Sejumlah Ortu Murid,Kutuk Keras Akan Perilaku Kepsek SMAN 3 Payakumbuh Sumbar

0
244

SUMBAR-Zonadinamikanews.Sejumlah orang tua murid akhirnya melontarkan kata mengutuk terhadap tindakan yang diperankan oleh oknum kepsek SMAN 2 Payakumbuh dengan selalu mencari cara untuk mengeruk uang dari oran tua murid dengan alasan atas keputusan rapat orang tua dan komite.

“Secara jujur kami sebagai orang tua memang sangat kecewa atas keputusan pihak sekolah,yang terkesan sudah di setting antara komite dengan sekolah,omong kosong,kalau keputusan itu dari orang tua,semua tahu,saat ini kebutuhan sekolah sudah di tanggung pemerintah melalui dana BOS,namun masih ada oknum kepsek bermental rampok atau bemertal iblis yang ingin mencari keuntungan di atas penderitaan masyarakat,apalagi bagi yang tidak membayar ijazah anak mala di tahan pihak sekolah,oknum kepsek berupaya mengumpulkan pundi-pundi dari uang haram,yang kebutuhan dibuat-buat,kami orang tua murid,mengutuk keras perilaku oknum tersebut,semoga azab yang menghajar oknum kepsek dimasa tuanya,yang selalu mencari keuntungan dengan secara tidak wajar,kasihan anak-anak dan suaminya , makan uang haram dari pungli orang tua murid tidak mampu” terang salah seorang wali murit.

Seraya berharap,penegak hukum agar menghentikan segala bentuk pungutan dengan alasan sumbangan pendidikan yang kerap sebagai senjata oknum kepala sekolah,Sebab tindakan para oknum kepsek,tanpa adanya rasa ibah pada orang tua murid,biar bagaimanapun,semua keputusan ada di tangan kepala sekolah,bukan ditangan komite sekolah,maka wajib kepseknya yang di tindak, agar mental-mental penjahat dengan gerakan pungli berkedeok sumbangan pendidikan di sekolah tidak terjadi. Diketahui Irma Takarina semenjak menjabat kepsek SMAN 2 Payakumbuh hingga pindah ke SMAN 3 Payakumbuh,perilaku pungutan berkedok sumbangan pendidikan hingga menahan ijazah anak yang tidak membayar.

Menanggapi akan tindakan Irma Takarina selaku kepala sekolah SMAN 3 Payakumbuh Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat Indoensia (LAMI) DPD Sumatera Barat yang dimotori oleh Rismawati selaku ketua,akhinya angkat bicara terkait dugaan pungutan liar yang terjadi di SMAN 2 dan SMAN 3 Payakumbuh, adalah sebuah keputusan yang sifatnya sepihak dan mengatasnamakan komite, dan disinilah kelemahan komite sekolah yang hanya mampu memamfaatkan orang tua murid dalam penggalangan dana dalam membantu penyokongan sekolah,dan tidak mampu mencari dana dari pihak luar. Pada prinsipnya,pemerintah pusat juga sudah melarang pungutan dengan dalil apapun,sebab pemerintah sudah mengucurkan dana jenis Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dan kuota tersebut sesuai jumlah siswa.

“Pihak sekolah memang selalu mengkambinghitamkan komite dalam setiap pungutan,pengambilan dana dari ortu murid ini di siasati dengan dalil sumbangan,dan bila bicara sumbangan,berarti pemberian orang tua berpariasi setiap murid,tidak ditentukan besaran yang wajib dibayarkan,disinilah kejahatan oknum pendidikan memamfaatkan situasi,padahal bila bicara jujur, nilai itu sudah dibahas dan ditentukan sebelum diadakan rapat, dan dalam rapatpun,semua sudah di setting,seakan besaran nilai tersebut,hasil keputusan rapat orang tua murid dengan komite” Tegas Rismawati.

Belum lagi tindakan kurang terpuji yang kerap diperankan oleh oknum kepsek yang menahan ijazah murid karena tidak bisa membayar lunas pungutan  berkedok bantuan tersebut, tindakan tersebut seakan tidak ada sifat manusiawi, masa ijazah yang dikejar murid selama 3 tahun tahun ditahan,hanya karena sumbangan yang direkayasa oleh pihak sekolah,hanya karena tidak mampu memayar.kata Rismawati menambahkan.

Menurut Rismawati sumbangan di sekolah masih dimungkinkan, lantaran ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 (Permendikbud 44/2012).Sekolah dimungkinkan menerima sumbangan dari orangtua siswa atau masyarakat, bila sumbangan tersebut sifatnya tidak mengikat, tidak ditentukan besarannya dan tidak ditentukan waktunya. “Tentu tidak melibatkan orang yang tidak mampu,namun yang terjadi di SMAN 3 dan 3 ini benar-benar mengikat dan dipukul rata yang miskin dan kaya, tindakan ini yang membuat salah patal,”

Rismawati menilai,nilai total pungutan setiap bulan di SMAN 2dan 3 tersebut,bisa mencapai ratusan juta rupiah, dan sangat pantastis,ironisnya,pihak sekolah sudah tahu bahwa dunia berduka akibat corona covid-19,dan dunia pendidikan juga darurat, tapi masih tegah-tegahnya mengorbankan orang tua murid demi ambisi yang kurang manusiawi dengan membebankan biaya berkedok sumbangan,inilah yang sangat disayangkanoleh semua pihak.

Rismawati menilai, agaknya perjalanan karir Irma Takarina sebagai kepala sekolah dari  SMAN 2 ke SMAN 3 Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, sepertinya tidak terlepas dari dugaan pungutan liar,mengatasnamakan komite sekolah,dugaan pungutan liar tersebut dikemas rapi dengan dalih dan pembangunan/pendidikan hingga sebagai yuran pada setiap siswa.

Seperti halnya saat menjabat kepsek di SMAN 2 Payakumbuh,dugaan pungutan liar dan menjadikan komite sebagai eksekutornya,yang kala itu masih dijabat oleh Irma Takarina,oknum kepsek ini pada setiap siswa-siswa, diberikan sebuah kewajiban bentuk dana dengan dalih yuran pembangunan dan pendidikan.Para murid di wajibkan membayar,bagi kelas X Rp.175.000/bulan, kelas XI Rp.125.000/bulan,kelas XII Rp.150.000/bulan, dan pihak SMAN 2 bisa merauf mencapai dua ratus jutaan dalam per bulan dari jumlah  Siswa Laki-laki : 492 Siswa Perempuan : 669, nilai yang sangat pantastis bila dikalikan 12 bulan bisa mencapai Rp.2.400.000.000 dalam setahun, wow hebat benar ya.Padahal namanya sumbangan tidak bisa di paksakan jumlahnya,alias sukarelah, namun pihak sekolah ini mematok jumlahnya per murid,bukan bentuk sukarelah.

Selain pungutan,penahanan ijazah bagi murid yang belum membayar kewajiban tersebut,harus menanggung resiko,dan ijazah akan tertahan di sekolah.

Pungutan dan penahanan ijazah tersebut juga dibenarkan oleh Drs.Dafrimal.M.Si kepala sekolah SMAN 2 Payakumbuh pengganti Irma Takarina mengaku,bahwa pungutan liar di sekolahnya adalah warisan kepsek lama, “Semua bentuk pungutan dari murid disekolah ini adalah kepsek lama yang melakukan dan membuat keputusan,saya disini baru 2 bulan menjabat sebagai kepala sekolah,juga termasuk penahanan ijazah sejumlah murid” terang Kepala sekolah SMAN 2 Payakumbuh Drs.Dafrimal.M.Si Provinsi Sumatera Barat. Pungutan bagi  murid di SMA 2 Payakumbuh,Provinsi Sumatera Barat, keputusan sepihak oleh pihak sekolah yang memberikan beban pada siswa-siswa, untuk memberikan sebuah kewajiban bentuk dana dengan dalih yuran pembangunan dan pendidikan.Para murid di wajibkan membayar,bagi kelas X Rp.175.000/bulan, kelas XI Rp.125.000/bulan,kelas XII Rp.150.000/bulan.

Oknum PUPR & BPN Sumbar Diduga Buat Surat Rekayasa Soal Ganti Rugi Jalan Tol

Dan berjanji tidak akan meneruskan dan akan menghentikan pungutan tersebut,dan juga akan memberikan semua ijazah yang tertahan di sekolah pada semua murid yang belum mengambil ijazahnya.

Merasa sukses melancarkan pungutan liar di SMAN 2, Irma Takarina yang saat ini berpindah tugas di SMAN 3 Payakumbuh sebagai kepala sekolah,tetap melancarkan pungutan tersebut,dan merasa tidak berdosa sudah, beliau mengaku melakukan pungutan berupa yuran Rp.100.000/bulan pada setiap murid. Dan diperkirakan hasil pungutan tersebut mencapai Rp.100 juta setiap bulanya,karena menurut dapodik 357 siawa laki-laki dan 612 siswa perempuan dengan 30 rombongan belajar. 96.900.000×12 bulan = Rp.1.162.800.000 dalam setahunya.ditambah dana insidentil Rp.450.000/murid x dalam setahun,bila ditotal Rp.450.000×969 murid=Rp.436.050.000 dalam satu tahun.

Irma Takarina kepala sekolah di SMAN 3 Payakumbuh provinsi sumatera barat saat di konfirmasi via telepon terkait pungutan liar yang di wariskan di SMAN 2 Payakumbuh, Irma Takarina,mengatakan, bahwa hal itu sudah tidak ada masalah,karena sudah ada ketentuanya atau sudah sesuai prosedurnya, bagaimana kita mengambil yuran, kita sudah sesuaikan dengan juknisnya. Saat ditanya soal pungutan di SMAN 3,Irma juga mengaku, bahwa pihak memungut 100/bulan sebagai yuran, itu sudah persetujuan komite dan orang tua, bila kita melakukan pungutan,kita rapat dulu dengan komite, kita buat RKS sekolah, dari RKS sekolah,lalu kita ajukan ke komite,kalau sesuai kata komite, baru kita bawah rapat pleno dengan orang tua, setelah baru kita buat surat edaran pada orang tua, jadi rasanya kita sudah sesuai dengan prosedur” terang Irma.(z)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini