Dugaan Pungli dan Tahan Ijazah di SMAN 1 Kinali Pasaman Barat,Sumbar

0
272

SUMBAR-Zonadinamikanews.Sejumlah pengakuan dari masyarakat yang nota bene adalah orang tua murid,merasa terzolimi oleh pihak SMAN 1 Kinali  yang beralamat di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat,pasalnya selain mereka masih dibebankan namanya uang SPP,juga masih banyaknya Ijazah yang tertahan di sekolah,karena sejumlah murid tidak mampu membayar kewajiban yang dibebankan oleh pihak sekolah yang bekerjasama dengan pihak komite sekolah yang ditunjuk pihak SMAN 1 Kinali.

Dugaan penahanan ijazah oleh pihak sekolah juga terindikasi ketidak adilan bahkan penahanan ijazah tersebut masuk dalam pasal 372 KUHP tentang penggelapan.dalam pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dikatakan, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Sementara terkait pungutan dengan dalih sumbangan pendidikan bertentangan dengan PP No 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Di mana pada pasal 52 menjelaskan bahwa pungutan dana yang bersumber dari masyarakat tidak dikaitkan dengan akademik.Pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, terutama untuk pendidikan SD, SMP dan SMA atau SLTA sederajat. Aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar. Bagi yang melanggar mendapat sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hukum pidana (Penjara).Bulan Juli ini seluruh sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi memasuki tahun ajaran baru.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pihak sekolah telah didukung dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah (sekolah negeri) tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap wali murid.

 

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar.Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar menyatakan: Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Suhelpi yang disebut-sebut sebagai kepala sekolah SMAN 1 Kinali saat di konfirmasi via telepon selulernya,buhwa pungutan tersebut bukan SPP dan tidak ada penahanan ijzah.”mengacu pada PP 48 yang mengatakan, bahwa pendanaan pendidikan itu berupakan tanggungjawab masyarakat dan pemerintah,karena dan BOS tidak mencukupi, kami dari dari sekolah mengajukan anggaran melalui komite, lalu dirapatkan,dan keputusan itu bukan keputusan sekolah,tapi hasil rapat paripurna komite dan dibuatkan berita acara dan undangan pada orang tua,dan guru honor tidak semua dibiaya oleh dana BOS, karena harus ada syaratnya dan harus terdaftar di dapodik .jawab Suhelpi diujung telepon.

Perlunya Drs,Barlius,M.M sebagai kepala dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat,untuk melakukan evaluasi terkait pungutan di sekolah,sebab,masyarakat merasakan,cukup banyak alasan yang dibuat-buat oleh pihak sekolah guna kelancaran aksi pungutan liar,dan memperalat komite sebagai terdepan untuk melakukan pungutan tersebut.

Pungutan SMA 1 Kinali berkedok sumbangan uang komite 75 ribu SPP untuk kelas 1 Rp.250 ribu, kelas 2 Rp.200 ribu ,kelas 3 Rp.150 ribu.(z)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini