Membongkar Aksi Peredaran Dugaan Alkes Ilegal

0
1289

JAKARTA, Zonadinamika.com.Hebat dan luar biasa sepat terjang PT. Perdangan Farmasi Nitra,dalam menjalankan aksinya tergolong mulus dan sukses mengelabui sejumlah konsumen, tidak tanggung-tanggung, gerakan fatgulifat oleh ala perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan farmasi, berstatus sebagai distributor, beralamat Jl. Percetakan Negara Jakarta ini berjalan sukses tanpa tersentuh hukum.

Kantor distributor bak gudang tak bertuan , dengan kondisi cat kantor terlihat kusam dan tidak memakai plang , didalamnya di huni sejumlah oknum yang mengaku sebagai pengusaha intelektual.

Salah satu bisnis para juranggan dalam gedung berlantai dua tersebut adalah dalam pengadaan alat kesehatan VP. SHUNT FUJI SET untuk sejumlah rumah sakit kelas papan atas. Ironisnya, jenis alat kesehatan tersebut diduga keras tidak memiliki ijin edar karena produk tersebut import dari jepang masuk ke indonesia tanpa perubahan ijin merk ataupun hak paten.

Sejumlah dokter mulai teriak ketika indikasi penjualan alkes yang diduga ilegal tersebut mulai mencuat ke permukaan, “ Apa benar PT.Nitra tidak memiliki izin edar terhadap alkes yang kami beli,kalau itu benar, maka kami akan hancur semua, jadi tolong di perjelas dan kami minta copyan izin edarnya” pesan dokter kepada sumber yang nota bene mantan karyawan distributor tersebut.

Hal senada juga di pesankan oleh dokter yang memangku jabatan sebagai PPK dalam pengadaan alkes di rumah sakit Pusat Otak Nasional (PON). “Kami ini PNS, bila PT. Nitra belum memiliki izin edar, tolong segerah di urus, bila suatu saat ada teman-teman media atau LSM yang menanyakan, biar kami bisa atasi dengan izin baru tersebut, sebab belum tentu rekan-rekan wartawan dan LSM memiliki bukti pembelian alkes tahun-tahun sebelumnya. kalau tidak saya bisa mati, pesan dr Adin Nulkhasan,Sp.S. pada sumber.

Sumber berjanji akan membongkar tuntas aksi dan tindak tanduk pengusaha nakal hinggga ke rana hukum dan siap menjadi saksi bila di butuhkan di pengadilan, itu semua mereka lakukan, karena tidak terima atas perlakuan mantan-mantan atasanya di PT. Nitra tersebut.

Kami tahu, izin PT. Nitra sudah mati beberapa tahun dan tidak diperpanjang, namun proses pengadaan alkes terus berjalan mulus tanpa memiliki izin edar dan kami menduga pajak pun tidak di bayar ke negara.Seraya mempertanyakan, kenapa barang ini lolos dari Imigrasi sementara izin lisensinya tidak ada, ada dugaan pihak PT. Nitra sudah bekerjama dengan pihak bea cukai dengan dugaan adanya suap saat terjadinya pengiriman barang terang sumber.

Kesuksesan distributor farmasi dalam menjalankan aksinya, ditenggarai kuat adanya kerjasama dengan oknum dokter di sejumlah rumah sakit. Sehingga dengan mulusnya pengusaha nakal ini menjalankan aksinya hingga bertahun-tahun tanpa mengantongi izin edar alkes tersebut.

Hasil investigasi tim Zona Dinamika yang bekerjasama dengan perwakilan di Jawa Timur merangkum sejumlah pengakuan bahwa alkes tersebut ditenggarai kuat alkes ilegal. Alkes produk Jepang yang di duga tanpa sertifikat izin edar dan izin import Alat kesehatan yang dikeluarkan oleh KEMENKES RI (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia) dan telah berdedar di Jabodetabek juga beredar di Jawa Timur.

Menurut HKI Kanwil Kemenkumham Jatim Mustiqo Vitra M.H.M.Si Tri Priyono S.H ada sangsi bagi yang menjual,memperdagangkan,serta mendatangkan,baik itu Dr,distributor ataupun importirnya,Dalam peraturan yang terbaru pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 196 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan didenda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah.

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 197 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) part 1.

Sepesifikasi alat kesehatan VP. SHUNT FUJI SET, bentuk alat kesehatan tersebut kecil seperti jarum dan selang yang ditanamkan pada kepala manusia lewat operasi dengan bor medis,guna mengeluarkan kelebihan cairan pada kepala pasien,yang termasuk alat kesehatan golongan steril.

Sebab awak media Zona Dinamika mendapat penjelasan dari yang namanya enggan di cantumkan mengatakan” alat kesehatan VP. SHUNT FUJI SET milik perusahaan PT.Ntr tidak mengantongi ijin edar. “Alat kesehatan itu yang ada dikantor saya tidak ada ijin edarnya, mas” terangnya.

Dia menambahkan,bahwa dirinya bekerja dikantor tersebut sudah cukup lama dan banyak mengetahui seluk-beluk penyimpangan (yang ada didalam, red) baik dugaan tidak membayar pajak juga mengenai sertifikasi ataupun dokumen kantor. “Lah saya dengar dikantor ketika meminta lisensi dari jepang, pihak yang dari jepang tidak mau memberikannya” imbuhnya selaku marketing pemasaran.

Seraya mengatakan bahwa barang tersebut beredar sampai meluber di Jabodetabek hingga Surabaya Jawa Timur,lewat para dokter-dokter nakal, berdasarkan dokumen yang dimiliki redaksi Zona Dinamika, Alkes yang disinyalir ilegal tersebut juga di terimah oleh rumah sakit, seperti PELNI, Fatmawati, PON, RSCM

Sementara itu, Tri Priyono, S.H. Kepala Sie. Hak Cipta dan Merk Kanwil Jatim menjelaskan produk tersebut termasuk kategori ilegal. “Bentuk barang apapun tidak memiliki ijin pada dinas terkait itu namanya barang ilegal, mas” jelasnya kepada wartawan Zona Dinamika dikantornya beberapa waktu lalu.

Tri Priyono, S.H. menganjurkan untuk mencari kepastikan bahwa alat kesehatan tersebut benar-benar ilegal. “Jika barang itu diterima lalu digunakan kepada pasien sama halnya seperti ‘penadah’ barang ilegal” tambahnya juga selaku penyidik Hak Paten di MENKUMHAM Kanwil Jawa Timur. Part ll.

Bukan hanya itu saja dari kardus packing alat kesehatan tersebut semuannya menggunakan huruf Jepang dan tidak ada terjemahan, juga tanpa di sertai petunjuk cara pakai,sehingga para dokter tersebut bekerja dengan sistem otodidak yang terindikasi adanya malpraktek.

Dr Adin selaku PPK dalam program pengadaan alkes di RS Pusat Otak Nasional (PON) tahun 2014 ketika di konfirmasi dikantornya lantai 5 di Jakarta tanggal 2/4 yang lalu tidak berhasil, dan menurut salah seorang security yang bersangkutan (Dr Adin-red) sedang keluar kantor mengikuti meeting.

Efendi yang disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Yusuf selaku pengusaha, dengan Zona Dinamika sempat berbincang-bincang panjang lebar terkait tudingan miring terhadap pihaknya yang diduga telah mengedarkan alkes ilegal.

Di ujung telepon Efendi berusaha berkelit dan sekali-kali memintah tim Zona Dinamika Jawa Timur agar di redam, dan bila ada titik temuh, dirinya memohon bahwa dokumen perusahaan yang beredar tersebut tidak berpindah tangan ke pihak lain.Seraya berjanji akan melakukan pertemuan dengan rekan-rekan media untuk melakukan klarifikasi.

Selang beberapa hari kemudian Efendi kembali menghubungi redaksi Zona Dinamika dengan tujuan bahwa rencana pertemuan untuk klarifikasi dengan wartawan di batalin dengan alasan, bahwa izin perusahaan sudah dicabut oleh Depkes dan di obrak-abrik petugas. (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here