Bekasi-Zonadinamikanews.om
Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang digelontorkan pemerintah pusat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditambah BOS pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Bekasi yang nilainya mencapai jutaan rupiah per siswa setiap tahun, manfaatnya tidak dirasakan oleh orang tua atau wali siswa sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Cibitung.

Pasalnya beberapa orang tua siswa mengeluhkan banyaknya pungutan liar (PUNGLI) yang dilakukan pihak SMPN 5 cibitung terhadap siswa/i, yakni uang sekat ruangan, uang pemeliharaan buku paket, uang LDKS, uang jalan-jalan yang dikemas dengan istilah studytour.

Bukan itu saja, pihak sekolah juga menjual seragam plus atribut dengan harga yang sangat fantastis lebih mahal dibandingkan dengan harga pasar, bahkan map daftar ulang siswa dijual dengan harga selangit, beber mereka sembari meminta identitasnya tidak dipublikasikan karena kwatir putra/i mereka mendapat tekanan dari pihak sekolah.

Menanggapi keluhan para orang tua siswa tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Anti Korupsi Seluruh Indonesia (DPP JAKSI) melayangkan surat klarifikasi yang ditujukan kepada kepala SMPN 5 cibitung, Bettyana Panjaitan atas kebijakannya yang menjadikan lembaga pendidikan milik pemerintah sebagai SARANG PUNGLI. Namun guru yang baru dua (2) tahun mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah tersebut tidak memberikan jawaban klarifikasi.

Ditambahkan Ojak, praktek PUNGLI di SMPN 5 cibitung sebagai ajang mencari uang demi memperkaya diri kepala sekolah, Bettyana Panjaitan. Bahkan kepala sekolah yang baru seumur jagung itu (Bettyana Panjaitan-red) jelas mengangkangi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, pasal 4 ayat (1), pasal 52 huruf (b), pasal 55 ayat (1) serta PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pasal 181 huruf (a) dan (d).Patut diduga SMPN 5 menjadi sarang oknum pendidik bermental pungli untuk menimbun harta kekayaan dari para ortu siswa.

Untuk itu, JAKSI segera menyampaikan laporan resmi kepada SABER PUNGLI dan KEJARI Cikarang agar segera diselidiki praktek PUNGLI yang meresahkan orang tua / wali siswa SMPN 5 Cibitung, tegas ketua DPP JAKSI, Ojak. (FIK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here