Aroma Korupsi Alokasi DD di Desa Aramia Aceh Timur

0
128

Aceh Timur-ZonadinamikaNews.com.Aroma tidak sedap atau dugaan korupsi rawan terjadi pada pengalokasian Dana Desa di Desa Aramia Aceh Timur, hal itu akibat tidak bersedianya sang kades untuk terbuka pada publik.

Kades desa Aramia dinilai tidak Transparan Pengunaan ADD, Masyarakat pertanyakan laporannya ungkapnya pada Ormas LAKI ( Laskar Anti Korupsi Indonesia).Masyarakat menilai, Anggaran yang dikelola langsung oleh kepala desa banyak menimbulkan masalah dan konflik di internal Pemerintahan desa.

Anggaran yang turun ke desa dan dikelola langsung oleh pihak kepala Desa Aramia. “Memang sangat Besar, Mulai dari Alokasi Dana Desa, (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten dan di tambah Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN”.kata warga.

Akibatnya Konflik ini terjadi di Desa Aramia kecamatan Bayeun kabupaten Aceh Timur, di mana masyarakat desa Aramia membeberkan kepada DPC Lembaga Swadaya Masyarakat ORMAS LAKI Aceh Timur dengan melaporkan bahwa Geuchik Gampong Aramia melaporkan kepala desa tidak transparan dengan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dana ADD 2018 dan dana APBN (BKPG-PNPM) 2018.

Saiful Anwar ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia Yang di dampingi oleh warga masyarakat kepada Wartawan mengatakan, Bahwa dirinya bersama masyarakat ingin melaporkan Kepala Desa aramia diduga oleh warganya ada indikasi menyelewengkan dana ADD tahun 2018 dan BKPG tahun 2018.

“Dalam kasus dugaan penyelewengan dana tersebut masyarakat menyebutkan ketidak transparannya pemimpin Gampong (pemerintahan Gampong) dengan masyarakat di mana pada setiap keluar dana desa tidak pernah diadakannya musyawarah, malah warga yg ingin tahu tentang perkembangan pembangunan Gampong juga tidak bisa, alias ditutup tutupi,” katanya.

“Kami sudah lelah degan sikap kepala desa kami, di setiap kami menanyakan kepada kepala desa maupun kepada aparatur Gampong tentang dana desa tidak pernah di gubris oleh perangkat desa maupun kepala desa, selain itu pihak aparatur Gampong sudah pernah di ajak untuk mengadakan cara musyawarah umum, tapi selalu dielak oleh-kepala desa tersebut,” Ujarnya.

Ketika media konfirmasi dengan kepala desa melalui telpon yang mengatakan tidak benar atas laporan masyarakat nya ke ormas laki (laskar antikorupsi indonesia) .Saiful Anwar konfirmasi dengan Zainuddin kecamatan Bayeun untuk di evaluasi ke desa aramia untuk memastikan laporan masyarakat .

Camat Zainuddin telah melakukan pembinaan terhadap kades desa !Aramia Bayeun malah kepala dinas DPUMG udah turun ke desa – desa dalam beberapa hari ini untuk memberi sosialisasi pengunaan dana desa secara transparan ke semua kades yang ada di kecamatan bireun bayeun keterangan nya.

Tapi sangat disayangkan pihak kecamatan Bireun Bayeun sampai sekarang belum tanggapi serius laporan LAKI oleh bapak Zainuddin sebagai camat Bireum Bayeun,kades desa Aramia sampai sekarang ini belum juga musyawarah dengan masyarakat kegiatan apa saja yang sudah selesai dan kegiatan apa saja belum selesai.

Masyarakat desa Aramia tidak tau berapa jumlah dana desa yang telah terealisasi di lapangan dan berapa jumlah dana desa tidak terealisasi dilapangan apakah ada di kembalikan ke silva ,ungkap masyarakat ,kami tidak tau sejauh mana penyaluran dana desa.

Berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercantum dalam pasal 4 ayat 7 berbunyi “Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah”, seorang Kepala Desa (Kades) diwajibkan untuk menstranparansikan pengelolaan Dana Desa dan juga Alokasi… Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercantum dalam pasal 4 ayat 7 berbunyi “Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah”, seorang Kepala Desa (Kades) diwajibkan untuk menstranparansikan pengelolaan Dana Desa dan juga Alokasi Dana Desa. Hal ini untuk menghindari adanya kecurigaan aparat desa melakukan korupsi atau menyelewengkan pengelolaan dana yang bersumber dari APBN dan APBD tersebut.

“Di desa punya Bhabinkamtibmas yang ada di setiap desa. selalu berikan peringatan (kepada aparat desa) untuk selalu memasang pengumuman atau baliho terhadap pengelolaan dana itu. Tapi, kalau memang masih melakukan penyelewengan, yah terpaksa harus berurusan dengan hukum,”
Apabila terbukti melakukan penyelewengan terhadap pengelolaan anggaran negara, maka Kades maupun aparat desa terpaksa harus berurusan dengan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan UU 31/2009 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). ,pengawasan, melainkan hanya melakukan pendampingan. “i sifatnya pendampingan. Kita berikan petunjuk dan bimbingan kepada aparatur desa, supaya tidak ada penyimpangan dan tidak ada curigaan dari masyarakat,” jelas .ketua dpc laki aceh timur.

Lanjut dia lagi, secara lebih spesifik, informasi publik juga diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam undang-undang tersebut, desa menjadi salah satu badan publik yang turut menjadi subjek dalam UU KIP.

Dengan status pendanaan dari ABPN dan APBD, pemerintah desa menjadi subjek yang berkewajiban dalam penyediaan dan penyelengaraan keterbukaan informasi. “Semua sudah diatur dalam undang-undang. Jadi, jangan nakal dalam pengelolaan dana itu. Jangan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat,”tandasnya. (Saiful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here