SUMUT-Zonadinamikanews.com. Aroma dugaan praktek korupsi yang dilancarkan oleh oknum kepala desa Sihonongan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, kini lagi perbincangan hangat dikalangan massyarakat, pasalnya, besaran anggaran yang di peruntuhkan untuk sejumlah kegiatan dalam pengalokasian dana desa tahun 2023, diduga keras tidak terlepas terjadinya dugaan penggelembungan anggaran.
Samsir Pasaribu dari tim investigasi LSM GPRI DPD Sumut, menegaskan, bahwa dugaan itu sangat rawan terjadi, dan atas dasar itu pihaknya berusaha melakukan klarifikasi kepada oknum kades, namun sangat di sayangkan, oknum kades tersebut masih tutup mulut.
“Ya kita sudah layangkan surat klarifikasi kepada oknum kades tersebut, namun hingga saat ini belum ada jawaban, namun kita tidak tinggal diam, kita terus kawal dan akan melaporkan dugaan korupsi tersebut ke pihak penegak hukum” tegas Samsir
Samsir menambahkan, pada tahun 2023,desa Sihonongan mendapatkan dana APBN melalui program dana desa yaitu untuk Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor
Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) tahap 2 : Rp 18.000.000, tahap 3 : Rp 24.000.000, Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) tahap 1 : Rp 38.288.500, tahap 2 : Rp 68.888.500, tahap 3 : Rp 119.819.500
Penyelenggaraan desa siaga kesehatan tahap 2 : Rp 25.160.000, tahap 3 : Rp 34.109.000, Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) tahap 1 : Rp 50.000.000, tahap 3 : Rp 181.712.000, Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, tahap 1 : Rp 97.200.000, tahap 3 : Rp 194.400.00, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong gorong, Selokan, Parit, dll.,diluar prasarana jalan), tahap 2 : Rp 256.821.500.tahap 3 : Rp 288.743.560.
Lebih jauh Samsir menambahkan, hasil investigasi dan keterangan yang berhasil di rangkum dari sejumlah masyarakat, rata-rata mengaku keran akan besaran anggaran yang di kucurkan, dan tidak sebanding dengan yang terjadi lapangan.
“Kita sudah melakukan investigasi dan berbincang-bincang dengan warga desa Sihonongan, dan mereka merasa kanget dengan angka yang di plot dan diduga keras berbanding terbalik dengan fakta dilapangan” ujar Samsir.
Kepala desa Sihonongan, saat di konfirmasi media ini via pesan aplikasi whatsapp, hingga berita ini di turunkan tidak memberikan respon. (CIJES)
