Bidan Desa Pacing Pungli Warga Tidak Mampu Saat Bersalin

0
937

Karawang,Zonadinamika.com. Praktek dugaan pungutan liar (pungli) yang dilancarkan oleh oknum bidan yang bertugas di Puskesmas Pacing, Kecamatan Jatisari terhadap pasien kurang mampu di Desa Pacing saat melahirkan semakin mengkristal. Kepala Puskesmas Pacing saat sedang menyelidiki dugaan pungli tersebut, jika terbukti oknum bidan yang melakukan pungli terancam dipecat.

Kepala UPTD Puskesmas Pacing, Dr Ahmad Nurdin, mengaku akan segera melakukan pendalaman kasus dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum bidan. Pasalnya, pungutan terhadap memilik kartu Indonesia sehat (KIS) merupakan sebuah pelanggaran.

“Kami lakukan briefing staf puskesmas dan staf Poned, karena ada kabar pungli,” ujar Dr Ahmad Nurdin, kepada RAKA, Senin (18/1). Sebagai pimpinan, dia akan bertanggung jawab penuh jika benar ada pungli oleh oknum bidan.

Karenanya, dia akan menyelaraskan informasi yang didapat, baik pengakuan dari korban dugaan pungli maupun para pelaku. “Artinya informasi yang didapat akan dikroscek, saya sebagai kepala puskesmas harus mampu memberikan penjelasan. Karena terus terang saja, meskipun setiap hari kita ngomong soal SOP, masih ada yang melakukan pungutan, makanya ini pelajarn untuk kami,” jelasnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, sebagai pimpinan Puskesmas Pacing, dia meminta maaf kepada warga Pacing dan kepada Kepala Desa Pacing atas kejadian tersebut. Karenanya dia memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada bidan yang melakukan pungli tersebut.

Meski demikian, dia tetap akan mempertimbangkan kebaikan pelayanan puskesmas maupun Poned Pacing yang saat ini sudah ada perubahan yang cukup signifikan, dibanding beberapa tahun lalu. “Sanksinya pemecatan. Adapun bidan yang kemarin menangani persalinan putrinya Ibu Embad ada 4, bidan Nila, Atik, Tia dan Herlina,” jelasnya.

Dia juga menyampaikan, jika ada warga yang melakukan proses persalinan di puskesmas tetapi tidak menggunakan KIS atau BPJS, uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 600 ribu. Itu sesuai dengan perda yang ada di Kabupaten Karawang. “Kalau yang pakai KIS gratis. Itu juga sering kami sampaikan. Kalau yang umum, biayanya Rp 600 ribuan sesuai dengan perda karena uangnya juga masuk kas daerah,” ujarnya.

Kasubag TU UPTD Puskesmas Pacing, Abdul Subur, menambahkan, berkaitan adanya dugaan pungutan tersebut, pihaknya tidak tahu menahu.
Bahkan dia mendapat kabar bahwa uang yang didapat dari Ibu Embad sudah dikembalikan oleh bidan yang menanganinya. “Pasti gak ada instruksi dari kita (soal pungli), bahkan uangnya katanya sudah dikembalikan. Kami juga itu gak tahu,” ujarnya.

Untuk pembuatan akta kelahiran, lanjut dia, diluar sistem yang berlaku di puskesmas, karennaya dia tidak bisa memberikan penjelasan mengenai besaran biaya pembuatannya. Bahkan hal itu juga sudah disampaikan kepada kepala desa. “Soal akta diluar kewenangan kami, karena diluar sistem kami,” ujarnya.

Puskesmas Pacing sendiri sudah melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Pacing termasuk kepada korban pungli, mereka berharap pelayanan di puskesmas terus ditingkatkan dan tidak ada lagi pungli.

Kepala Desa Pacing, Wawan Zaelani, juga memberikan komentar terkait kunjungan yang dilakukan oleh pihak puskesmas. Dia berharap kedepan tidak terjadi lagi pungli, bahkan dalam kesehatan seharusnya dilakukan koordinasi dengan lintas sektoral termasuk pihak pemerintahan desa.

“Kalau soal dipindahakn (Kepala Puskesmas Pacing) itu kewenangan yang diatas, kewenangan pimpunannya. Yang jelas jangan sampai ada lagi persoalan seperti ini. Ini yang diinginkan oleh masyarakat,” pungkasnya. (zd/rk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here