LSM GPRI Sumut: Harga Hydran Diduga Mark Up, dan Tidak SNI, APH di Taput Harap Periksa Pembangunan PAMSIMAS Ini

0
476

TAPUT-Zonadinamikanews.Diketahui ada dua unit Hydran yang dipasang pada pembangunan PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang berlokasi di Desa Siarang-Arang Sipahutar dan Desa Hutapea Banuarea Kecamatan Tarutung. Harga Hydran ini mencapai Rp,70 juta/unit, yang dibeli dengan uang Negara dari APBN tahun 2021 ,anehnya hydran ini hasil rakitan sendiri dan tidak SNI yang dijual pada KKM di dua desa tersebut.

Pengakuan yang di dapat dari pengurus KKM Aek Sinabulan Natio Desa Hutapea Banuarea,memaparkan, awal pengajuan pada pembangunan PAMSIMAS diminta memakai jet pum,namun oleh Panjaitan dari pihak counsultan lebih baik pakai hydran.

β€œAwalnya kami meminta agar memakai jet pum,namun oleh pihak counsultan mengusulkan pakai hydran,dan kata mereka,bahwa hasil dari survey mereka KKM Sinabulan Aek Natio layak pakai Hydran dan debit air mencukupi, kami tidak tahu seperti apa bentuk hydran,Harga hydran pun kata counsultan Rp.70 juta,dan setelah hydran itu dating,kami sudah curiga,masa kelengkapan hydran yang sedikit harus mencapai Rp.70 juta,dan setelah dipasang,nyatanya hydran tersebut tidak bisa mendorong air ke bak penampung”

Hydran tanpa SNI hasil rakitan rekan counsultan dengan harga Rp.70 juta

Lebih jauh pengurus KKM Sinabulan Aek Natio mengatakan,kecurigaan ada permainan dalam harga dan legalitas harga ini makin menjadi-jadi,sebab pihak counsultan yang membelanjakan Hydran,tidak memberikan kwitansi yang sebenarnya atau kwitansi dari penjual,dan meminta memakai kwitansi KKM,jadi ada kesan pihak PAMSIMAS menyembunyikan sipenjual hydran tersebut.

β€˜β€™Kami sebagai KKM meminta agar pihak PAMSIMAS atau Panjaitan Cs selaku Counsultan mencabut Hydran dan mengembalikan pembelian Hydran,karena hydran tersebut tidak sesuai apa yang mereka katakana di awal,apalagi hydran tersebut hasil rakitan rekanan bawahan pihak counsultan PAMSIMAS dan tidak ber SNI”.

Dampak dari perbuatan pihak counsultan ini banyak sekali,selain para pekerja belum mendapatkan upah dan juga penyaluran air pada setiap rumah terbengkalai.

Baca Juga :
MKDKI : Resume Dokter Farid Ghazali Termasuk Dugaan Tindak Pidana Penipuan

Hal yang sama juga diakui oleh marga Hutabarat di Desa Siarang-Arang,bahwa penyaluran air ke rumah masih terbengkalai dan mengakui,bahwa hydran yang mereka terima juga tidak berSNI,dengan harga Rp.70 juta.

Jhon Girsang selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gempar Peduli Rakyat Indonesia (LSM GPRI) DPD Sumatera Utara mendesak Aparat Penegak Hukum agar melakukan pengecekan akan legalitas alat inti pada pembangunan PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) di desa Hutapea Banurea Tarutung dan Desa Siarang Arang Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara.

Desakan ini adalah untuk menegakkan akan Peraturan Pemerintah (PP) 34/2018 tentang SNI atau standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Indonesia. Karena SNI akan membantu konsumen untuk memilih produk yang berkualitas Standar Nasional Indonesia juga membantu konsumen agar dapat menikmati barang yang sesuaiΒ  harga dan kualitasnya.

Jhon Girsang mengatakan, biaya pembelian hydran ini adalah uang Negara,maka segala sesuatu yang dibeli dengan uang Negara harus jelas legalitasnya,jangan masukan barang illegal atau tidak berSNI pada program pemerintah, karena Kewajiban SNI jugaΒ  diatur dalam Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dimana dinyatakan barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

PAMSIMAS Diduga Masukan Barang Tanpa SNI Pada Program Pemerintah di KKM Aek Sinabulan Natio

Yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan meningkatkan penggunaan SNI. Untuk melihat barang apakah sudah masuk dalam SNI adalah telah dibubuhi tanda SNI. Hal tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 57 ayat 5 Undang-Undang Perdagangan, menyatakan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah, tegas Jhon Girsang.

Baca Juga :
Bantuaan Sapi TA 2018 Tak Kunjung Disalurkan, GMPK Laporkan Disnak Aceh Kejagung

Lebih Jauh Jhon Girsang menegaskan, bila pihak PAMSIMAS tidak mencabut hydran yang tidak berSNI,maka pihaknya akan membuat laporan pada pihak penegak hukum,karena dalam hal kami menduga barang illegal masuk pada pembangunan penyedeian air bersih yang nota bene memakai uang Negara. Selain Sanksi pidana bagi memperdagangan barang tidak sesuai SNI adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Perdagangan.

Diketahui,pada tahun 2021 Tapanuli Utara mendapatkan program PAMSIMAS yang biayai oleh pemerintah pusat melalui APBN hingga ratusan juta rupiah, salah satunya adalah di Desa Hutapea Banuarea, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara yang disebut KKM Aek Sinabulan Natio. Pembangunan penyediaan air minum ini menghabiskan biaya Rp.350.000.000 dengan rincian APBN Rp.241.500.000, APBDes Rp.34.500.000, Swadaya masyarakat Rp.55.500.000 ,In cash (uang tunai ) Rp.13.500.000 dan pembangunan ini dilaksanakan oleh satuan pelaksana PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).

Dalam pelaksanaan dilapangan yang diduga keras ada azas manfaat untuk merauf untung besar oleh oknum counsultan dalam hal pembelian alat inti yang disebut hydran.pasalnya hydran seharga Rp.70 juta yang dibelanjakan oleh KKM Aek Sinabulan Natio atas usulan pihak counsultan tersebut diduga ilegal alias tidak berSNI (Standar Nasional Indonesia).

Fakta tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 34/2018 tentang SNI atau standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Indonesia. Karena SNI akan membantu konsumen untuk memilih produk yang berkualitas Standar Nasional Indonesia juga membantu konsumen agar dapat menikmati barang yang sesuaiΒ  harga dan kualitasnya.

Baca Juga :
Aktivitas PETI Ilegal, Kades Sidoharjo Bohongin Camat Tabir Lintas Merangin.

Kewajiban SNI jugaΒ  diatur dalam Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dimana dinyatakan barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Tujuan aturan adalah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan meningkatkan penggunaan SNI. Untuk melihat barang apakah sudah masuk dalam SNI adalah telah dibubuhi tanda SNI. Hal tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 57 ayat 5 Undang-Undang Perdagangan, menyatakan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.

Panjitan selaku counsultan PAMSIMAS ketika ditanyakan terkait hydran tidak ber SNi dirinya berdalih ini bukan proyektapi program “ini kan bukan proyek tapi program jadi tidak perlu SNI” jawabnya dengan enteng.

Ketika ditanya kenapa pihak penjual hydran tidak berani membuat kwitansi penjualan? Panjaitan tidak bisa menjawab. (b)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here