LSM LAMI:”Cabut Surat PUPR dan BPN Sumbar Berpotensi Terjadi Korupsi “

0
332

SUMBAR-Zonadinamikanews. Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Padang  Pariaman Provinsi Sumatera Barat yang diketuai oleh Rismawati mendesak dinas PUPR dan BPN Sumbar agar menarik juga merobek surat pernyataan kesediaan masyarakat di parit malintang yang tanahnya terkenah pembebasan ruas jalan tol Padang-Pekanbaru pada seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang, sebab penandantangan surat tersebut terkesan adanya tekanan yang di lakukan oknum PUPR dan BPN Sumbar.

Selain surat pernyataan tersebut akan merugikan masyarakat dan juga tidak ada dasar hukumnya,juga sangat berpotensi terjadinya praktek korupsi dengan modus dugaan manipulasi data atau dokumen pembayaran akan ganti rugi tanah pada pembangunan proyek nasional tersebut.Oleh karena itu,pihak PUPR dan BPN agar menarik surat tersebut dari masyarakat secepat mungkin.demikian di tegaskan oleh Rismawati Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Padang  Pariaman Provinsi Sumatera Barat pada media ini.

Dugaan adanya azas mamfaat dan penuh kebohongan akan surat pernyataan tersebut semakin terkuak,pasalnya oknum PUPR Sumbar berinisial BOY,juga tidak memakui bahwa dirinya mengumpulkan masyarakat di kantor wali nagari dan meminta masyarakat menandatangi akan adanya pemotongan dana ganti rugi, dan Israh selaku sekretaris Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi sumatera Barat,mengatakan, bahwa itu hanya karena ada komunikasi yang tidak sampai, atau masalah komunikasi, artinya bahwa surat pernyataan akan ada pemotongan tersebut adalah tidak syah.

Sama halnya, pihak kantor jasa fublik yang digandeng oleh pihak pemerintah dalammelakukan rekapitulasi nilai penggatian wajar pendagaan tanah pembangunan jalan tol ruas Padang-Pekanbaru,perlu di curigai, sebab ketidak profesionalnya dan diduga ada permainan kongkalikong dengan oknum yang terkait dalam pembebasan dan pembayaran biaya ganti rugi.

Dana Ganti Rugi Jalan Tol Terancam Dipotong, Ini Kata Sekda Padang Pariaman,DPRD:Laporkan Ke Penegak Hukum.

Persoalanya,pembuatan dokumen yang akan menjadi dokumen negara terkait besaran biaya ganti dan luas tanah yang terkenah pembebasan proyek nasional tersebut,berpotensi terancamnya berkurangnya biaya ganti rugi,dan sangat rawan adanya rekayasa dokumen, karena bisa terjadi luas lahan dilapangan tidak sesuai dengan dokumen, atau rawan timbulnya praktek dugaan korupsi,bahwa besaran ganti rugi yang diberikan pada masyarakat,tidak sesuai dengan laporan kepada pemerintah pusat.

Kenapa terjadi dugaan tersebut?,menurut Rismawati,karena mencermati dokumen rekapituasi yang sudah diberikan pada masyarakat bahkan proses pembayaran ganti rugi sudah dijanjikan di tahun 2021,namun tiba-tiba masyarakat mendapatkan surat rekapitulasi baru dengan nilai ganti rugi dan luas tanah yang berkurang,ini sebuah keanehan, dan diduga hanya sebuah pembodohan pada masyarakat.Ditambah kedatangan oknum PUPR dan BPN meminta tangan akan adanya pemotongan biaya ganti rugi,bila benar adanya pengurangan luas dan berdampak pada berkurangnya pada besaran ganti rugi,kenapa oknum PUPR dan PBN mendesak masyarakat agar bersedia menandatanagi surat pemotongan tersebut, ada apa? Kata Rismawati dengan nada Tanya.

sekretaris BPN bernama Israh yang ditemui zonadinamikanews,com bersama LSM LAMI di ruang kerjanya 24/03.

“Yang dibayarkan itu didalam terrace (petak) dan pada musyawarah pertama, masih digabung dalam dan diluar terrace, itu kita revisi, dan bulan mei itu, kita undang kembali masyarakat untuk musyawarah ulang atau revisi,kesanya berkurang,tapi yang kita bayarkan adalah yang didalam terrace yang diluar terase, misalnya ada sampai 100 meter tidak bisa di mamfaatkan,bisa langsung di ajukan permohonan tanah sisa, tapi bila ada lebih 100 meter tapi tidak bisa di mamfaatkan dengan alasan-alasan tertentu tidak bisa dimamfaatkan,itu masyarakat bisa ajukan untuk biaya ganti ruginya, tapi itu melalui tim nanti yang menyatakan benar tidaknya tanah itu bisa di mamfaatkan.

Tapi kalau sampai 100 meter masyarakat bisa langsung mengajukan permohonan pembayaran tanah sisa.Kalau di perhatikan dalam berkas penilain itu,luasnya sendiri juga berkurang, tentu nilaninya juga berkurang,dan memang ada revisi waktu itu,mungkin masyarakat menganggap gimana gitu,kami juga merasa,kenapa masyarakat bisa salah tanggap gitu,Kata Israh.

Ditanya terkait kedatangan oknum PUPR dan BPN di kantor wali nagari dan membahas rencana pemotongan,namun pertemuan tersebut diluar pengetahun wali nagari, Israh mengatakan,bahwa wali nagari juga termasuk panitia. Terkait adanya oknum PUPR dan BPN Sumbar yang mendatangi warga penerima ganti rugi, dan kumpul di kantor wali nagari, oknum tersebut menyodorkan surat yg akan di tanda tangani mereka terkait akan adanya pemotongan biaya ganti rugi,sebagian ada yang mau tanda tangan dan sebagian ada yg nolak,Israh menilai bahwa itu karena ada komunikasi yang tidak sampai, atau masalah komunikasi.

ke 17 pemilik bidang tanah tersebut di datangi oleh oknum PUPR Provinsi Sumbar berinsial BO, yang dikumpulkan di kantor walinagari parit malintang.Oknum ini menyodoran surat kesedian akan adanya pemotongan uang masyarakat yang terkenah pembebasa. Sementara wali nagari sendiri tidak mengetahui adanya kumpulan tersebut.

BOY Oknum PUPR Sumbar yang sebut-sebut mendatangi masyarakat ketika di konfirmasi via telepon selulernya, berusaha mengelak atas tudingan tersebut, dengan penuh rasa keraguan raguan memberikan jawaban,”dapat info dari mana,coba tanya walinagari,dan coba perjelas informasinya” jawabnya diujung telepon (z)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini