Kadis Pertanian OKUS Diduga Keras Terlibat Korupsi Dalam Vertival Driyer

0
596

OKUS-Zonadinamikanews. Setelah penetapan (FRN) selaku Kabid Tanaman Pangan pada Finas Pertanian Kabupaten OKU Selatan, jadi tersangka dalam perkara Pengelolaan Bantuan Dana Bangunan Rumah Pengering Jagung (Vertival Driyer).Penetapan tersangka oleh kejaksan negeri Oku Selatan tersebut mendapat acungan jempol dari kalangan masyarakat,dan mayoritas masyarakat mendukung penuh atas putusan penetapan tersangka,seraya agar pihak kejaksaan Okus mengusut sampai tuntas,sebab,dalam dugaan korupsi,sangat tidakmungkin dilakukan tunggal oleh oknum pejabat,pasti ada keterlibatan oknum lain,seperti atasanya.

Diketahui AS adalah merupakan kepala dinas saat itu dan menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bila menyikapi akan tupoksi sebagai PPK, sangatlah berperan dalam sebuah kegiatan atau proyek.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang, yaitu: Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa,Melaksanakan kegiatan swakelola, Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (KBUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya,Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak, Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara,Membuat dan menandatangani SPP,Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA,Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan,Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan,Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dugaan akan keterlibatan AS saat menjadi kepala dinas pertanian sangat rawan,oleh karena itu,masyarakat berharap agar kejari Okus jangan putus dalam pembidikan tersangka baru dalam perkara Pengelolaan Bantuan Dana Bangunan Rumah Pengering Jagung (Vertival Driyer). Kasian masyarakat petani yang menjadi korban,dan diperalat dalam melancarkan niat busuk mereka, Akibatnya,bangunan dan Rumah Pengering Jagung (Vertival Driyer) jadi mangkrak,dan tidak bisa dipungsikan oleh petani.

Diberitakan sebelumnya, Setelah melalui proses penyidikan yang panjang, akhirnya  Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri OKU Selatan pada hari Rabu (16/03/2022) sekira pukul 13.00 Wib telah melakukan penetapan Tersangka yang berinisial (FRN) yang merupakan Kepala Bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten OKU Selatan dalam perkara Pengelolaan Bantuan Dana Bangunan Rumah Pengering Jagung (Vertival Driyer). hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Kejari (Kejaksaan Negeri) OKU Selatan Kusri, SH di dampingi kasi Pidsus Wawan Kurniawan, SH., MH Kamis (31/03/2022).

Kejari OKUS Tetapkan Oknum Pejabat Distan Jadi Tersangka Korupsi

Adapun kronologis singkat dari kasus tersebut bahwa pada tahun 2018 Dinas Pertanian Kabupaten OKU Selatan mendapatkan bantuan dana bangunan Rumah Pengering Jagung dan padi (Bertival Driyer) kapasitas 6 ton dan 10 ton dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, mengetahui hal tersebut kemudian Tersangka (FRN) selaku Kabid Tanaman Pangan pada Finas Pertanian Kabupaten OKU Selatan memerintahkan 6 (enam) tani untuk mengajukan proposal sehingga Dana Bantuan tersebut dapat terealisasi,” ungkap Kusri.

“Adapun 6 (enam) Kelompok Tani tersebut adalah sebagai berikut: Kelompok Tani Sejahtera Desa Pelangki Kecamatan Muaradua, Kelompok Tani Karya Remaja Kecamatan Buay Sandang Aji, Kelompok Tani Karya Tani Desa Sukananti Kecamatan Muaradua Kisam, Kelompok Tani Maju Makmur Desa Majar Kecamatan Buay Rawan, Kelompok Tani Tunas Muda Desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin, Dan Kelompok Tani Lubuk Bahu Desa Pecah Pinggan Kecamatan Sungai Are,” pungkasnya.

Selanjutnya Kusri juga mengatakan “Setelah 6 (enam) Kelompok Tani mengajukan proposal bantuan dana tersebut, Tersangka (FRN) mengkoordinir para kelompok tani untuk mencairkan bantuan dana tersebut di Bank, setelah Dana tersebut cair dan telah diterima oleh kelompok tani, Tersangka (FRN) memerintahkan kepada 6 (enam) Kelompok Tani tersebut untuk menyerahkan seluruh Dana Bantuan kepada Tersangka (FRN), yang mana sesungguhnya bantuan dana seharusnya dikelola oleh kelompok tani masing masing untuk membangun vertical driyer, namun tersangka (FRN) menyalahgunakan kewenangannya sehingga Dana Bantuan dikelola oleh tersangka,”.

“Untuk total dari Dana Bantuan Pembangunan Vertical Driyer sendiri tahun anggaran tahun 2018 berjumlah sebesar Rp.1.958.000.000 (Satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah, “Tegasnya

Diketahui dari hasil pembangunan yang dikelola oleh Tersangka (FRN) tidak sesuai dengan teknis, sehingga mengakibatkan gedung tidak dapat digunakan dengan baik oleh kelompok tani yang mendapatkan bantuan.

“Bahwa akibat perbuatan tersangka (FRN) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang mana perhitungan kerugian negara saat ini masih dalam perhitungan oleh tim ahli teknis,” ucap Kusri

Terakhir Kusri juga menambahkan Tersangka (FRN) sebagai mana dimaksud melanggar primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Repunlik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, Subsidair pasal 3 jo. 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebaimana diubah dan di tambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korups

Disinggung akan ada tidaknya terkait tersangka baru, Kusri menjawab masih dalam proses pengembangan.

Diketahui dari informasi yang didapat Bahwa Kepala Dinas Pertanian berinisial (AS) sudah dilakukan pemeriksaan, karena bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam perkara tersebut. (tim)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini