Karyawan PD Pasar Horas Jaya Siantar 4 Bulan Tidak Gaji

0
429

Siantar-Zonadinamika.com.Persoalan yang terjadi di tubuh Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD-PHJ) terus bermunculkan. Puluhan karyawan dari berbagai bidang tugas mendatangi kantor DPRD. Mereka meminta DPRD melalui Komisi II memberikan perhatian untuk menangani nasib mereka yang sudah tidak digaji 4 bulan.

Saat berada di kantor DPRD, karyawan mengaku bahwa alasan yang disampaikan Direktur Utama (Dirut) PD PHJ Setia Siagian bahwa terlambatnya penggajian, akibat restribusi dari para pedagang belum tertagih sepenuhnya kurang tepat. Bahkan saat di ruang Komisi II, karyawan mengungkapkan selama ini jajaran direksi PD PHJ menyampaikan data yang tidak benar. Dimana penagihan yang belum dilakukan bukan 70 persen melainkan hanya sekitar 30 persen saja.

Di mata karyawan, persoalan PD PHJ tidak lepas dari sikap kerja Walikota Hefriansyah. Untuk itu, karyawan berharap walikota tidak menganaktirikan PD PHJ agar masalah di sana tidak terjadi berulang-ulang. Sebab penggajian yang persoalan ini memunculkan masalah rumah tangga. Dimana  karyawan mengaku khawatir persoalan yang terjadi dalam rumah tangga akan terus meruncing, hingga berakhir di titik perceraian.

“Bukan karena kami berantam tetapi karena tidak dapat gaji. Kami bukan tidak mau kerja atau bukan tidak mengikuti prosedur sebagai karyawan. Tetapi apa tanggapan walikota dengan tidak digajinya kami. Tetapi selama ini selalu sabar-sabar. Tolong pak, bu, bantu agar gaji kami dibayar. Tolong sampaikan aspirasi kami ini kepada walikota, agar apa yang kami rasakan ini terselesaikan. Kami yakin hanya PD PHJ di Indonesia yang tidak dapat menggaji karyawannya. Padahal PD PHJ termasuk perusahaan daerah yang memiliki aset terkaya (aset banyak-red),” kata salah seorang karyawan, Baktiar Marbun.

Dalam rapat itu, karyawan lain seperti Simon Lingga dan Bukit Ambarita, menilai alasan yang disampaikan jajaran direksi PD PHJ terkait keterlambatan penggajian tidak masuk akal karena sumber pendapatan PD PHJ bukan hanya dari pedagang yang memiliki kios, tetapi juga dari kamar mandi umum, parkir dan beberapa objek lainnya.

Terkait tunggakan, di mata karyawan, bukan alasan yang tepat.

“Katanya ada yang menunggak sampai bertahun-tahun tetapi begitu dicek, ternyata hanya beberapa bulan,” kata karyawan.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II OW Herry Darmawan diikuti belasan karyawan yang mewakili 50 karyawan PD PHJ yang melakukan protes.

Karyawan juga menyampaikan bahwa jumlah kios yang ditangani PD PHJ mencapai 2.000 unit dengan karyawan mencapai 331 orang, ditambah 15 orang setingkat pejabat. Untuk jumlah karyawan ini, maka dibutuhkan biaya Rp463 juta per bulan. Dan masalah keterlambatan gaji tersebut dialami oleh semua karyawan.

Mendengarkan itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Hj Rini Silalahi mengatakan siap mendampingi para karyawan untuk mendapatkan hak-haknya dari pengelola manajemen PD PHJ. Apalagi belakangan ini DPRD secara intens sudah mempertanyakan masalah ini di PD PHJ, baik melalu Rapat Dengar Pendapat (RDP) juga melalu pemandangan umum. “Kita sudah pertanyakan ini kepada walikota dan Dirut PD PHJ, kenapa karyawan yang tidak gajian. Alasannya selama ini karena ada restribusi tidak terkutip dari pedagang sebanyak 70 persen,” katanya sembari berjanji akan mempertanyakan ini kembali di RPD nanti.

Mendengarkan penjelasan karyawan, yang dianggap berbanding terbalik dengan keterangan direksi PD PHJ selama ini, Hj Rini Silalahi mengaku heran. Namun untuk memastikan apa-apa saja fakta di sana, maka Komisi II DPRD berencana akan memanggil PD PHJ untuk RPD.

“Kalau memang yang belum tertagih itu hanya 30 persen maka harus ada pemeriksaan keuangan di PD PHJ,” ucapnya.

Hj Rini sempat meminta kepada Ketua Komisi II OW Herry Darmawan dan anggota lainnya agar kedepannya pengutipan restribusi kios dari pedagang dilakukan dengan sistem online yang bekerjasama dengan perbankan. Lebih tepatnya, seluruh uang tidak disimpan di kas PD PHJ.

“Kalau boleh pengutipan nanti kami sarankan tidak boleh dibuat di kas PD PHJ. Harus melalui online atau perbankan. Kalau dimasukkan ke kas nanti uangnya bisa dipakai ke mana-kemana,” katanya.

OW Herry Darmawan juga sepakat dengan Hj Rini Silalahi. Oleh karena itu, Komisi II DPRD sepakat untuk menggelar RPD dengan PD PHJ. Namun kepada karyawan tetap dimintakan untuk memasukkan surat ke lembaga DPRD untuk kegiatan RPD kedepannya. Menurut ketua Fraksi PAN ini, PD PHJ harus transparan atas masalah di sana.

“Kita butuh data berapa kios dan berapa PKL. Berapa penghasilan dari kamar mandi dan parkir. Informasinya nilainya cukup besar,” jelasnya.(metrosiantar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here