Nias Utara, ZonadinamikaNews.com-Aroma korupsi pada proyek strategis nasional Sistem penyediaan air minum (SPAM) makin kuat, proyek yang dikerjakan rekanan yang diduga kelas abal-abal berada di kecamatan Tuhemberua, kabupaten Nias Utara, provinsi Sumatera Utara, masih sedang di kerjakan hingga 12/3/2019.

Dugaan praktek suap antara oknum rekanan dan pejabat terkait disinyalir tidak bisa di bantah, mengingat tidak beraninya pihak terkait memutus kontrak atas pelanggaran yang dilakukan rekanan hingga akhir kontrak pekerjaan belum tuntas, ironisnya PPK&PPTK dengan tidak berdayanya langsung mengabulkan usulan perpanajangan kontrak kerja pada rekanan.

Berdasarkan pemantauan ZonadinamikaNews. Com di lokasi, pengerjaan Pembangunan SPAM IKK PKL Provinsi Kec. Tuhemberua dengan pagu dana sebesar Rp. 2.117.831.100 (dua milyard seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah) sampai saat ini masih dikerjakan padahal sudah lewat tahun anggaran. pengerjaan pembangunan tersebut dikerjakan oleh CV.GALINDO INTI PERSADA (direk : KHAIRUDIN) A l a m a t : JL.BUNGA ESTER IV NO.7 KEL. PADANG BULAN SELAYANG II,KECAMATAN MEDAN SELAYANG, pantauan media Pengerjaan pembangunan SPAM IKK PKL PRIVINSI KEC. TUHEMBERUA TA. 2018 masih dilakukan pekerjaannya hingga maret 2019, meskipun tahun anggaran (TA) 2018 sudah berakhir.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pembangunan SPAM IKK PKL Provinsi Di Kec.Tuhemberua,kabupaten nias utara, provinsi sumatera utara, Bowofolo’o Telaumbanua, saat ditemui media diruang kerjanya mengatakan, bahwa pekerjaan pembangunan SPAM IKK PKL Provinsi Di Kec.Tuhemberua,kabupaten Nias Utara, provinsi sumatera utara itu sebenarnya sudah selesai. ” iya……. kegiatan pengerjaan pembangunan SPAM IKK PKL Provinsi Di Kec.Tuhemberua,kabupaten Nias Utara itu sudah selesai, pengerjaan pembangunan SPAM IKK PKL Provinsi tersebut mulai dikerjakan sejak bulan agustus 2018, dan selesai pengerjaan (habis kontrak) 27 desember 2018 lalu.ungkapnya

Lebih jauh bowo menjelaskan kepada media bahwa bobot fisik pengerjaan pembangunan SPAM IKK PKL Provinsi di kecamatan T8uhemberua tersebut per 31desember mencapai 72% dan nilai keuanganya 67%. Dimana pada saat itu, pihak rekanan mengajukan permohonan penambahan waktu. Dengan berbagai pertimbangan, permohonan penambahan waktu tersebut telah kita kabulkan, kita beri kesempatan kepada rekanan selama 50 hari kerja. Penambahan waktu tersebut terhitung sejak 01 januari,dan sesuai aturan dan kesepakatan, pihak rekanan dikenakan denda.jelas bowo.

Menurut bowo, terlambatnya pelaksanaan kegiatan tersebut akibat dari ulah oknum yang tidak bertanggungjawab, dimana pipa air yang telah terpasang sering dirusak.

Ada pun beberapa uraian kegiatan pada pembangunan SPAM IKK PKL Provinsi Di Kec.Tuhemberua,kabupaten nias utara dimaksud yang diubah antara lain: HU (hidran umum), telah di andendum, KU ( kran Umum), diganti dengan STOP KRAN. terkait kurang dalamnya galian pemipaan, yang seharusnya lebar galian 25×40 cm(kedalaman), kita hanya membayar kepada rekanan 20cm saja, sesuai fisik lapangan. Terkait dengan INTEK (bendungan) senbenarnya tidak ada dalam uraian kegiatan itu hanya inisiatif.

Sementara itu, Ketua DPD LSM GPN (Gerakan Peduli Nias) Sonifati Mendrofa , menyarankan kepada UPT CIPTA KARYA NIAS, untuk berani bertindak tegas dengan memutus kontrak pada kontraktor CV.GALINDO INTI PERSADA
Yang di pimpin oleh KHAIRUDIN, juga Kesalahan ini tidak hanya ada dikontraktornya saja, tetapi tim konsultan dan tim pengawasan yang lalai dalam mengawasi pembangunan SPAM IKK PKL Provinsi di kecamatan tuhemberua tersebut. “Bagian perencanaan juga harus dipertanyakan, kenapa proyek besar seperti ini terus menuai masalah proses pembangunannya,” bebernya.

“KUPT CIPTA KARYA NIAS harus berani bertindak dalam masalah ini, jangan sampai tidak ada sanksi bagi yang lalai menjalankan tugas. Dalam hal ini, PPK (Pejabat pe-megang Komitmen) dan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus bertanggungjawab juga. Kenapa bisa molor dan jauh dari target?” tambahnya.

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Disebutkan, untuk pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dibenarkan, apabila: Kebutu-han barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas be-rakhirnya kontrak, penyedia barang/jasa cidera janji dan tidak memperbaiki kelalaiannya, penyedia diyakini tidak mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun diberi waktu sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dan penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberi waktu 50 hari kalender.

Pemutusan kontrak secara sepihak tentunya dilakukan melalui prosedur atau mekanisme yang telah ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak. Dengan kata lain, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh PPK sebelum melakukan pemutusan kontrak, antara lain memberikan teguran secara tertulis dan mengenakan ketentuan tentang kontrak kritis dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh karena kelalaian penyedia.

Kemudian, jika merujuk pada Peraturan Menteri PU No. 07/ PRT/M/2011, disebutkan, bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan sepihak, baik oleh pihak penyedia atau pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pemutusan kontrak ini dapat dilakukan melalui pemberitahuan tertulis, jadi tidak harus melalui penga-dilan berdasarkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal-hal yang dapat menjadi dasar pemutusan kontrak adalah: Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (duapuluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan.@ S01

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here