Oknum PUPR & BPN Sumbar Diduga Buat Surat Rekayasa Soal Ganti Rugi Jalan Tol

0
590

SUMBAR-Zonadinamikanews.Niat jahat oknum PUPR dan BPN sumbar mulai terbongkar,terkait upaya mencari keuntungan diatas kerugian masyarakat terdampak pada pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru pada seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang,sedikitnya 16 pemilik bidang tanah merasa terancam merugi akibat ulah oknum PUPR dan BPN Sumbar.

Pekan lalu, sejumlah petugas PUPR dan BPN beserta petugas Hutama Karya selaku pelaksana pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru,informasi yang didapat dari wali Nagari bahwa kunjungan tersebut guna melakukan verikasi, yang dihadiri para pemilik tanah dan bertempat di kantor Wali Nagari Parik Malintang pada 29 Maret 2022.

Munculnya dugaan surat rekayasa yang diberikan pada sejumlah masyarakat,seperti surat pernyataan penggunaan pisik bidang tanah,anehnya surat tersebut sudah dikonsep dan tertulis luas tanah,namun ketika oknum PUPR/BPN sumbar bertemu dengan masyarakat pemilik tanah tersebut, diperintahkan agar menulis luas tanah dengan tulis tangan dan tanda tangan diatas meterai, dengan catatan luas tanah berkurang hingga ratusan meter.

Kerkurangnya luas tanah yang bedampak pada berkurangnya jumlah ganti rugi yang akan didapatkan,oknum  PUPR dan BPN tanpa melakukan pengukuran kembali ke lokasi, dan masyarakat juga mengaku,bahwa pihaknya tidak perna merasa diajak melakukan pengukuran ulang,sehingga terjadinya pengurangan luas tanah mereka yang terkenah pembebasan.

Keanehan surat pernyataan yang dikonsep oknum PUPR/BPN sumbar dan disuruh ditanda tangani oleh masyarakat membuat Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Padang  Pariaman Provinsi Sumatera Barat yang diketuai oleh Rismawati penuh tanda Tanya dan curiga.

Kenapa pihak PUPR/BPN Sumbar membuat konsep berupa surat pernyataan yang dilengkapi dengan meterai, dalam surat tersebut dijelaskan batas-batas dan luas tanah,namun kenapa setelah bertemuh dengan masyarakat, tiba-tiba oknum PUPR/BPN menyuruh menulis dengan tulis tangan akan luas tanah berkurang?, bila benar-benar luas tanah berkurang,kenapa tidak dari awal saat membuat konsep surat pernyataan  dibuat luas tanahnya berkurang,kenapa harus masyarakat yang menulis, apalagi berkurangnya luas tanah tersebut pihak PUPR/BPN tidak melibatkan masyarakat ke lokasi untuk melakukan ukur ulang, tiba-tiba oknum PUPR/BPN menyuruh masyarakat menulis dengan tulis tangan soal luas tanah yang berkurang,tegas Rismawati dengan nada Tanya.

LSM LAMI:”Cabut Surat PUPR dan BPN Sumbar Berpotensi Terjadi Korupsi “

surat pernyataan yg disodorkan oknum PUPR&BPN utk ditanda tangi masyarakat, luas tanah tertulis saat membuat konsep,namun saat bertemu masyarakat,oknum PUPR memerintahkan menulis luas tanah yg berbedah dalam surat dikonsep

Dugaan modus luas tanah yang berkurang,membuat masyarakat bahwa pihaknya merasa mulai dikibulin dan berdampak terjadinya upaya pemotongan uang ganti rugi yang akan diterima.Dan tidak menutup kemungkinan,luas tanah yang terterah dalam dokumen akan berdedah dilapangan,karena saat pengukuran ulang,sehingga terjadinya pengurangan luas,tidak melibatkan pemilik tanah,inilah yang harus di cermati semua pihak,termasuk penegak hukum,agar tidak terjadi penyusulan pengisi penjarah seperti yang dialami oleh oknum terkait pembebasan ruas jalan tol ini.

Wajar masyarakat tidak semuanya yang mau menandatangi surat pernyataan tersebut,sebab mereka menduga, ada niat kurang baik dalam penyodoran surat pernyataan yang diperankan oleh oknum PUPR berisial BOY tersebut,dan bila benar-benar surat pernyataan tersebut tidak hasil rekayasa, kenapa harus diminta ditanda tangani pakai meterai 10.000.Berkurangnya luas tanah,harus dibuktikan dengan dokumen pengukuran ulang bersama pemilik tanah,bukan menggunakan surat pernyataan yang aneh-aneh.

surat rekapitulasi yg buat kantor jasa fublik yg sempat diserahkan pada masyarakat lengkap dgn luas tanah,namun timbul kembali rekapitulasi baru dgn nilai luas yg berkurang,tanpa dilakukan ukur ulang.

Sama halnya, pihak kantor jasa fublik yang digandeng oleh pihak pemerintah dalam melakukan rekapitulasi nilai penggatian wajar pendagaan tanah pembangunan jalan tol ruas Padang-Pekanbaru,perlu di curigai, sebab ketidak profesionalnya dan diduga ada permainan kongkalikong dengan oknum yang terkait dalam pembebasan dan pembayaran biaya ganti rugi.

Persoalanya,pembuatan dokumen yang akan menjadi dokumen negara terkait besaran biaya ganti dan luas tanah yang terkenah pembebasan proyek nasional tersebut,berpotensi nekaya dan terancamnya berkurangnya biaya ganti rugi,dan sangat rawan adanya rekayasa dokumen, karena bisa terjadi luas lahan dilapangan tidak sesuai dengan dokumen, atau rawan timbulnya praktek dugaan korupsi,bahwa besaran ganti rugi yang diberikan pada masyarakat,tidak sesuai dengan laporan kepada pemerintah pusat.

sekretaris BPN bernama Israh yang ditemui zonadinamikanews,com bersama LSM LAMI di ruang kerjanya 24/03.

“Yang dibayarkan itu didalam terrace (petak) dan pada musyawarah pertama, masih digabung dalam dan diluar terrace, itu kita revisi, dan bulan mei itu, kita undang kembali masyarakat untuk musyawarah ulang atau revisi,kesanya berkurang,tapi yang kita bayarkan adalah yang didalam terrace yang diluar terase, misalnya ada sampai 100 meter tidak bisa di mamfaatkan,bisa langsung di ajukan permohonan tanah sisa, tapi bila ada lebih 100 meter tapi tidak bisa di mamfaatkan dengan alasan-alasan tertentu tidak bisa dimamfaatkan,itu masyarakat bisa ajukan untuk biaya ganti ruginya, tapi itu melalui tim nanti yang menyatakan benar tidaknya tanah itu bisa di mamfaatkan.

Tapi kalau sampai 100 meter masyarakat bisa langsung mengajukan permohonan pembayaran tanah sisa.Kalau di perhatikan dalam berkas penilain itu,luasnya sendiri juga berkurang, tentu nilaninya juga berkurang,dan memang ada revisi waktu itu,mungkin masyarakat menganggap gimana gitu,kami juga merasa,kenapa masyarakat bisa salah tanggap gitu,Kata Israh.

Ditanya terkait kedatangan oknum PUPR dan BPN di kantor wali nagari dan membahas rencana pemotongan,namun pertemuan tersebut diluar pengetahun wali nagari, Israh mengatakan,bahwa wali nagari juga termasuk panitia. Terkait adanya oknum PUPR dan BPN Sumbar yang mendatangi warga penerima ganti rugi, dan kumpul di kantor wali nagari, oknum tersebut menyodorkan surat yg akan di tanda tangani mereka terkait akan adanya pemotongan biaya ganti rugi,sebagian ada yang mau tanda tangan dan sebagian ada yg nolak,Israh menilai bahwa itu karena ada komunikasi yang tidak sampai, atau masalah komunikasi.(z)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini