Bekasi,ZonadiinamikaNews.com.
Program yang diajukan sekolah,yang konon katanya diusulkan melalui musyawarah Komite sekolah dan Orangtua siswa,adalah salah satu alasan yang dianggap legal serta sudah memenuhi unsur kesepakatan bersama dalam bentuk pembiayaan yang sejatinya menjadi tanggungjawab Mutlak pemerintah dan dukungan masyarakat demi jalannya program sekolah.

Dilematis,Pemahaman yang dianut oleh pihak sekolah dalam artikulasi setiap Aturan Perundang-undangan sering disikapi sesuai Penafsiran .atau Multitafsir.

Sebagai mana ,di SMA Negeri 1 Kedungwaringin pada awal penerimaan siswa baru tahun ajaran 2019/2020,melalui rapat komite dan orangtua di klaim telah ada kesepakatan,yang mewajibkan orangtua membayar sesuai kesepakatan,seperti dikutip dari surat pemberitahuan komite sekolah bahwa besaran Anggaran yang disepakati antara lain,IPP bulan Juli Rp.175.000.

Pelaksanaan psikotes penjuruanRp. 110.000,pelantikan Ekskul bersama Rp.300.000,serta proposal yang diajukan melalui musyawarah Komite pembuatan pagar sekolah,serta gerbang sekolah dengan estimasi biaya Rp.127.845.232,menjadi mutlak tanggungjawab orangtua siswa.

Menanggapi pungli di SMA negeri 1 Kedungwaringin ketua GARDA P3ER Maruli,mengungkapkan alasan pihak sekolah maupun komite ,tidak sejalan apa yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan,didalam pasal 2 dijelaskan memang pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah,pemerintah daerah ,dan Masyarakat,Namun penjelasan pendanan yang dimaksud oleh masyarakat ada pada pasal 49 penjelasannya,Masyarakat diluar penyelenggara pendidikan,atau yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orangtua/walinya,dapat memberikan sumbangan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat pada satuan pendidikan,jelas Maruli.

Ditambahkannya,kalau kita membahas terkait peran komite dalam Permendikbud no 75 tahun 2016 pasal 10,komite sekolah melakukan penggalangan dana sumberdaya pendidikan,serta penggalangan dana yang dimaksudkan berbentuk sumbangan dan bukan berbentuk pungutan.sangat jelas dikatakan di pasal 12 komite sekolah dilarang,melakukan pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya .

jadi itu cukup jelas,Namun metode yang dipakai oleh pihak sekolah melalui komite ,dalam penggalangan dana itu sangat tidak sejalan apa yang sudah diatur dalam peraturan,Tutupnya.(Suwarno)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here