Forum Batak Intelektual Soroti Kinerja PN Bekasi Kota Terkait Sengketa Jurnalis

0
87

Bandung-Zonadinamikanews.  Forum Batak Intelektual (FBI) bersama Tim Advokat nya kini sedang gencar-gencarnya menyoroti kinerja Pengadilan Negari (PN) Bekasi Kota.

Fenomena ini disampaikan Ketua FBI Bekasi, Tetty Rayamana Sibuea di depan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, Kamis (21/4/2022) siang.

“Rekan kita PERS, media PostKeadlian dikalahkan PN Bekasi Kota. Kita ajukan Banding. Sekitar 2 Minggu lalu kita sudah ajukan Banding, namun kita cek di PT, ternyata belum diverifikasi oleh pihak PN Bekasi Kota. Ada apa ini coba,” kata Tetty, didampingi Sekjen Siswandi dan Advokatnya, Denny Hermawan kepada Wartawan.

Sebelumnya, lanjut wanita berparas cantik ini. Dalam putusan dari PN Bekasi terkait perkara PERS yang digugat oknum Warga Negara Asing) Srilangka bernama Sumedha, pihak PN ‘memenangkan penggugat.

“Hanya gara-gara pemberitaan, dimana sepatutnya sudah selesai di Dewan Pers. Teman media kita sudah muat Hak Jawab dan Permohonan maaf pada pemberitaan selanjutnya. Namun bisanya digugat kembali di Pengadilan. Ironinya, diterima pihak PN Bekasi dan dikalahkan lagi. Ini kan suatu Fenomenal. PERS itu Lex Specialis. Kalau Pengadilan memutuskan PERS bersalah karena berita dan didenda hingga puluhan juta begitu, sama saja Pengadilan Bekasi Kota turut mengkebiri Kebebasan PERS,” bebernya.

“Kita kan soroti Kinerja Pengadilan demikian. Oknum PN yang terlibat, harus diberikan sangsi dan atau ganjaran yang berlaku di Negeri ini,” tegasnya.

Senada dengan Tetty, Denny menyayangkan pihak PN Bekasi yang menurutnya, tidak punya wewenang mengadili.

“Domisili Perusahaan PERS dan KTP tergugat di Kabupaten Bekasi. Kenapa PN Bekasi Kota memutuskan berhak mengadili.? Kompetensi Relatif disini jelas sudah diabaikan Oknum PN Bekasi yang menyidangkan sengketa PERS ini. Pada Memori Banding yang kita ajukan sudah kita jelaskan,” ungkap Denny.

Kemudian dari pada itu, sambung Denny. Oknum Majelis Hakim juga dituding mengindahkan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) No 13 Tahun 2008.

Pada tanggal 30 Desember 2008, Pelaksana Tugas Ketua MA, selanjutnya Ketua MA kala itu, Dr Harifin A Tumpa, SH MH mengirim surat edaran ke semua ketua pengadilan tinggi dan ketua pengadilan negeri di seluruh Indonesia.

Surat edaran MA itu berbunyi, ”Sehubungan banyaknya perkara yang diajukan ke pengadilan yang berhubungan dengan delik pers, maka untuk memperoleh gambaran obyektif tentang ketentuan-ketentuan yang terkait UU Pers, maka hakim dapat meminta keterangan seorang ahli di bidang pers. Karena itu, dalam penanganan/pemeriksaan perkara- perkara yang terkait delik pers, hendaknya majelis mendengar/ meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers karena merekalah yang lebih mengetahui seluk- beluk pers secara teori dan praktik”.

“Kita sudah lihat Salinan Putusan 266/Pdt.G/ Bks. Tidak ada dihadirkan saksi ahli dari Dewan Pers. Pihak penggugat tak satu pun menghadirkan saksi. Kalau hanya surat-surat yang mana kebenaran dari surat yang dikatakan sebagai ‘bukti’ itu harus dibuktikan kebenarannya. Apakah ‘seprofesional inikah kinerja Hakim Pengadilan Bekasi?,” sentil Denny.

Ditempat terpisah sebelumnya juga. Banyak wartawan dari sejumlah Media yang menyoroti putusan Sengketa PERS ini dengan berbagai judul serta isi berita. Bahkan ada Pimpinan Redaksi (Pimred) Media yang layangkan surat resmi, konfirmasi terkait putusan yang ditengarai tidak berkeadilan karena dugaan ‘Suap.

“Kami telah menyurati PN Bekasi Kota tertanggal 19 April 2022. Kita tunggu saja seperti apa jawabannya,” ujar Pimred Moralty News, Ramli Manurung melalui WhatsApp, Selasa (19/4/2022) sore.

Kembali ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Pimpinan Redaksi PostKeadilan, K.I Simaremare SPd sebagai pihak tergugat yang dikalahkan PN Bekasi Kota, membeberkan kronologi permasalahan kepada pihak Pengadilan Tinggi yang diterima Panitera Muda Perdata, H. Nanang Priatna S.H.

Simare, panggilan akrab Pimred PostKeadilan ini menjelaskan seperti penjelasan Denny, Tetty dan Ramli di atas.

“Baiklah, kami telah mendengar keluhan anda. Nanti pada memori banding disampaikan. Hari ini kami belum menerima memori banding tersebut dari PN Bekasi. Mungkin belum diverifikasi, nanti kita bantu tanyakan,” ucap Nanang melalui telekompers di ruang PTSP Mandiri, PT Jawa Barat.

Untuk pengaduan ke Komisi Yudisial (KY), Nanang mempersilahkan karena merupakan hak pihak tergugat yang ‘dikalahkan. “Silahkan saja,” tutupnya. (zdn )

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini