Duga Perkaya Diri,Kepsek 3 Payakumbuh Nekat Pungli Masa Pandemi Covid-19

0
164

SUMBAR-Zonadinamikanews.Pemerintah pusat telah mengucurkan bantuan Operasional sekolah (BOS) Dana BOS ini untuk membantu sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang diberikan berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar,  BOS digunakan untuk memenuhi berbagai kegiatan sekolah seperti menyediakan alat belajar mengajar, membayar gaji guru, mengembangkan perpustakaan dan lain sebagainya.

Namun disayangkan,masih ada oknum pendidik/kepala sekolah menghalalkan segala cara demi menwujudkan niat demi mencari keuntugan diatas penderitaan orang tua muris. Menyusur perjalanan Irma Takarina sebagai  kepala sekolah di SMAN 2 hingga pindah ke SMAN 3 Payakumbuh,Provinsi Sumatera Barat yang tidak sengan-sengan melancarkan dugaan pungutan liar dengan dalih sumbangan dan yuran pada seluruh murid didiknya.

Ironisnya, disaat dunia berduka termasuk Indonesia dampak merebaknya corona virus 19, ,membuat perekonomian rakyat anjlok, agar bisa bertahan hidup,pemerintah pusatpun membuat sejumlah program bantuan social. Dan dunia pendidikan mengalami pengalaman pahit yang memaksa murid harus belajar jarak jauh.

Namun beda dengan Irma Takarina dari  kepala sekolah di SMAN 2 hingga pindah ke SMAN 3 tetap tidak peduli akan kondisi orang tua murid, niat menarik uang dari ortu murid tetap di lakukan dengan dalih sumbangan dan yuran.

Drs.Dafrimal.M.Si kepala sekolah SMAN 2 Payakumbuh pengganti Irma Takarina mengaku,bahwa pungutan liar di sekolahnya adalah warisan kepsek lama, “Semua bentuk pungutan dari murid disekolah ini adalah kepsek lama yang melakukan dan membuat keputusan,saya disini baru 2 bulan menjabat sebagai kepala sekolah,juga termasuk penahanan ijazah sejumlah murid” terang Kepala sekolah SMAN 2 Payakumbuh Drs.Dafrimal.M.Si Provinsi Sumatera Barat. Pungutan bagi  murid di SMA 2 Payakumbuh,Provinsi Sumatera Barat, keputusan sepihak oleh pihak sekolah yang memberikan beban pada siswa-siswa, untuk memberikan sebuah kewajiban bentuk dana dengan dalih yuran pembangunan dan pendidikan.Para murid di wajibkan membayar,bagi kelas X Rp.175.000/bulan, kelas XI Rp.125.000/bulan,kelas XII Rp.150.000/bulan, dan pihak SMAN 2 bisa merauf mencapai dua ratus jutaan dalam per bulan dari jumlah  Siswa Laki-laki : 492 Siswa Perempuan : 669.

Dan berjanji tidak akan meruskan atau akan menghentikan pungutan tersebut,dan juga akan memberikan semua ijazah yang tertahan di sekolah pada semua murid yang belum mengambil ijazahnya.

Merasa sukses menlancarkan pungutan liar di SMAN 2, Irma Takarina yang saat ini berpindah tugas di SMAN 3 Payakumbuh sebagai kepala sekolah,tetap melancarkan pungutan tersebut,dan merasa tidak berdosa sudah membpdpho sejumlah orang tua murid,dirinya mengaku melakukan pungutan yuran Rp.100.000/bulan pada setiap murid. Dan diperkirakan hasil pungutan tersebut mencapai Rp.100 juta setiap bulanya,karena menurut dapodik 357 siawa laki-laki dan 612 siswa perempuan dengan 30 rombongan belajar.

Atas tindakan tersebut, sejumlah sumber melemparkan kata kutukan keras pada oknum kepsek tersebut, dan menyayangkan kepintaran yang dimiliki oknum pendidik tersebut telah digunakan untuk mencari keuntungan dari orang tua murid dengan secara tidak wajar.

“Pihak sekolah jangan mencari alasan ini,itu dengan dalih aturan,saat ini pemerintah pusat sudah membeack up keperluan sekolah melalui dana BOS, dan jelas dilarang melakukan pungutan dengan alasan apapun,penggunaan dana BOS disekolahpun masih patut di curigai,sebab masih rawan mark up dalam setiap alokasi,ditambah lagi dengan pungutan dengan alasan yuran,ini adalah sebuah alasan yang penuh kebohongan yang merasa bahagia di atas penderitaan murid,yang merasa di bisa di bohongin,hal ini perlu disikapi oleh penegak hukum atau saber pungli,jangan biarkan para orang tua atau murid jadi lahan pungli oleh oknum pendidik,demi menumpuk kekayaan,apa tegah oknum kepsek memberikan uang haram untuk anka-anaknya?,saya dulu perna jadi komite disekolah,saya mundur,karena kepsek selalu kerja sama dengan ketua komite sekolah melakukan pungutan dengan cara mereka,soal rapat ortu murid,itu hanya formalitas dan dibawah setingan komite dengan pihak sekolah”’ kata sumber.

Mengacu pada pernyataan tegas pihak Ombudsman Republik Indonesia (ORI) seluruh pungutan dan sumbangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012. Dalam Pasal 9 Ayat 1 menyebutkan, satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan / atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. “Apapun bentuknya, satuan pendidikan dasar di bawah pemerintah dilarang memungut iuran, titik, tidak ada alasan apapun, dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 12 huruf (a) menyebut, Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah.

Namun fakta dilapangan, sejumlah siswa SMAN 3 Payakumbuh harus membayar yuran,besaran pungutan tersebut mencapai Rp700 ribu selama 6 bulan,bahkan pungutan tersebut bahwa kepala sekolah mengaku sudah melakukan kordinasi dengan komite dan para orang tua murid.

Irma Takarina kepala sekolah di SMAN 3 Payakumbuh provinsi sumatera barat saat di konfirmasi via telepon terkait pungutan liar yang di wariskan di SMAN 2 Payakumbuh, Irma Takarina,mengatakan, bahwa hal itu sudah tidak ada masalah,karena sudah ada ketentuanya atau sudah sesuai prosedurnya, bagaimana kita mengambil yuran, kita sudah sesuaikan dengan juknisnya. Saat ditanya soal pungutan di SMAN 3,Irma juga mengaku, bahwa pihak memungut 100/bulan sebagai yuran, itu sudah persetujuan komite dan orang tua, bila kita melakukan pungutan,kita rapat dulu dengan komite, kita buat RKS sekolah, dari RKS sekolah,lalu kita ajukan ke komite,kalau sesuai kata komite, baru kita bawah rapat pleno dengan orang tua, setelah baru kita buat surat edaran pada orang tua, jadi rasanya kita sudah sesuai dengan prosedur” terang Irma.(z)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini