NG Anggota Badan Pengawas Koperasi RS Otak Hatta Bukittinggi di Sebut Berbohong

0
287

SUMBAR-Zonadinamikanews.Salah seorang anggota Badan Pengawas KPN Husada Raya RSUP Bukittinggi sampai saat ini (sekarang nama rs adalah: Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi / RSOMH Bukittinggi) Sumatera Barat. Sdr NG tidak mau meletakkan jabatannya sebagai pengawas koperasi padahal menjelang Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 10 Maret 2022, masih aktif menjadi anggota Badan Pengawas Koperasi NG tidak jujur kepada seluruh anggota KPN Husada Raya RSUP Bukitttinggi bahwa dia sudah pensiun dari PNS.

Seharusnya dia berkata dengan jujur kepada anggota koperasi dan melapor kepada Badan Pengurus Koperasi bahwa dia akan memasuki usia pensiun dari PNS karena itu dia mundur dari anggota Badan Pengawas Koperasi tetapi hal itu tidak dilakukannya.

Menurut informasi dari beberapa orang anggota koperasi sdr. NG melakukan pembohongan dengan mengatakan bahwa fungsional pengawas auditornya (JFA) sudah keluar (padahal tidak sama sekali, dia adalah perawat yang menjabat Kepala SPi dan sudah pension TMT 31 Desember 2022) dan katanya dia akan pensiun sampal usia 60 tahun. Demikian dia menyampaikan berita bohong kepada beberapa orang karyawan untuk memuluskan rencana busuknya.

Malah setelah menjadi pembicaraan dikalangan anggota pada akhir Februari 2022 baru mengakui bahwa dia sudah pensiun dari PNS dan berjanji kepada Badan Pengurus untuk menyelesaikan laporannya sampai RAT pada Maret nanti. Namun yang terjadi sampal sekarang masih aktif menjadi anggota Badan Pengawas koperasi tersebut. Menurut beberapa anggota yang mengeluh NG malah meminta untuk tetap menjadi anggota pengawas sampai dia pensiun dari tenaga kontrak di RSOMH Bukittinggi. Menurut berita yang beredar dikalangan masyarakat rumah sakit setelah pensiun dari PNS, NG tetap menjabat menjadi Kepala SPI padahal dia bukan sebagai tenaga ahli dibidang pengawasan dan tidak dibutuhkan organisasi.

Seharusnya sdr. NG menjelang pensiunnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus sudah meletakkan jabatannya sebagai anggota Badan Pengawas koperasi. Dengan demikian ketika RAT pada tanggas) 10 Maret 2022 tersebut sudah dilakukan pemilihan anggota atau penambahan anggota baru Badan Pengawas koperasi. Dinas Koperindag Kota Bukittinggi selaku pembina KPN Husada Raya RSUP Bukittinggi tidak membahas masalah ini di RAT pada bulan Maret tersebut, apakah tidak mengetahui kondisi ini. Saat ini sejumlah anggota koperasi akan membawanya ke ranah hukum dan juga akan dilaporkan ke ombusman karena adanya pelanggaran terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.

Sejak berdirinya KPN Husada Raya RSUP Bukittinggi tahun 1984 sudah mengalami maju mundur usaha perkoperasiannya. Badan Hukum Koperasi Nomor: 1629/BH-XVII tanggal 16 Oktober 1986. Bidang usaha ada di koperasi adalah Unit Pinjam dan Unit Mini Market. Total harta menurut neraca tahun buku 2021 jumlah kekayaan KPN Husada Raya RSUP Bukittinggi mendekati angka 7,5 miliar rupiah. Suatu jumlah yang fantastis yang membuat orang ingin tetap terlibat berkontribusi.

Nama koperasi karyawan itu tidak berubah walau seiring berjalannya waktu nama rumah sakit sudah berubah beberapa kali. Sesudah RS Emanuel diambil alih oleh pemerintah pusat kemudian berubah nama menjadi RSUP Bukittinggi, kemudian berubah nama menjadi P3SN Bukittinggi, setelah itu berubah nama lagi menjadi RSSN Bukittinggi, terakhir pada bulan April 2021 diresmikan oleh Menteri kesehatan RI menjadi Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi. Sedangkan nama koperasi karyawan tidak mengalami perubahan, tetap, sesuai dengan status badan hukumnya nomor: 1629/BH-XVII tanggal 16 Oktober 1986 dengan nama KPN Husada Raya RSUP Bukittinggi.

Bertahannya sdr. NG menjadi pengawas koperasi sangat bertentangan dengan AD/RT Koperasi yang sudah berbadan hukum itu. Menurut ketentuan yang terdapat di dalam AD/ART KPN Husada Raya RSUP Bukittinggi yang berhak menjadi anggota pengawas adalah anggota aktif yang status pegawai negerinya masih aktif, dipilih oleh anggota sekall dalam 3 tahun dalam RAT. Sedangkan sdr. NG sudah pensiun dari pegawal negeri sipil. Dengan bertahannya NG tetap menjadi pengawas koperasi telah mengambil hak anggota lain untuk bisa menjadi pengawas koperasi karena menurut AD/ART semua anggota berhak untuk duduk menjabat sebagai Pengurus maupun Pengawas yang dipilih dalam RAT anggota.

Menurut pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian: dijelaskan bahwa persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Ketentuan dalam Anggaran Dasar yang tersebut di atas tidak ditaati atau tidak dijalankan. Sdr. NG sudah tidak aktif lagi menjadi PNS dan sudah pensiun.

Begitupun menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 8 tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak. Pada pasal 11 atat (4) dari peraturan menteri tersebut menjelaskan hal yang sama bahwa persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Menurut AD/ART KPN Husada Raya RSUP Bukittinggi yang sudah berbadan hukum itu sdr. NG tidak berhak lagi menjadi Pengawas Koperasi dan harus meletakkan jabatannya karena secara yuridis melanggar azas badan hukum.

saat dikonfirmasi via pesan singkat, NG berlum memberikan tanggapan. (Z)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini