GMBI Kepung Kantor Gubernur Lampung

0
947

KALIANDA – Zonadinamika.com. Ratusan anggota LSM gerakan masyarakat bawah indonesia (GMBI) wilter Lampung turun kejalan bersama pedagang kaki lima (PKL) , aksi mereka kali ini adalah mempertanyakan pengusiran pedagang kaki lima (PKL) yang menurut mereka hanya sepihak di lapangan kantor gubernur lampung kamis pagi.(21/07) kemarin.

Masa bergerak dari titik kumpul dilapangan pkor Way Halim depan gedung sumpah pemuda way halim. Masa bergerak sekitar jam 10.00 menuju kantor gubernur lampung, masa tergabung dari pedagang kaki lima (PKL) dan dihadiri beberapa distrik yang ada di provvinsi Lampung , distrik lampung selatan, distrik bandar lampung, distrik pesawaran , distrik lampung utara, distrik tanggamus , distrik pring sewu dan kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang ada di beberapa distrik dilampung.

Ali, M.H ketua wilter Lampung dalam orasinya menyampaikan, pengusiran yang dilakukan itu seolah – olah hanya sepihak saja dan pemerintah provinsi sendiri tidak memberikan solusi atau jalan yang terbaik untuk para pedagang PKL, malah para PKL harus berdagang di pinggiran jalan. itu sangat membahayakan dan mengggang arus jalan dan kepentingan umum, imbuhnya.

Lanjutnya, di era pemerintaha yang lama para pedang tidak pernah ada masalah dan di kepemimpina gubernur M. RIDO FIKARDO ini mereka merasakan kebijakan yang sangat tidak adil bagi para pedagang kaki lima (PKL) dan pedaqgang kaki lima juga dalam berdagang mereka selalu menjaga kebersihan lingkungan setempat tutup ali dalam orasinya.

Sementar itu Angga humas GMBI wilter lampung, yang juga mantan Ketum Himals (himpunan mahasiswa lampung selatan ) menyampaikan dalam orasinya dia siap berjuang bersama – sama GMBI untuk membela masyarakat bawah yang selalu jadi korban kebijakan yang tidak adil. Dia juga mengecam perbuatan yang dilakukan pemprop lampung dalam hal ini oleh satpol PP provinsi Lampung.

“Kalian hari ini bicara tentang perda, tentang keindah kota, tentang peraturan, tetapi tidak kah kalian melihat diluaran sana banyak sekiali pemodal pemodal asing bebas melanggar perda , tetapi mengapa aturan hanya tajam kepada rakyat kecil kepada pedagang kaki lima dan tumpul bagi mereka yang punya modal, tutupnya.

Sementara itu dari pihak kantor gubernur langsung menanggapi dalam hal ini diwakili oleh staf dikantor gubernur dah lima perwakilan dari PKL dan GMBI dipersilakan masuk untuk mencari solusi yang terbaik bagi pedang kali lima (PKL) dan pihak pemprom berjanji memberikan jalan terbaik beri kami waktu lima hari ungkap salah seorang perwakilan pemprop.

Terpisah M. UDI sekwil wilter lampung menyampaikan jika memang pemerintah pemprop lampung tidak memberikan jalan dan solusi terbaik maka kami akan kembali melakukan unjuk rasa kembali dengan jumlah masa yang lebih besar lagi, kami meminta kepada pemerintah agar pedagang kaki lima bisa kembali berjualan dilapangan gubernur seperti biasa dan sat pol pp tidak mengusir PKL lagi tutup UDI dengah nada penuh tuntutan. (ag)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here