Solidaritas Wartawan Gelar Demo Di Kantor DPRD Samosir

0
745

Samosir,Zonadinamika.com. Sejumlah wartawan se-Kabupaten Samosir, akhirnya menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kabupaten Samosir, di Pangururan, Senin, (22/2).

Aksi demo damai ini sebagai bentuk protes atas pernyataan Ketua DPRD Samosir yang dimuat di Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) halaman 6 pada Kamis ,11 Februari 2016 bahwa wartawan atau pers tidak dapat mencampuri, menanyakan bahkan mengetahui perjalanan dinas atau kegiatan DPRD lainnya.

Dalam aksi damai itu para wartawan menyuarakan agar Ketua DPRD Samosir sebagai pejabat publik memahami UU No 40 tahun 1999 tentang Pers dan juga kode etik jurnalis, memahami UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP No 61 tahun 2010 tentang Pejabat Pemberi Informasi Publik.

Dalam orasinya, Tetty Naibaho mengatakan, pernyataan Ketua DPRD Samosir, Rismawati Simarmata, tidak mencerminkan azas transparansi sebagaimana amanah yang termaktub dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Siapapun warga Negara Indonesia berhak untuk menanyakan anggaran, karena anggaran Negara/APBD Kabupaten Samosir adalah uang rakyat,” teriak Tetty.
Seusai berorasi, solidaritas wartawan berniat menemui Badan Kehormatan DPRD (BKD) Samosir untuk menyerahkan surat tuntutan.

Namun karena para anggota BKD sedang ada tugas luar, mereka akhirnya diterima langsung oleh Ketua DPRD Samosir, Rismawati Simarmata, bersama beberapa anggota DPRD, yakni Megianto Sinaga, Hendrik Naibaho, Nasib Simbolon, Junjungan Situmorang, dan Sekretaris Dewan (Sekwan), Marsinta Sitanggang, di ruang Komisi I.

Saat perwakilan wartawan mempertanyakan kebenaran pernyataan Ketua DPRD Samosir, Rismawati Simarmata, ia justru tidak memberi jawaban malah meminta agar wartawan yang menulis berita tersebut dihadirkan dan menjelaskan duduk permasalahan.

Dian Sinaga, salah seorang wartawan mengatakan bahwa pertemuan tersebut bukan untuk mengadili atau mencari pembenaran.
“Benar tidaknya pernyataan Rismawati Simarmata, bukan malah untuk mengadili penulisnya. Karena hingga detik ini setelah seminggu pemberitaan tersebut, ia tidak memberikan hak jawab atau hak koreksi atas pemberitaan itu,” terang Dian.

Sementara wartawan yang lain, Jabarang Simbolon, menjelaskan bahwa solidaritas wartawan akan melayangkan surat ke pihak BKD dan secepatnya memproses Ketua DPRD Samosir.

Karena dalam kode etik DPRD Samosir tidak ada disebutkan bahwa pers tidak bisa dikonfirmasi tentang dana perjalanan dinas DPRD Samosir. Bahkan tidak ada regulasi yang melarang wartawan untuk konfirmasi terkait anggaran perjalanan dinas DPRD Samosir.

Marsinta Sitanggang menyampaikan bahwa anggota BKD Samosir lagi perjalanan dinas mengikuti musrenbang desa di Dapil II, kemungkinan paling bisa hadir sore hari.
Para wartawan bersedia menunggu BKD terhormat hingga pukul 15.30 WIB di halaman DPRD Samosir.

Namun sangat disayangkan para anggota BKD tak kunjung datang, sehingga kemudian tuntutan wartawan disampaikan ke Marsinta Sitanggang selaku Sekretaris BKD.
Selanjutnya para pekerja media ini menuju ke Mapolres Samosir menyampaikan laporan pengaduan informasi, dugaan penyelewengan perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Samosir tahun anggaran 2014 – 2015 yang menyalahi aturan dan tidak sesuai peruntukannya yang langsung diterima oleh Kanit Tipikor Martin Aritonang. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here