah sendiri yang buat bukan bendahara. (Z)