Kabupaten Agam-ZonadinamikaNews.com.Seakan tidak punya hati nurani pada oknum pendidik dan komite, bahkan disinyalir kerjasama untuk menguras uang orang tua siswa/i di MTsN 10 Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Utara. Dengan tujuan untuk memperkaya diri dan kelompok.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. Seperti yang dilakukan MTsN Negeri 10 agam sumatera barat seakan tidak berarti dan terkesan melecehkan atas larangan pemerintah untuk tidak melakukan pungutan pada siswa.

Diketahuai ketika berberapa wali murid menyampaikan kontasi serta surat pengumuman kewajiban sumbangan dari sekolah yang arus di bayar oleh orang tua murid ‘ke pada awak media ini’.

Dalam surat itu besaran sumbangan sudah ditentukan dengan nominal minimal Rp(300.000 ) kelas VII serta kelas V111( Rp 275,0000) per wali murid. Sumbangan itu juga diketahui” telah disetujui Komite Sekolah.

Sementra itu,penggakuan berberapa anak-anak murid ke pada awak media ini, ada salah seorang oknum guru yang mengajar di sekolah MTsN 10 agam beranisial ( y ).

Anak-anak murid arus membayar uang komite yang telah di tetap oleh komite, kalau tidak di bayar atau di lunasi anak-anak tak boleh ikut ujian atau menerima lapor ” ujar anak-anak murid ‘di depan orang tua murid ‘ jumad 7/3 -2019 kira pukul (14-30 wib).

Sementra itu ‘berberapa orang tua murid hanya bisa pasrah di karenakan posisi orang tua murid betul tidak menpunyaai uang,buat melunasi sisa yang telah diberikan.

Sementra itu,kepala sekolah MTsN 10 agam sumatra barat,,di konfirmasi melaluai (WhsAtpp) nya Jumad tanggal 15/3-2019 kira pukul 08-30 wib terkait masalah punggutan di sekolah nya (Menjawab) “Mohon maaf pak, baru saya buka WA. Orang tua siswa yg kurang mampu tidak diminta sumbangan oleh komite dan sekolah mengusulkan untuk menerima bantuan PIP untuk satu tahun 750.000. Tetapi harus punya kartu KIP, PKH, KKS.

Dan tidak semua siswa yang punya kartu menerima sebab jatah yang diberikan ke sekolah terbatas pemerintah pusat yang menentukan,jika siswa tidak menerima bantuan PIP maka siswa tsb diberikan.

Bantuan transportasi dari dana BOS rp.360.000/siswa. Jika masih ada siswa yg kurang mampu kami berikan zakat dari BAS untuk guru dan pegawai 200.000/siswa. Tahun 2019 sudah ditetapkan 157 siswa penerima PIP.

Transportasi dari BOS 55 siswa, penerima zakat tahun 2018 zakat dari guru dan pegawai 65 siswa dan penerima zakat dari BAS Kab Agam 3 siswa. dan sampai saat ini komite tidak pernah meminta sumbangan kepada siswa yg kurang mampu’ujar kepsek.

Terkait masalah dugaan pungutan yang di lakukan di sekolah MTsN 10 kabupaten Agam sumbar,awak media ini menghubungi Kepala kanwil kamenag kementerian Agama Sumbar H HENDRI S.Ag.M.PD melalui( WhsApp) pribadinya, jumad 15/3-2019 kira-kira (20-30 wib)

H Hendri mengucapkan terimakasih atas ada nya temuan dari media ini ‘ serta menkonfirmasikan sama saya insahallah akan saya cek dulu Bawah dulu,ujarnya.

Semetara itu ‘KETUA LSM GARUDA RI BJ RAHMAD di lubuk basung, mengatakan bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pihak sekolah telah didukung dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah (sekolah negeri) tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap wali murid. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Serta Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar.Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar menyatakan: Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri tersebut diatas dijelaskan larangan dilakukannya pungutan jenis apapun di sekolah negeri ‘ Pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, terutama untuk pendidikan SD, SMP dan SMA atau SLTA sederajat. Aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar. Bagi yang melanggar mendapat sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hukum pidana (penjara).

Dalam hukum pidana secara umum mengatur bagi pihak kepala sekolah yang bersangkutan dan kepala Dinas Pendidikan setempat yang mengetahui dan tetap melakukan pungutan terhadap wali murid maka dapat dianggap menyalahgunakan jabatan, dan atas tindakan tersebut melanggar Pasal 423 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Begitu pula jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan pungutan dapat diancam dengan hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Seraya berharap kepada intasi terkait’ buat menindak lanjuti atas adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang di lakukan di sekolah yang bersakutan tersebut. (erman)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here