Bekasi, Zonadinamikanews.com
Pelaksaan proyek pada Bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Bekasi 2018 menyisakan sejumlah masalah.

Salah satunya adalah pembangunan Jembatan Sisi Utara Jalan Kalimalang Full SINARJAYA, kecamatan Cikarang Barat yang dikerjakan CV.ADNAN PUTRA. Dimana jembatan yang menelan anggaran miliyaran rupiah itu sudah beberapa kali ambelas karena diduga tidak sesuai standar mutu konstruksi akibat kurangnya pengawasan dari pejabat terkait dengan membiarkan kecurangan pelaksana mencuri volume pekerjaan.

Selain proyek gagal konstruksi, Gambar Perencanaan jembatan sisi utara jalan kalimalang batas kota Bekasi diduga bermasalah, yakni lokasi yang tertera pada Gambar Perencanaan tidak sesuai judul kegiatan.

Hasil penelusuran zonadinamikanews.com mulai dari pembahasan dan pengalokasian anggaran sampai proses lelang, lokasi dan judul kegiatan tetap di batas kota Bekasi tanpa adanya perubahan. Ironisnya pada saat pelaksanaan konstruksi BOX CULLVERT yang seharusnya berlokasi di batas Kota Bekasi itu, Kabid PJJ, Heru Pranoto, ST selaku PPK memaksakan kontraktor agar pekerjaan dibagi menjadi dua lokasi yang berbeda yakni satu (1) lokasi tetap di wilayah kecamatan Tambun Selatan dan satu (1) lokasi lagi di wilayah kecamatan Cikarang Barat.

Menyikapi jawaban klarifikasi dari PPK, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Anti Korupsi Seluruh Indonesia (DPP JAKSI) Ojak P.Sinaga menyampaikan rasa prihatin melihat perilaku Kabid PJJ Heru Pranoto yang tidak profesional dalam mengemban amanah dan terkesan menghindar dari tanggungjawab, bahkan mau berbohong demi melindungi Konsultan “Copy Paste” dan kontraktor “Pemakan” volume kerja.

Untuk itu pihaknya meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang harus pro_aktif menindak lanjuti laporan dari masyarakat penggiat anti korupsi di kabupaten Bekasi agar uang rakyat yang digelontorkan tepat sasaran dan menghasilkan pembangunan berkualitas.

“Kami berharap kejari segera melakukan penyelidikan dengan memeriksa Kabid PJJ dan sejumlah pihak terkait yang merugikan keuangan negara sebagaimana diuraikan dalam laporan JAKSI yang telah disampaikan kepada Kejari Cikarang” Jum’at (8/3) lalu, terang Ojak. (FIK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here