Penegakan Hukum Dalam Menumpas Korupsi di Pessel Mandul,Inspektorat dan Polisi Tidak Berkutik?

0
70

PESESIR SELATAN-Zonadinamikanews.com.Sorotan akan kinerja Walinagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat,terkait dugaan praktek korupsi terhadap penggunaan dana desa terus bergulir bak bola panas.

Santernya informasi bahwa oknum Walinagari seakan kebal hukum dan mampu menyimpan mulut oknum penegak hukum,sehingga dugaan korupsi bisa di tutupi dengan salam tempel.

Kepala Inspektorat Pesisir Selatan yang dijabat oleh  Rusdiyanto juga dipertanyakan nyalinya dan diduga Masi bisa di stel oleh oknum Walinagari Nanggalo tersebut.

Bahkan saat di konfirmasi wartawan media via telepon selulernya Rusdiyanto tidak bisa menjelaskan secara rinci akan hasil pemeriksaan yang dilakukan terkait dugaan korupsi di lingkungan Walinagari Nanggalo, dan mengaku hanya melakukan pembinaan.

Sebagai mana diberitakan sebelumnya, Oknum Walinagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat,di serang masyarakat dan menyegel kantor nya terkait pengelolaan Dana Desa tahun 2021 yang diduga keras beraroma korupsi dengan modus membuat pembayaran insentif kader poktan fiktif.

Ratusan juta rupiah diduga mengalir ke kantong pribadi oknum Walinagari tersebut,dan puluhan masyarakat yang mengaku menjadi korban permainan oknum Walinagari,dengam modus operandi mencatut nama nama puluhan warga yang disebut kader,dan indikasi kuat terjadi pemalsuan tanda tangan.

Mengetahui bahwa dirinya dipermainkan oleh oknum Walinagari,ratusan yang merasa dirinya dirugikan tersebut menyerang kantor walinagari bahkan sempat kantor Walinagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera disegel warga.

Kasus dugaan korupsi dana desa inipun bergulir ke tangan penegak hukum,merasa mulai terjepit,oknum-oknum yang diduga turut berperan dalam aksi pencatutan nama-nama kader tersebut,diduga keras meminta suaka pada pesisir selatan satu,dengan tujuan agar pengusutan dugaan korupsi tersebut tidak dilanjutkan oleh pihak penyidik di Polres Pesisir Selatan,namun dilakukan pembinaan oleh pihak Inspektorat kabupaten Pesisir Selatan.

Yudiandri Camat Koto XI Tarusan diujung telepon pada wartawan media inipun mengakui,bahwa kasus tersebut sedang ditangani oleh pihak inspektorat, Yudiandri membantah bahwa dirinya tidak punya wewenang untuk menghentikan penyidikan atas dugaan penyimpangan yang dituduhkan masyarakat pada Walinagari tersebut.

Bocoran dokumen disinyalir berupa surat sakti yang diduga dari orang nomor satu di Kabupaten Pesisir Selatan yang ditujukan pada kapolres Pesisir Selatan atau unit tipikor tertanggal 27 Mei 2022,dengan nomor surat 700/20a3/insp-PS/V/2022. perihal permintaan penangguhan pemeriksaan terhadap pemerintahan nagari Nanggolo Kecamatan Koto XI.

Dengan munculnya dugaan surat sakti dalam upaya penangguhan pemeriksaan, para pelapor mendesak pihak Polda Sumbar turun tangan untuk mengambil alih penyidikan dugaan korupsi dana desa tersebut,sebagai mana di tegaskan oleh Iwan Kurniawan S.I.K., M.SI kepala badan reserse kriminal Polri atau Karowassidik melalui surat nomor:B/140/RES 7.5/2022/BARESKRIM tanggal 6 Januari 2022.yang menegaskan pada pihak polda sumatera barat,agar melakukan penyelidikan secara propesional,proposional,obyektif,transfaran dan akuntabel,serta melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan.

Peristiwa penyelegelan kantor Walinagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan oleh sekompok masyarakat karena kepala walinagari bersama stafnya diduga melakukan pemalsuan tanda tangan penerimaan insentif Kelompok Tani (POKTAN) dan penyalahgunaan dana nagari.

Ratusan masyarakat menuntut Non aktifkan Walinagari Nanggalo beserta Bendahara, usut tuntas dugaan penyelewengan kegiatan dan keuangan nagari yang di bikin secara fiktif, dan meminta di proses secara hukum.

“Kantor walinagari ini terpaksa kami segel. Karena sebelum melakukan penyegelan kami bersama pemuda telah melakukan audensi dengan meminta keterangan ke kantor walinagari, tapi pihak walinagari tidak menerangkan datanya. Boro – boro mengeluarkan kertas menerangkan saja tidak mau,”kata orator aksi, Husni Mertati.

Selain itu juga mempertanyakan tentang anggaran kepemudaan tahun 2021, berapa yang dianggarkan oleh pihak walinagari…?

“Tapi pihak walinagari tidak mau menerangkan dan tidak bersedia,” ujarnya.

Disamping itu, lanjut Husni Mertati mengatakan adanya dugaan pemalsuan dokumen 23 kader kenagarian oleh walinagari yang telah ditandatangani dengan 2 kegiatan pada bulan Mei lalu yang telah dibayarkan.

“Kenyataanya tidak satu pun dari nama – nama yang menerima. Bahkan dari 23 orang kader itu tidak mengetahuinya,” ungkapnya.

(Friska)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini