DAK 45 Milliar Bau Korupsi, Kadarisman dan Usmania Layak di Hukum.

0
1187

KARAWANG–Zonadinamika.com. Dukungan oleh sejumlah UPTD dinas pertanian kehutanan perkebunan dan peternakan Karawang untuk mendesak aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan praktek korupsi pada penyerapan DAK tahun 2015 yang mencapai Rp.45 Milliar harus segarah di lakukan dengan memeriksa sejumlah pihak yang terkait.

Menurut mereka, dana Negara yang diduga dikorupsi dalam proyek pompanisasi tersebut tidaklah sedikit, oleh karena para pejabat di UPTD pertanian mendesak KPK harus turun tangan untuk mengusut dugaan pencurian uang Negara.

Kalau kita hanya mengharapkan pihak penegak hukum, seperti pihak kejaksaan Karawang, pasti tidak mau,sebab menurut informasi yang kami dapatkan, ada beberapa oknum di kejaksaan karawang yang mendapatkan paket proyek pompanisasi tersebut.

Sedikitnya 175 dari anggaran kurang lebih 45 milliar disulap menjadi PL (pennjukan langsung-red) anggaran di bawah 200 juta oleh dinas pertanian, dan paket tesrebut di bagikan pada kroni-kroni  pejabat dinas,dan sedikitnya 20 paket propyek tersebut hingga saat ini tidak tuntas dikerjakan, ada yang bangunanya seperti kadang ayam, ada bangunan tapi mesin dan pipa tidak sama sekali dan banyak mesin tidak bisa pungsikan secara maksimal,sesuai kebutuhan petani.

Demikian dibeberkan oleh sejumlah bawahan Ir. Kadarisman selaku kadis pertnaian yang bertugas di sejumlah UPTD pertanian Karawang yang meminta namanya di rahasiakan. Dan dikatakan sumber, Kabid Prasarana Usmandia yang bertindak sebagai PPTK serta Ir Kadarisman selaku KPA dalam proyek yang amburadul ini mereka layak mendapatkan hukuman dari penegak hukum.

Dukungan penungkapan dugaan korupsi ini pun muncul dari sejumlah petani yang merasa dirinya dibohongin oleh oknum dinas pertanian, dikarenakan proyek yang di peruntuhkan untuk membantu para petani untuk mengairi lahan petani terkesan mubajir, bahkan di bohongin oleh oknum rekanan, sebab ketika uji coba mesin di hidupkan, rekanan memakai AKI dan AKI tersbut bukan di pasangkan di mesin, namun di bawah kembali oleh rekanan,sehingga saat para petani memakai, akhirnya pakai engkol.

Mesin yang terpasang juga terlihat bak mesin rongsokan dan tidak kuat menarik air atau tidak bisa dipakai secara maksimal.  Mengingat kondisi sejumlah rumah pompa dan perlengkapanya sangat jauh dari harapan masyarakat khususnya para petani di Karawang, selain proyek pompanisasi sangat berpotensi merugikan keuangan Negara miliaran rupiah.

“Memang bila memperhatikan kondisi pompanisasi yang ada saat ini, terlihat sangat mubajir,bahkan 80 % tidak berjalan dengan maksimal, ironisnya pembangunan banyak yang ditelantarkan tanpa menjaga asset tersebut, ya tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum dinas sendiri yang turut melindungi,sehingga pekerjaan tidak tuntas namun diproses dokumen dengan baik,sehingga pembayaranpun lancar” kata sejumlah UPTD Pertanian yang memintah namanya di rahasiakan oleh zonadinamika.com di salah satu kantor UPTD pertanian 15/10.

Seraya menambahkan,bila pihak penegak hukum mengusut tuntas, ya kita sebagai bawahan mendukung mendukung saja dan kita tidak berhak menolak, selain kami tidak punya beban dalam proyek tersebut,sebab saat pelaksanaan, setiap UPTD tidak ada pemberitahuan, kami tahu ada pekerjaan dari Dinas Pertanian setelah dapat informasi dari masyarakat, dan para pihak ketiga (rekanan-red) tidak perna untuk sekedar pemberitahuan ke kami.

Jadi dengan adanya masalah di proyek pompanisi tahun anggaran 2015,kami tidak ada beban sama sekali. Kami juga sangat menyayangkan pihak-pihak terkait dalam proyek tersebut, yang menjadi korban pembodohan adalah petani dan pemerintah pusat yang mengucurkan dana ke daerah,ujar sumber tadi.

Kata petugas UPTD ini menegaskan, Undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”).

Orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi pada Pasal 15 UU Tipikor. Sayang,kedua oknum pejabat ini (Ir.Kadarisman,Usmania-red) ,saling lempar tanggungjawab setiap di pertanyakan oleh wartawan.(tim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here