BOHONG! Oknum DPRD Padang Pariaman Ngaku Ada Perjanjian Dengan BPK

0
108

SUMBAR-Zonadinamikanews.com. Arwinsyah,ST sebagai
Ketua DPRD Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat mengaku sudah berulangkali mengingatkan semua anggota dewan agar mengembalikan kelebihan uang reres yang mereka terima, bahwa sudah dikasih tenggang waktu selama 15 hari, namun  sampai saat ini belum juga, perintah itu dianggap sebagai lelucon yang tidak perlu ditanggapi,terbukti arahan itupun dicuekin dan pengembalian tidak kunjung dilakukan oleh sejumlah  oknum anggota dewan yang mengaku terhormat tersebut.

“Sekitar 11 orang lagi belum membayar atau mengembalikan dan baru tiga yang mengembalikan, saya sudah sampaikan pada mereka agar dikembalikan, namun belum mereka tanggapi secara serius” tegas Arwinsyah,ST pada media ini di ruang kerjanya 1/8.

Arwinsyah,ST mengatakan,tidak perjanjian dengan BPK bisa dicicil sampai habis masa jabatan.

“Tidak ada perjanjian seperti itu” ucapnya.

Diketahui, hasil pemeriksan BPK tahun 2020 telah ditemukan akan kelebihan Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Opersional Pimpinan di Sekretariat  DPRD Padang Pariaman hingga mencapai sebesar  Rp.2.207.730.000,00.

Dari kelebihan tersebut telah dikembalikan sebesar Rp.1.513.580.000 sisah yang belum di kembalikan sebesar Rp.694.150.000.

Sekretaris DPRD Padang Pariaman, Armeyn Rangkuti juga mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat permintaan pengembalian dua kali,namun hingga saat tahun 2022, namun tidak ditanggapi.

Ironisnya, sala seorang anggota DPRD pada media ini mengatakan, bahwa pihak ada perjanjian dengan pihak BPK bahwa bisa di cicil hingga sampai akhir jabatan.

Julukan sebagai anggota dewan yang terhormat dan juga sebagai wakil rakyat janganlah saya isapan jempol belaka,namun harus dibuktikan Dimata rakyat dan menjalankan.

Perilaku kurang terpuji pada sejumlah oknum anggota dewan yang ingin menguasai yang bukan haknya tersebut,membuat sejumlah pihak menilai miring karena seakan tidak menunjukan niat baik untuk mengembalikan uang rakyat pada kas daerah.

Dikatakan,sebagai wakil rakyat yang dijuluki sebagai dewan yang terhormat, seharusnya sadar yang mereka terimah tersebut bukan haknya, pihak Badan Pemeriksaan Keuanganyapun sudah memerintahkan,agar uang tersebut di dikembalikan pada kas daerah,tapi kenapa hingga hampir dua tahun tidak ada niat baik untuk mengembalikan? Tanya sumber.

Sumber pun mendesak pihak penegak hukum agar segarah ambil langkah hukum terhadap sejumlah oknum anggota dewan yang tergolong bandel tersebut.

“Tangkap dan proses hukum mereka,karena mereka tidak menunjukkan niat baik untuk mengembalikan uang negara yang mereka nikmati secara tidak syah” tegasnya.(Zul)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini