Oknum di SD Negeri Jambi Ini Dituding Lakukan Dugaan Pungli Oleh Sejumlah Ortu Murid

0
80

JAMBI-Zonadinamikanews. Sejumlah wali murid SDN 124/VIII Desa Sidorejo,Kecamatan Rimboilir Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi merasa kecewa akan keputusan oknum sekolah dan komite, yang terkesan memaksakan kehendak pada sejumlah orang tua murid dan harus bersedia mengeluarkan koceknya demi memuluskan rencana pihak sekolah.

Keputusan pihak sekolah bersama oknum komite tersebut, oleh sejumlah ortu murid berbau pungutan liar dan melawan hukum, ironisnya, pungutan tersebut terjadi di tengah rakyat Indonesia dirundung musibah, atas merebaknya penyeraban virus corona yang telah merenggut jutawan jiwa.

Merasa dipaksakan oleh pihak sekolah dan komite,sejumlah ortu murid ini mencurahkan kekecewanya pada wartawan,dengan tujuan agar media mempublikasikan atas peristiwa dugaan pungutan liar dengan dalih uang sumbangan, tapi memaksakan akan moninal yang harus di bayarkan oleh para ortu murid.

Sejumlah wali murid pada media ini menegaskan, bahwa Keputusan yang diambil pihak sekolah telah mencerai akan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2015 tentang Komite Sekolah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2016 sangat clear. Bahwa pihak sekolah sama sekali tidak boleh melakukan pungutan pada murid dan wali murid, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Dan juga menegaskan Komite Sekolah dilarang memungut dana pada murid dan wali murid. Namun diizinkan bila wali murid itu menyumbang Komite secara sukarela.

Idealnya, sumbangan komite seharusnya berlaku sistem subsidi silang. Besaran sumbangan di ukur dari kemampuan masyarakat dan tidak boleh ada unsur paksaan. Dana yang masuk ke sekolah pun wajib untuk dikelola secara transparan dan akuntabel.

Namun fakta dilapangan,sebagaimana di beberkan oleh sejumlah orang tua murid, di SDN 124/VIII Desa Sidorejo,Blok A,Kec.Rimboilir,Tebo, yang dikomandoi oleh Paiono selaku Kepala sekolah ,Dan Ketua Komite Sekolah bernama Agung, nilai sangat memaksakan dan cukup memberatkan sejumlah orang tua murid, karena besaran sumbangan yang harus dibebankan para ortu murid dai pukul rata sebesar Rp. 350.000.

BACA JUGA:  Proyek Irigasi Program Nawacita di PALI Sarat Dengan Penyimpangan?

Lebih jauh wali murid menambahkan, Pungutan tersebut berdalih untuk Biaya Investasi Pembangunan Ruang Kelas baru,dan pada bulan Juli dan seluruh Walimurid diundang Rapat dengan  Sekolah/Komite, padahal disaat itu kasus covid-19 sangat tinggi.Dan Pemerintah memberlakukn PSBB Prokes Covid 19,Inti Dalam rapat itu dijelaskan/di Paparkan SD 124/VIII ini kekurangan ruang kelas.

Dan Walimurid melalui Komite Sekolah diminta berpartisipasi dalam bentuk Uang sumbangan, meskipun banyak yang kberatan dan tidak setuju, akhirnya diputuskan menjadi Keputusan Komite yang bersifat wajib/mengikat serta jumlah/waktu ditentukan sebesar 350 Ribu/Murid. Pungutan Uang Komite penagih/penerima adalah Guru Agama bukti di Kwitansi Pembayaran tertera jelas namanya bukan Komite.Terang wali murid.

Sejumlah wali muridpun merasa sangat miris atas tindakan pihak sekolah,sebab ditngah Pandemi kehidupan serba susah dan prihatin masih dibebani Pungli berkedok Sumbangan Komite.jelas ini pelanggaran Permendikbud “Sekolah/Komite dilarang mlakukan Pungutan pada Murid/Walimurid yang bersifat wajib/mengikat,jumlah/waktu dietntukan.

Bangunan ruang kelas, itu urusan Pemerintah, ada dana alokasinya bukan kami Walimurid, Apalagi ini pendidikan SD&berstatus Skolah Negri,  Masih banyak SD lain yang belum terbantu, sedangkn bantuan Pemerintah untuk SD ini baik SarPras, Rehab, Bangunan ruang kelas baru 2 unit,Perpustakaan,Uks,Toilet,Mushola lengkap.Mestinya Pengawas Sekolah telah gagal dan terkesan membiarkn Pungutan berkedok sumbangan di SD Tersebut.ungkap wali murid dangan nada kesal.

Hingga berita ini diterbit, pihak sekolah, maupun komite belum bisa di maintain klarifikasinya. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here