Kurni Matin di Copot Sebagai Sekda Banten

0
469

SERANG,Zonadinamika.com – Langkah Gubernur Banten, Rano Karno, mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Kurdi Matin, yang saat ini sedang menunggu turunnya Keputusan Presiden (Keppres), merupakan langkah gegabah dan dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Keppres tentang pencopotan Sekda Banten tersebut nantinya akan rawan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kalau tidak didahului dengan kajian yang matang dan komprehensif.

“Sekda Banten Kurdi Matin merupakan produk UU ASN. Kurdi Matin dipilih berdasarkan hasil lelang jabatan atau seleksi secara terbuka dan kompetitif sebagaimana amanat UU ASN. Dalam UU ASN itu sudah diatur mekanisme dan prosedur untuk mengganti seorang pejabat pimpinan tinggi (Sekda). Kalau sampai nanti, Keppres soal pemberhentian sekda Banten itu digugat di PTUN, maka ini merupakan tamparan keras buat presiden. Karena itu, kami meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan menteri Sekretaris Negara (mensesneg) untuk mengkaji kembali rekomendasi dari Gubernur Banten Rano Karno terkait pemberhentian sekda Banten secara hati-hati dan matang,” ujar Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada, kepada SP, Kamis (27/8).

Suhada menjelaskan, dalam UU ASN khususnya pada Pasal 116 Ayat (1) ditegaskan, bahwa pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama dua tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.

Selanjut dalam Ayat (2) ditegaskan bahwa penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum dua tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan presiden.

“Ayat dua itu diterapkan jika pelanggaran peraturan dan perundang-undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi itu memang ada dan jelas. Namun, persoalannya, pelanggaran yang dilakukan Sekda Banten Kurdi Matin itu apa? Hal ini harus dikaji secara matang. Sekda Banten Kurdi Matin dilantik 9 Januari 2015, dan belum mencapai setahun,” ujar Suhada.

Lebih lanjut, Suhada menjelaskan, terkait kinerja, dalam UU ASN khususnya pada Pasal 118 Ayat (2) dikatakan bahwa pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu satu tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan enam bulan untuk memperbaiki kinerjanya.

“Ini negara hukum. Semua kebijakan harus berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku. Bukankah nanti akan memalukan, jika presiden digugat di PTUN hanya karena mengeluarkan Keppres tanpa melalui kajian yang matang? Karena itu, Gubernur Banten Rano Karno harus konsisten menerapkan UU ASN tersebut,” tegasnya.

Menurut Suhada, kalau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Sekda Kurdi Matin, karena video yang diunggah ke Youtube, di mana di dalamnya berisi pernyataan Kurdi Matin soal rampok APBD, mungkin perlu dikaji lagi lebih mendalam.

“Dalam video tersebut berisi penggalan atau potongan kalimat dari sebuah konteks pembiacaraan yang tidak mudah untuk disimpulkan. Kasus video tersebut sedang ditangani Polda Banten, dan sudah memiliki satu orang tersangka. Kita tentu tetap me