LBH Patriot Jakarta Tuding Polres Toba Kriminalisasi Warga

0
768

Toba, Zonadinamikanews.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Patriot” yang berkantor di Bekasi mengatakan bahwa Kliennya atas nama Lylis Manurung (LM) diduga telah mengalami perlakuan ketidakadilan hukum dari pihak Polres Toba.

Hal itu disampaikan LBH patriot: Dr. Manotar Tampubolon, SH, MA, MH dan Rensus Silalahi, SH yang merupakan Team kuasa Hukum korban yang saat ini ditetapkan sebagai Tersangka (LM) kepada awak media pasa Sabtu (16/04/2022).

Diuraikannya adapun awal kronologis perkara yakni bahwa LM adalah pemilik sebidang lahan yang berada di Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Manotar mengatakan bahwa Lahan sebidang tanah tersebut merupakan warisan turun temurun kepada LM mulai dari :
1. Op. Bona oloan manurung,
2.Op.Nihaba manurung,
3.Op.Binsar manurung,
4.Raja mardopang manurung,
5.Parhudobuk manurung,
6.Raja Josua/Op.Balonggu manurung,
7.Liber manurung/Op.Marnala manurung (Orangtua LM).

Artinya, warisan tersebut dimiliki dan dikuasai serta diusahai oleh Keturunan OP. Bona Oloan Manurung selama ratusan tahun dan tidak pernah dilakukan pelepasan hak, baik secara gadai, jual beli, maupun disewakan kepada Pihak lain.

Pada bulan November 2021, Rimson Manurung (RM) dan Marianna Sitorus (MS) warga setempat tiba-tiba mengklaim bahwa tanah tersebut sebagai miliknya tanpa bisa membuktikan dasar kepemilikannya.

Anehnya, tidak berselang lama, Candra Sihotang (cucu dari anak perempuan MS) mengatakan kepada pemilik tanah bahwa tanah sudah dibeli olehnya, malah Candra mengatakan bahwa Pemilik tanah (LM) juga bisa dibeli.

Hal ini tentu membuat LM sebagai Pemilik Sah lahan bertanya tanya, dari siapa Candra Sihotang sudah membeli tanah? Jangan jangan objek tanah yang dibeli Candra bukan itu. LM masih bersabar.

Pada tanggal 24 November 2021, LM pergi ke lahan miliknya (objek perkara), kemudian Mariana datang kesawah serta melarang LM mengerjakan lahan tersebut sebab MS akan menanam padi di lahan itu.

Candra juga ikut ikutan melarang lm sebagai pemilik lahan mengerjakan lahan. Malah Candra kembali mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dibeli.

Saat adu mulut itu, kemudian, JM (14 tahun) anak dari RM mengatakan: “Tidak ada tanah milik sembiring disini! Ini tanah milik nenek moyang saya.”

Pemilik lalu tarik menarik sebilah bambu yang kebetulan ada di lahan dengan JM.

Melihat keributan itu dan dikhawatirkan akan berujung adu fisik, maka salah seorang kerabat LM meminta agar LM mengalah dan pulang saja dan tidak melawan anak RM yang masih di bawah umur.

Saat pulang, JM dan ayahnya RM mengejar pemilik serta mengatakan bahwa LM, pemilik lahan telah melakukan pencurian ikan dari lahan itu.

Hal itu tidak digubris LM sebagai Pemilik lahan yang sah. LM terus berjalan dan kembali ke kediamannya.

Setelah 1,5 jam duduk di warung miliknya, LM kemudian didatangi Orangtua perempuan JM, Nurhaida Limbong (NL) dan mengatakan bahwa anaknya (JM) harus dibawa berobat karena LM dituduh telah melukai kakinya JM dengan cangkul.

Merasa tidak pernah melukai siapapun, LM menyatakan tidak mau mengobati JM, sebab dia tidak pernah mencangkul kakinya.

Sementara itu, terdapat beberapa saksi yang melihat dan mengatakan bahwa kaki JM sebelumnya terkena beling pecahan kaca hingga melukai dirinya sendiri.

Akibat peristiwa itu, pada tanggal 24 November 2021, Nurhaida Limbong (NL) dan anaknya (JM) melaporkan kejadian ini ke Polres Toba.

lm-pun sebagai pemilik lahan lalu dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Toba pada awal bulan Desember 2021 sebagai saksi.

Pada bulan maret 2022, LM sebagai Pemilik Lahan akhirnya ditetapkan oleh Penyidik Polres Toba sebagai Tersangka Pemalsuan Surat surat dengan nomor: No.S. Tap/ 27/ III/ 2022/ Reskrim, tanggal 23 maret 2022.

Kemudian status tersangka pemalsuan dokumen diralat dan dibatalkan dengan surat tertanggal 30 maret 2020 oleh Anggota Penyidik Polres Toba bernama Melan Surbakti dan Bernard Marpaung.

Laporan itu kemudian diganti dengan Surat Penetapan Tersangka No.S.Tap/ 27/ III/ 2022/ Reskrim tanggal 23 maret 2022, dengan ancaman pemilik akan ditahan.

Maka, atas ditetapkannya LM sebagai tersangka telah membuat LBH Patriot merasa miris dan menduga bahwa Kliennya telah mendapatkan perlakuan hukum yang tidak adil dimana laporan penghinaan dan fitnah yang dilakukan oleh Marianna Sitorus dan Holden Manurung tanggal 23 November 2022 kepada LM, kliennya itu tidak pernah diproses oleh pihak Polres Toba

Sehingga dengan kejadian ini Penasehat Hukum korban/ Tersangka berpendapat dan menjelaskan, bahwa:
1. Status Tersangka yang ditetapkan oleh pihak Polres Toba adalah bentuk kriminalisasi kepada klien; Polres Toba terkesan sangat memihak dimana LP LM tidak pernah diproses, sedangkan LP yang menyatakan anaknya NL dianiaya diproses dengan cepat hingga klien menjadi tersangka dengan ancaman kurungan.

2. Tindakan yang dilakukan oleh Polres Toba, yang menerima laporan korban disangka mencangkul kaki anak(JM), padahal dilukai sendiri tidak pernah didengar oleh penyidik dan ingin agar klien segera dijebloskan ke penjara.

3. Kuasa Hukum Korban/ Tersangka meminta dengan tegas supaya Polres Toba mengkaji ulang status Klien yang dengan gampang sekali ditetapkan statusnya sebagai Tersangka oleh Penyidik Polres Toba dan membatalkannya kemudian tanpa proses hukum (praperadilan) dan kemudian dengan gampangnya menetapkan status tersangka dengan tuduhan lain.

4. Supaya Presiden RI, Satgas Mafia Hukum, Mabes Polri, Kompolnas, Propam Polri dan Komna s Ham di Jakarta memberikan perhatian yang serius terhadap kasus dugaan kriminalisasi yg dialami oleh klien , khususnya pencabutan penetapan tersangka dan menggantikannya/ menetapkannya sebagai tersangka pada kasus lain oleh Polres Toba demi terwujudnya penegakan Hukum yg berkeadilan dan tidak terjadi lagi perbuatan sewenang-wenang yg melanggar HAM di polres toba kedepan. (JP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini