Ada Apa Dengan PUPR?Lahan Tidak Cukup, Pembangunan Gedung Dipaksakan

0
157

Bekasi-ZonadinamikaNews.com.LSM
Garda-P3ER berharap, Kajari baru mampu bertangan besi pada koruptor.dan menyikat Pejabat Pembuat Komitmen berupaya akali kebobrokan dengan metode CCO agar kesalahan fatal yang bernuansa faktor kebiasaan itu dapat tertutupi.

Menurut Maruli upaya tipu muslihat PUPR tersebut dilakukan karena luas bangunan sarana kesehatan berlantai 3 yang dilelangkan itu tidak sesuai dengan luas lahan tanah sebagai rencana tempat berdirinya sarana kesehatan yang akan dibangun itu, kebutuhan lahan sesuai gambar dilelang seluas 15 m x 14 m persegi sementara luas lahan tanah dilokasi rencana bangunan hanya sekitar 13 m x 9 m.

Hal tersebut diketahui Maruli karena melihat pihak pelaksana mengangkut kembali peralatannya yang sebelumnya telah dipersiapkan dilokasi kerja, kejadian itu bermula setelah pekerja mengukur luas lahan untuk menentukan titik galian pondasi bangunan yang ternyata tidak sesuai kebutuhan luas gedung yang akan dikerjakan berdasarkan isi perjanjian kontrak no. 602.3/F121-355/SPP/BGN/DPUPR/2019 dengan jadwal pekerjaan mulai tgl 20 September hingga 18 Desember 2019.

Pihak pengguna bangunan pun merasa bingung dengan kejadian tersebut namun tidak mau berkomentar saat dimintai pendapatnya. Kemudian pada akhir bulan Oktober pihak kontraktor pun kembali mengerjakan bangunan sesuai dengan luas lahan yang ada namun para pekerja dilokasi tidak tau perihal tersebut dan mengarahkan agar bertanya pada pemborong.

Maruli pun merasa heran mengapa pihak PUPR memaksakan diri untuk melanjutkan pembangunan itu sementara sudah sangat jelas persoalannya. Maruli juga memaparkan bahwa pembangunan sarana gedung kesehatan itu tentunya berdasarkan kebutuhan yang sebelumnya telah disepakati dan direncanakan, apalagi kegiatan itu melalui proses lelang sehingga kebutuhan bangunan melibatkan perhitungan jasa konsultan yang berdasarkan pengukuran luas lahan dan gambar perencanaan teknis sebelum dilelangkan harus disetujui oleh kasi perencanaan teknis dan arsitektur pada PUPR.

Kewenangan melakukan perubahan kontrak seperti CCO merupakan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Bangunan Negara di PUPR. Pihak PUPR nampaknya tidak menyadari bahwa metode CCO pada persoalan tersebut secara nyata telah memberikan bukti dan membuka tabir adanya aib perilaku koruptif di dinas PUPR dan patut diduga terjadi mulai dari perencanaan hingga dimungkinkan sampai pada tahap penetapan pemenang lelang (termasuk pada jasa konsultan).

Hal itu terlihat dan didukung dari beberapa kegiatan lainya dimana pada saat mau dimulainya pekerjaan pembangunan muncul ketidaksesuaian kondisi kebutuhan dengan fisik gedung yang akan dibangun, misalnya kebutuhan ruang IGD pada gedung Puskesmas Rawat Inap Sukatenang harusnya ditempatkan dibagian depan gedung namun dalam gambar terletak dibagian belakang sehingga harus dilakukan perubahan, persoalan lain juga terdapat pada pembangunan gedung Puskesmas Rawat Inap Tambelang.

Ketika hal tersebut mau diklarifikasi ke PUPR, Benny S pejabat Kabid Bangunan Negara maupun Agusta Danny kasi Perencanaan Teknis dan Arsitektur tidak pernah ada ditempat. Maruli berjanji akan melaporkan sejumlah temuan yang memiliki potensi kerugian negara atas indikasi korupsi pada pembangunan sejumlah sarana gedung kesehatan, dan berharap Kejari baru dapat bertangan besi terhadap koruptor dan menunjukkan kinerjanya degan menindaklanjuti laporan masyarakat.(swr}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here