KARAWANG-Zonadinamikanews.com, Oknum Kepala Desa Balongsari agaknya dalam mengalokasikan dana desa tahun 2024, semaunya tanpa mengindahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasalnya proyek pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) tepatnya di blok Lio Desa Balonsari, selain di kerjakan asal jadi, dengan kondisi sangat miris, juga tidak memasang papan informasi, sehingga berpotensi melanggar UU KIP.

Hasil pengamatan media ini, terkait dalam pemasangan tembok penahan tanah, selain diduga keras tidak mengacu pada ketentuan konstruksi, juga sangat berpotensi ajang korupsi oleh oknum kades.

Pasalnya, pasangan batu yang di yakini tidak akan memenuhi kekuatan, karena pasangan batu pondasi tidak memakai adukan, karena batu langsung di tancapkan pada tanah lumpur.

Juga terkait adonan adukan semen dan pasir, diduga tidak memakai perbandingan spesifikasi atau di pakai 1:10.

Patut di curigai, oknum kades Balongsari berusaha mencari keuntungan di luar kewajaran dalam penggunaan dana desa (DD) tahun 2024, dan berpotensi terjadinya dugaan praktek korupsi guna memperkaya diri dan keluarganya.

Para pekerja saat di tanyai soal kondisi konstruksi, mengaku, bahwa apa yang dilakukan oleh mereka, hanya melaksanakan perintah dari kepala desa.

“Ya begitu perintah kepala desa, kami hanya mengerjakan di lapangan” jawan salah seorang pekerja.

Hingga berita ini di terbitkan, kepala desa Balongsari, belum berhasil di konfirmasi. (Edi Sarwo)