Pejabat Dinas Pertanian Akan Dilaporkan Pada Kejaksaan.

0
630

KARAWANG–Zonadinamika.com. Forum Masyarakat peduli pertanian (PETA) akan melaporkan oknum pejabat Dinas Pertanian terkait dalam Proyek pompanisasi di dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang pada penegak hukum ,  dalam penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 yang diterindikasi kuat telah terjadinya dugaan praktek korupsi oleh sejumlah oknum pejabat di dinas tersebut.

Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan pikiran dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang, UU. RI. No. 28 Tahun 1999 : Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN, UU. RI. No. 20 Tahun 2001 : Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU. RI. No. 30 Tahu 2002 : Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaiyan tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidan korupsi melalui upaya Kordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang penggadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. PP RI No 71 Tahun 2000 : Tentang tata cara pelaksanaan dan peran serta masyarakat dan pemberian dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Undang-undang No17  Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. UU. RI. No. 14 Tahun 2008 : Tentang Keterbukaan Informasi Publik. INPRES No. 1 Tahun 2010 : Tentang Percepatan Pembangunan Nasional

Arlenah Herlina juru bicara PETA kepada Zonadinamika.com memaparkan, bahwa indikasi terjadinya praktek korupsi pada penyerapan anggaran DAK tahun 2015 sangat rentan korupsi, dengan Mark Up anggaran, bahkan adanya rumah pompa yang tidak sampai tuntas di kerjakan hingga bulan ini (September 2016).

Pihaknya mencurigai kenapa pekerjaan tersebut di biarkan sampai tidak selesai, apakah itu sudah di bayar lunas pada pihak rekanan? Kalau sampai sudah sibayarkan, kenapa pihak dinas pertanian nekat membayar sementara pekerjaan tidak selesai, artinya ada dugaan ada oknum pejabat dinas yang bermain kotor dalam pengalokasian proyek tersebut.

Apalagi ditemuka sejumlah titik pemasangan pompanisasi di sejumlah kejanggalan, selain sejumlah mesin tersebut tidak bisa di pungsikan secara maksimal, terlihat kelengkapan pada mesin tersebut tidak komplit.

Maka patut di curingai bahwa  pengalokasian DAK tahun 2015 yang berkisar Rp 45 miliar dana bantuan yang digunakan Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan kabupaten Karawang, Jawa Barat terindikasi sarat permasalahan dan terindikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Arlenah menegaskan, berdasarkan data dan bukti yang dimiliki,maka pihak akan melaporkan dan mendesak pihak penegak hukum untuk melakukan penyidikan dalam penyerapan uang Negara tersebut. Dan menangkap para oknum penjahat berdasi di Dinas Pertanian Karawang.

Kondisi mesin pompa kurang sempurna atau diduga barang rongsokan. Sebab, dinamo stater sudah tak berfungsi, sedangkan kalau diengkol sangat berat untuk tenaga satu orang.

Ditenggarai kuat program pompanisasi ini di Mark Up atau jadi ajang merauf keuntungan belaka tanpa mengindahkan akan kebutuhan para petani, dan bila memperhatikan akan kondisi mesin dilapangan, seakan para petani di buat menjadi korban pembodohan oleh sejumlah pihak yang terkait dalam program tesrebut. (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here