Program Rutilahu, Hak Orang Miskin di Korupsi?

0
568

KARAWANG-Zonadinamika.com. Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni,yang di kucurkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Karawang Jawa Barat, tersebar di seluruh Desa di Kabupaten Karawang.Sedikitnya empat unit rumah setiap desa mendapatkan jatah perbaikan Rutilahu.

Dana perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dialokasikan oleh Pemerintah setempat dari APBD Tahun 2017.

Hasil investigasi ZonaDinamika.com di sejumlah desa yang tersebar di Kecamatan Cikampek, ditemukan keluhan dari sejumlah warga yang mendapatkan perbaikan, Selain setiap warga tidak mengetahui besaran anggaran bantuan tersebut,dan cara kerja para tukang dinilai sangat mengecewakan.

Diperkirankan pagu anggaran setiap rumah yang akan diperbaiki menelan biaya Rp.45 Juta,namun oleh pihak dinas terkait yakni Dinas Perumahan Dan Permukiman (Diskimrum) terkesan tidak berniat untuk menegakan sistem transfaransi pada pelakana dalam penyerapan anggaran untuk rakyat miskin tersebut sebagaimana di amanatkan pada Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Alhasil program ini mulai menuai keluhan dari sejumlah masyarakat,meningat kualitas material yang diperuntuhkan pada rumah warga terlihat kualitas asal ada, dan diduga bangunan yang memakai kontruksi hebel tersebut, ditenggarai memakai sebagain hebel limbah atau rijek pabrik.

Ukuran besi yang dipakai pada setiap bangunan terlihat jelas tidak rata, ada ukuran 6 mm sampai 8 mm, ironisnya, pihak pelaksana/mador menekankan kepada pemilik rumah untuk melakukan urukan sendiri tanpa mendapatkan upah.

Hasil wawancara wartawan di sejumlah titik rumah warga yang mendapatkan rutilahu yang tersebar di Cikampek, mendapatkan keluhan yang beragam, baik lambatnya pembangunan,juga kondisi material yang sangat di ragukan bahkan diduga jenis material yang di pergunakan tidak sesuai dengan RAB.

Salah seorang pejabat Diskimrum Kabupaten Karawang,menengaskan untuk melakukan urugan pada bangunan adalah kewajiban pelaksana,karena hal itu terdapat dalam perencanaan,dan tidak boleh di bebankan pada pemilik rumah.

“ Oh ya biaya urukan klo tidak salah ada di RAB dan wajib dilaksanakan oleh pelaksana, dan tidak boleh di bebankan pada pemilik rumah,klo di bebankan pada pemilikm rumah,itu berarti pelaksana harus memberikan upah pada pemilik rumah” Tegasnya.

Lolosnya jenis material yang diduga tidak sesuai dengan RAB pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, di sinyalir atas lemahnya kinerja pihak pengawas,sehingga yang menjadi korban adalah warga miskin.

Sejauh ini,belum bisa mendapatkan keterangan yang kongkrit dari UPTD Diskrimrum Cikampek,akibat kesibukan di lapangan

Proyek bak program siluman karena tidak satupun ditemukan adanya pemasangan plang proyek/program pada rumah yang di bedah.

Namun kabid Wasdak Diskimrum Karawang Maman Suhaya ketika di berbincang dengan wartawan,mengatakan,bahwa pihak belum bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh,dan baru sebahagian yang terkontrol di lapangan.

pihaknya menegaskan, semoga program rutilahu ini benar-benar bermamfaat bagi warga,seraya mengingatkan agar pelaksana tidak berlaku nakal dalam pengerjaan.

“Ya tolong rekan wartawan bantu kami untuk melakukan pengawasan di lapangan,sebab kami akui belum tentu kami bisa mengawasi secara maksimal” Ujar Maman.(tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here