Simalungun, Zona Dinamika

Terkait adanya informasi pungli di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun bulan lalu sekira tanggal 15 Desember 2018 terhadap guru PTT (Pegawai Tidak Tetap) SD dan SMP yang diduga dilakukan oleh Suranta Tarigan yang merupakan suami dari Rekkes Sembiring yang tidak lain adalah Kabid Tendik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.

Informasi perlakuan pungli tersebut diperoleh dari salah seorang guru honor (PTT) yang namanya tidak ingin terpublikasikan. Dikatakannya bahwa mereka (PTT-red) diarahkan ke alamat rumah Suranta Tarigan untuk menyampaikan uang cash yang menurut sumber sebagai upeti agar tidak dipecat.

Beberapa pejabat di Dinas tersebut memilih bungkam bahkan banyak yang mengaku tidak tahu menahu. Anehnya ketika hal tersebut dikonfirmasi, Senin (21/1/2019) kepada Lauren Tampubolon sebagai Kepala Seksi pada bidang yang dikepalai oleh Rekkes Sembiring mengatakan bahwa sudah banyak yang menanyakan hal itu. Sayangnya hingga saat ini yang bersangkutan Rekkes Sembiring tidak berkenan dikonfirmasi oleh wartawan terkait adanya dugaan pungli guru PTT sebesar Rp 1 juta / orang.

Sebelumnya ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Resman Saragih selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Sabtu (22/12/2018) lalu melalui pesan singkat (SMS) menyampaikan bahwa mengenai pengajuan usul guru PTT 2019 belum dilakukan sampai saat ini karena R.APBD 2019 belum diperdakan.

Resman juga menambahkan, “Informasi tentang adanya perlakuan pungli, tidak diketahui Dinas. Untuk itu diminta guru-guru jangan mau menghubungi siapapun selain info resmi dari dinas, sekolah atau korwil, dan jangan mau dibujuk atau diimingimingi untuk menguruskan, apalagi ada dugaan pungli tadi, karena hal itu menyalahi aturan dan hukum, terimakasih,” tulisnya dalam sms.

Ketua LSM Khatulistiwa, Demson Manurung, ST terkait informasi perlakuan pungli tersebut sangat mengecam pihak-pihak yang memanfaatkan para Honor (PTT) untuk keuntungan pribadi. Demson juga mengharapkan agar Aparat Penegak Hukum, bahkan lembaga anti rasuah (KPK) untuk segera menyelidiki dan mengusut tuntas dugaan pungli yang merupakan tindak pidana korupsi tersebut.

“Dengan jumlah honor (PTT) Dinas Pendidikan sekitar 1750 orang maka jumlah total uang yang dipungli mencapai Rp 1,7 Miliyar. Untuk itu diharapkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk segera menyelidiki dan mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut mengingat total kerugian mencapai miliaran rupiah sudah bisa merupakan ranah KPK,” ujar Demson dengan geram. (MS/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here